KKB Papua - Yudo Margono Bicara Tegas: Bebaskan Pilot Susi Air Bukan dengan Operasi Militer

Sedangkan kendala lain yang dihadapi TNI Polri, ungkap Laksamana Yudo Margono, adalah beratnya medan di Papua.

Panglima TNI ini mengatakan, beberapa hal ini menjadi penyebab lamanya proses pencarian terhadap tawanan.

Hal lainnya, kata Panglima TNI, adalah untuk membebaskan Phillips, tim gabungan TNI-Polri selalu mengedepankan kehati-hatian untuk meminimalisir korban.

Padahal, lanjut Yudo Margono, pihaknya bisa saja menggelar pasukan dalam operasi pembebasan sandera. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan, karena akan berdampak pada warga sipil.

"KKB Papua ini selalu bersama-sama dengan penduduk. Makanya TNI Polri selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan."

"Jadi bukan di tempat seperti penyalamatan sandera di suatu pesawat, enggak. Ini sandera dibawa pindah-pindah dan bersama dengan masyarakat."

"Makanya kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini," ujar Yudo di Mabes TNI, Jakarta, Rabu 8 Maret 2023.

Yudo menambahkan selain pertimbangan warga sipil dan berpindah-pindah lokasi, faktor cuaca dan medan juga menjadi kendala lain dalam pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air.

Meski begitu, katanya, operasi penegakan hukum dan penyelamatan oleh tim gabungan TNI dan Polri tetap dilaksanakan.

Untuk itu Yudo Margono meminta semua pihak untuk bersabar dengan proses pencarian yang tengah dilakukan aparat gabungan.

"Harus sabar menyelesaikan ini, karena tidak langsung des (selesai). Kalau operasi militer iya, tapi ini bukan operasi militer, ingat ini bukan operasi militer," tandasnya.

Baca juga: KKB Papua - Egianus Kogoya Bikin Ulah, Kini Bunuh Anak Kecil Putra Kepala Kampung di Lanny Jaya

Dikatakannya, TNI punya prajurit yang berkemampuan khusus, punya alutsista yang semuanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat.

Akan etapi, katanya, ini bukan operasi militer. Ini operasi penegakkan huku, sehingga harus selalu mengedepankan hukum.

"Saya punya prajurit berkemampuan khusus, punya alutsista yang bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Tapi ini bukan operasi militer. Ini operasi penegakan hukum, sehingga harus mengedepankan hukum," pungkasnya.

Tolak Tawaran Selandia Baru