KKB Papua - Egianus Kogoya Minta Uang dan Senjata Bila TNI Polri Minta Pilot Susi Air Dibebaskan

POS-KUPANG.COM - Egianus Kogoya meminta uang dan senjata kepada pemerintah bila ingin mendapatkan kembali pilot Susi Air, Philips Mark Merthens yang kini sedang ditawan.

Permintaan Egianus Kogoya yang juga pimpinan kkb papua di Kabupaten Nduga itu mengemuka, saat negosiasi pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru yang kini masih disandera.

Permimntaan Panglima KODAP III Ndugama itu dibeberkan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri di Mimika, Kamis 23 Februari 2023.

Kapolda Papua juga menyebutkan bahwa saat ini Kelompok Kriminal Bersenjata yang menyandera Pilot Susi Air, tak lagi berada di wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Baca juga: KKB Papua - Dahlan Iskan Soroti Penyanderaan Pilot Susi Air, Singgung Pula Kasus Lukas Enembe

Egianus Kogoya, lanjut dia, telah membawa pilot Susi Air keluar dari tempat persembunyian. "Jadi, kelompok yang membawa pilot ini sedang bergeser (keluar Nduga)," ujarnya.

Terhadap pergerakan KKB Papua yang membawa tawanan itu, kata Kapolda Mathius D Fakhiri, senantiasa terpantau.

"Dan, kita telah sampai pada titik itu dan sedang menunggu," ujar Kapolda Mathius D Fakhiri tanpa menjelaskan maksud 'sedang menunggu' yang ia diucapkannya.

Dikatakannya, saat ini aparat TNI-Polri terus berusaha mempersempit ruang gerak Egianus Kogoya dan kelompoknya.

Dengan begitu, operasi pembebasan pilot yang berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut, bisa segera diselesaikan.

"Mulai dari Paro, Alguru, Mugi, Mapenduma, anggota kita sudah ada di sana semua, termasuk di Kota Kenyam (ibukota Nduga)," kata dia.

Sudah Jalin Komunikasi

Pada bagian lain, Kapolda Mathius D Fakhiri juga mengungkapkan bahwa tim negosiasi sudah sempat menjalin komunikasi langsung dengan Egianus Kogoya.

Saat negosiasi dilakukan, Egianus Kogoya mengajukan satu syarat, yakni menyerahkan uang dan senjata. Dengan demikian, pilot jadi alat barter bagi KKB Papua.

Atas permintaan itu, Fakhiri mengatakan, permintaan Egianus terkait senjata dan amunisi, tak akan mungkin dipenuhi. Karena hal tersebut akan memperburuk situasi.

"Memang pernah dia menyampaikan tuntutan untuk bisa mengganti senjata dan uang," ujar Mathius di Mimika, Kamis 23 Februari 2023.

Baca juga: KKB Papua - Pilot Susi Air Masih Ditawan Egianus Kogoya, Tim Gabungan Temukan Kamera dan Hp Korban

Akan tetapi, lanjut Kapolda, pihaknya tahu kondisi psikis kelompok tersebut. Apalagi kelompok itu berafiliasi dengan dengan kelompok politik yang suka memanfaatkan semua isu untuk politik.

Untuk itu, katanya, tim negosiasi akan berkomunikasi ulang dengan Egianus Kogoya agar Kapten Philip dapat segera dilepaskan dalam keadaan sehat.

Dikatakannya, aparat keamanan tidak bisa membiarkan situasi penyanderaan Kapten Philip itu berlarut-larut. Apalagi kasus ini sudah menjadi atensi dunia internasional.

"Negosiasi yang sedang dilakukan aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat ini kita kedepankan, tetapi tentu aparat TNI-Polri tidak akan berlama-lama menunggu," kata dia.

Untuk diketahui, KKB pimpinan Egianus Kogoya menyandera pilot Susi Air itu setelah mereka membakar pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Paro, Selasa 7 Februari 2023.

Sejak penyanderaan itu hingga saat ini aparat keamanan terus berupaya untuk membebaskan Kapten Philip.

Tim Gabungan Operasi Damai Cartenz juga telah melakukan operasi penegakan hukum di tiga lokasi berbeda.

Hasilnya, puluhan barang bukti jejak Egianus Kogoya berhasil diamankan, seperti senjata api, kamera, serta alat komunikasi.

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pilot Susi Air sesungguhnya sudah dibebaskan setelah posisi mereka berhasil teridentifikasi.

Baca juga: KKB Papua - Yudo Margono Bicara Soal Penyanderaan Pilot Susi Air: Pelakunya Itu Kelompok Kecil Saja

Namun tatkala TNI Polri hendak melakukan pergerakan, pemerintah Selandia Baru datang dan meminta agar tak boleh ada kekerasan dalam pembebasan sandera yang berkebangsaan Australia itu.

Permintaan itu pun direspon dengan mengedepankan negosiasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Hingga saat ini belum ada hasil sama sekali terkait negosiasi tersebut. Untuk itu TNI Polri memberikan batas waktu sesuai standar prosedur yang dimiliki TNI Polri. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS