Berita Kota Kupang
DP2KB Kota Kupang Gelar Rakor TPPS dan Desiminasi Audit Kasus Stunting
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang atau disebut DP2KB menggelar kegiatan Rapat Koordinasi percepatan penurunan stunting.
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Elisabeth Eklesia Mei
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Kupang atau disebut DP2KB menggelar kegiatan Rapat Koordinasi ( rakor ) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan desiminasi audit kasus stunting tingkat Kota Kupang.
Kegiatan Rapat ini berlangsung di Hotel Sasando Kota Kupang, NTT, Rabu, 4 Desember 2022.
Rapat ini dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Kupang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah ( sekda ) Kota Kupang, Fahrensy Funay, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Yohana A Hadjoh, Ketua DWP Kota Kupang, Ny. Lousje Marlinda Funay Pellokilla, S.TP, Pimpinan OPD lingkup Pemkot Kupang, Tim Satgas Provinsi NTT.
Sedangkan para narasumber, yaitu Kepala Bappeda, Djidja Kadiwanu, SE, MM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Drg. Retnowati, M.Kes, Kepala Dinas DP2KB, Drg. Francisca Ikasasi dan juga tim pakar Dr. Erma Rantela'bi, SpOG, Camat dan Lurah Se-Kota Kupang Serta Kepala Puskesmas Se-Kota Kupang.
Di awal kegiatan, Drg. Francisca Ikasasi selaku Kepala Dinas DP2KB menyampaikan sambutan dan laporan panitia rapat Koordinasi TPPS.
"Masalah stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak-anak usia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan inveksi tulang terutama pada 1.000 hari tumbuh kembang anak," kata drg. Ciska sapaan akran drg. Franciska.
Drg. Franciska menjelaskan persentase angka stunting selama dua tahun terakhir.
"Kasus stunting di Kota Kupang mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Di mana, tahun 2020 kasus stunting di Kota Kupang sebesar 22,2 persen, meningkat pada tahun 2021 menjadi 26,1 persen dan di awal tahun 2022 mengalami penurunan sebesar satu persen menjadi 25,1 persen," jelas Francisca.
Dijelaskan, beberapa tugas dari pada TPPS yaitu mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, baik organisasi perangkat daerah, pemerintah kelurahan maupun pemangku kepentingan lainnya tingkat kabupaten/ kota dan memastikan pelaksanaan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia.
Baca juga: Dukung Pemerintah, Pramuka NTT Berikan Makanan Tambahan Bayi Stunting di Kota Kupang
Dalam kesempatan itu, sambutan Penjabat Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Funay, mengatakan demi lahirnya anak-anak pemimpin di masa depan yang sehat dan berkualitas maka perlu adanya tindakan-tindakan untuk meningkatkan pertumbuhan anak-anak agar terhindar dari stunting.
Fahrensy mengajak untuk setiap stakeholder bisa membangun kerja sama yang baik dalam menekan angka stunting di Kota Kupang.
"Di sini kita butuh kerja sama. Baik dari lurah, camat, puskesmas dan semua yang terlibat untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar mereka mau untuk melakukan konsultasi kesehatan," ucapnya.
Selanjutnya, materi penurunan stunting disampaikan oleh Kepala Dinas DP2KB, drg. Franciska Ikasasi.
Dalam materinya, drg. Franciska menyampaikan kegiatan prioritas dalam proses percepatan penurunan stunting
Jadi, di sini ada empat kegiatan prioritas yang perlu dilakukan yaitu penyediaan data, pendampingan, surveilans keluarga beresiko stunting serta audit kasus stunting," jelasnya.
Selanjutnya, Materi tentang pelaksanaan 8 aksi konvergensi di Kota Kupang yang dibawakan oleh Kepala Bappeda, Djidja Kadiwanu, SE, MM.
Dalam materinya, Djidja menjelaskan bahwa ada delapan aksi yang perlu dilakukan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
Baca juga: Sekda Kota Kupang, Fahrensy Funay Terima Tim Sosialisasi Prodi Profesi Kepamongprajaan IPDN
"Adapun beberapa aksi yang perlu dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting yaitu Penetapan kelurahan lokus, rencana pendanaan stunting tahun 2023 yang termuat dalam RKPD 2023, rembuk stunting, "ujarnya.
Selanjutnya juga ada draft peraturan Wali Kota tentang percepaatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Kupang, pembinaan perilaku dan pemerintahan Desa/ Kelurahan, manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting. Materi selanjutnya yaitu Pembahasan audit kasus stunting oleh pakar dr. Erma Rantela'bi, SpOG. Dalam kesempatan ini, dr. Erma menyampaikan beberapa jenis kasus penyebab stunting dalam ibu hamil.
"Kasus yang sering ditemui itu seperti pertumbuhan janin terhambat, kehamilan dengan status gizi kurang, ibu terpapar asap rokok sebagai perokok pasif dan beberapa jenis lainnya," jelasnya
Dalam hal ini juga dr. Erma memberikan rekomendasi untuk mengatasi kasus stunting yang terjadi.
"Ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu salah satunya memberikan edukasi makanan bergizi bagi ibu hamil mulai dari posyandu, puskesmas dan rumah sakit," ujarnya.
dr. Erna mengatakan bahwa untuk tercapainya penurunan dan penekanan angka stunting maka perlu ada kerja sama dari berbagai pihak yaitu seperti DP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan Pangan dan Dinas perikanan.
Materi yang terakhir mengenai persiapan operasi timbang periode Februari 2023 oleh drg. Retnowati, M. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.
drg. Retnowati menyampaikan bahwa strategi persiapan operasi timbang 2023 yaitu akan disampaikan surat edaran operasi timbang, Rapat awal, kesiapan OPD terkait dalam rangka operasi timbang, update data sasaran, inventarisasi kepemilikan alat yang standar yang digunakan dan inventarisasi ketersediaan vitamin A.
"Jadi yang akan terlibat yaitu Dinas P2KB beserta tim hingga level kelurahan di semua posyandu, Bappeda, Dinas kesehatan, PKK Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Kelurahan, Unsur TNI dan POLRI dan OPD penanggung jawab Kelurahan," jelasnya.
Usai pemaparan materi dari 4 narasumber, Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi bersama seluruh peserta yang hadir. (cr.20)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.