Pengurus Majelis Ulama Kota Kupang Khidmat 2021-2026 Resmi Dilantik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengurus Majelis Ulama Indonesia / MUI Kota Kupang masa Khidmat 2021-2026, resmi dilantik dengan mengusung tema Mengoptimalkan Khidmat dalam rangka meningkatkan kemaslahatan Umat.

Pelantikan pengurus MUI Kota Kupang tersebut dilantik oleh Ketua Umum MUI NTT, H. Muhammad. S. Wongso yang bertempat di Hotel Neo Aston Kota Kupang, Sabtu, 21 Januari 2023.

Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad MS, kepada POS-KUPANG.COM, usai dilantik berharap pengurus MUI yang baru dilantik agar berusaha supaya periode yang akan datang lebih baik lagi. 

"Kita akan terus berupaya agar hubungan kita dengan Pemerintah akan terus lebih baik, begitu juga antara umat beragama sehingga MUI kali ini betul-betul dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, lebih khusus masyarakat Kota Kupang lewat program-program kerja," ujar H. Muhamad. 

Baca juga: Kesbangpol Catat Ada 114 Ormas Bermukim di Kota Kupang

Menurut Ketua MUI yang sudah menjabat dua periode tersebut mengatakan bahwa bahwa MUI disamping berhubungan interen dengan Umat Islam sendiri juga menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang berkaitan dengan lintas agama dan juga Pemerintah. 

"NTT yang sudah ditetapkan sebagai daerah toleransi, menjadi salah satu program yang tetap dijaga dan dirawat dengan baik," ungkapnya. 

Sementara Ketua Panitia, Drs. Ambo, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan pelantikan pengurus baru MUI Kota Kupang sekaligus dilanjutkan dengan rapat kerja daerah (Rakerda). 

Baca juga: Pemprov NTT dan Kota Kupang Kategori Kualitas Tinggi, Ombudsman RI Beri Penghargaan

"Pelantikan sudah berjalan dengan baik dan saya mengharapkan agar setelah pelantikan ini badan pengurus baru tetap eksis," ujarnya. 

Ia juga menuturkan bahwa agenda setelah pelantikan, dilanjutkan dengan rakerda untuk menentukan program prioritas selama satu tahun kedepan dari 11 komisi yang ada. 

Sehingga ia berharap agar dari 11 komisi yang ada bisa menjalankan salah satu program prioritas dari masing-masing komisi. 

"Satu komisi itu ada 5 - 6 program lalu kita diskusikan dari program tersebut mana yang akan diprioritaskan. Pada tahun 2024 baru kita tentukan lagi," tutupnya. (Cr23)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS