Respon Jokowi Terhadap Syarul Yasin Limpo Tak Hadir Rapat di Istana

POS-KUPANG.COM - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menjelaskan ketidakhadiran Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat terbatas masalah pangan.

Menurut Jokowi, rapat tersebut terkait langsung operasional lapangan mengenai operasi pasar.

"Oh yang (rapat) langsung operasional lapangan memang. Operasional lapangan mengenai operasi pasar. Operasi pasar urusannya Badan Urusan Logistik ( Bulog )," ujar Jokowi ketika ditanya wartawan selepas menghadiri peringatan HUT PSI, Selasa 31 Januari 2023 malam, melansir Kompas.com.

Jokowi menegaskan bahwa urusan operasi pasar kewenangan Bulog dan Badan Pangan Nasional. "Urusannya dengan Bulog, dengan Badan Pangan Nasional, dengan Menteri Perdagangan karena perdagangan," katanya.

Kepala Negara memimpin rapat terbatas membahas pangan di Istana Kepresidenan, Selasa kemarin.

Pejabat yang hadir di antaranya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Direktur Utama Bulog Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo.

“Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi Waseso selepas rapat.

Ia menjelaskan, kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar. Kemudian, Zulkifli Hasan bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Para Menteri Jokowi Enggan Komentar

Adapun Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan. Saat ditanya alasan Menteri Syahrul Yasin Limpo tak diundang, Budi Waseso menyatakan tidak tahu.

Purnawirawan Polri ini pun pun enggan berkomentar saat ditanya ketidakhadiran Syahrul Yasin Limpo ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu ini.

“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi Waseso.

Kursi Menteri Pertanian Syarul Yasin Limpo digoyang isu reshuffle. Akhir-akhir ini Ia kerap menjadi sasaran kritik oleh elite-elite PDI Perjuangan ( PDIP ).

Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi IV Djarot Saiful Hidayat misalnya pernah blak-blakan bahwa kinerja Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, harus dievaluasi.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot, 3 Januari 2023 lalu.

Terbaru, Syahrul Yasin Limpo juga dituding oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanyo bahwa ia salah memberikan data ekspor beras kepada Jokowi.

Baca juga: Ray Rangkuti Sebut Reshuffle Kabinet Segera Dilakukan: Hanya Satu Menteri NasDem yang Dipertahankan

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat 27 Januari 2023.

Hasto mengklaim tindakan Syahrul Yasin Limpo membuat Jokowi salah menyampaikan materi pidato. Padahal, Jokowi telah mengatakan bahwa Indonesia mengalami swasembada beras.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," kata Hasto.

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," imbuh dia.

Menurut Hasto, data yang diberikan Syahrul kepada Jokowi salah, dan PDI-P khawatir hal itu bakal berdampak pada publik.

"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," ujar dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Hanya Ucapkan Kata Ini Terkait Reshuffle Kabinet: Tunggu

Pembelaan Syahrul

Merespons tudingan Hasto, Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa data produksi beras telah sesuai dan membantah isu data produksi beras yang surplus tidak valid karena masih ada impor beras.

Ia mengaku telah mencocokkan data dari BPS dengan data dari Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) milik Kementan serta laporan Gubernur dan Kepala Divisi dari 17 provinsi di Indonesia.

“Hari ini saya coba melakukan apa ya sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada dan ternyata data standing crop kita dengan data dari BPS oke,” kata Syahrul Yasin Limpo, dikutip dari Antara.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu pun meminta semua pihak untuk menghargai jerih payah petani yang telah bersusah payah memproduksi beras.

"Masalah beras kita tidak boleh main-main lah, tetapi tolong hargai juga ya jerih payah semua petani yang ada. Tentu saja kita harus berterima kasih, mereka berpanas-panas dengan segala macam keringat yang dimiliki, produksinya harus kita hargai,” tutur dia.

Dalam beberapa kesempatan, Syahrul Yasin Limpo juga sudah angkat bicara mengenai beragam kritik yang diarahkan kepadanya dan peluangya dicopot dari kabinet bila reshuffle dilakukan.

Syahrul mengaku fokus bekerja dan menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Jokowi. "Kita ini kan menteri kerja. Kerja saja. Kita di lapangan terus," kata Syahrul Yasin Limpo, 13 Januari 2023 lalu.

"Semuanya kita serahkan kepada beliau-beliau," katanya lagi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com