Politisi NasDem Pasang Badan Bela Menteri Pertanian: Yang Desak Impor Beras Itu Bulog, Bukan Mentan

POS-KUPANG.COM - Elit Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, kini pasang badan bela Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Irma nekat melakukan itu menyusul sorotan PDI Perjuangan yang meminta menteri dari NasDem diganti karena berkinerja buruk di lingkungan Kabinet Indonesia Maju. 

Ketua DPP Partai NasDem itu malah melontarkan sindiran pedas terhadap petinggi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat yang menyebutkan bahwa Menteri Pertanian berkinerja buruk.

Kinerja Menteri Pertanian dimata PDI Perjuangan itu, dinilai paling rendah dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Presiden Jokowi-Maruf Amin. Pasalnya, hingga saat ini masih terus mengimpor beras dari negara lain.

Impor beras tersebut, lanjut Djarot Saiful Hidayat, merupakan wujud dari rendahnya kinerja Menteri Pertanian dalam memacu sektor pertanian di negeri ini.

Baca juga: Jokowi Beri Kode Reshuffle Kabinet, Menteri NasDem Bakal Terdepak?

Oleh karena itu, PDI Perjuangan pun meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja menteri dari NasDem, salah satunya Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Terhadap sorotan tersebut, Irma Suryani Chaniago pun angkat bicara. Ia bahkan menantang menteri dari PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati-hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," tandas Irma dalam keterangannya, Jumat 30 Desember 2022.

Ia juga menantang PDIP untuk mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang dilakukan selama pandemi covid-19.

"Yang kedua, nggak usah jauh-jauh bicara prestasi, coba cek bantuan sosial yang jumlahnya triliunan itu. Ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat."

"Selain itu, pengawalannya juga lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pendemi," tandas Irma.

Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebutkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak yang mendesak untuk melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang.

Ia menilai, pernyataan tersebut tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Pasalnya, permintaan impor beras itu datang dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Menteri Pertanian, tandas Irma Suryani Chaniago, justru mati-matian membela petani, karena jelas-jelas saat ini petani memiliki gabah yang cukup.

Baca juga: Pengamat: Wacana Evaluasi Dua Menteri Nasdem Murni Alasan Politik, Efek Deklarasi Anies Capres

"Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, import beras itu maunya Bulog dan Kemendag. Kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog yang tak mampu menyerap gabah petani. Jadi jangan asbun deh," sindir Irma.

Berdasarkan fakta tersebut, lanjut Irma, maka pihaknya meyakini bahwa jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, maka perombakan tersebut bukan karena faktor politik.

"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi," imbuhnya.

Presiden Jokowi: Tunggu Saja

Sebelumnya pada penghujung tahun 2022, Jokowi sempat melontarkan kemungkinan rencana reshuffle kabinet.

Awak media pun gencar mencecar Jokowi soal rencana reshuffle kabinet.

Di tengah tensi politik yang tinggi buntut rencana reshuffle kabinet, Jokowi tetap santai memberikan responsnya.

Sementara itu, kubu NasDem dan PDIP terus saling sindir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau Reshuffle.

Ia meminta awak media menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 2 Januari 2023.

Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden Jokowi memberikan jawaban yang sama.

Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Ditunggu saja,” katanya.

Baca juga: Muhammad Kholid Sindir Partai NasDem: Kalau Pilih Andika Perkasa jadi Cawapres, Ya Kami Hormati

Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.

Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa 27 Desember 2022.

"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.

"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.

Segera Evaluasi Kinerja 2 Menteri

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dievaluasi.

Hal ini merupakan respon Djarot ihwal sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Dengan adanya kocok ulang ini, Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya.

Apalagi mengingat beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.

Djarot pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras.

Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

Baca juga: Jokowi Berkemungkinan Rombak Kabinet, Johnny Plate Itu Prerogatif Presiden NasDem Dukung Hingga 2024

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada awak media ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 23 Desember 2022.

Atas hal tersebut, bertepatan dengan sinyal Jokowi terkait kocok ulang Djarot pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi, kedua menteri ini berasal dari Partai NasDem.

Adapun kedua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya.

Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak jokoei itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi kembali melempar kode untuk melakukan reshuffle kabinet di sisa masa jabatan pemerintahannya.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat 23 Desember 2022, saat ditanya ihwal kocok ulang menteri.

PDIP Minta MenLHK dan Mentan Dievaluasi di Tengah Wacana Reshuffle, NasDem: Hak Jokowi, Bukan Partai

Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons pernyataan PDIP agar dua menteri dari NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi di tengah wacana reshuffle.

Hermawi menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, bukan partai politik (Parpol) tertentu.

"Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya enggak mau komen soal partai," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat 23 Desember 2022.

Baca juga: Presiden Jokowi Disarankan Lebih Cepat Rombak Kabinet, Menteri NasDem Kini Jadi Sorotan

Hermawi menuturkan NasDem meyakini Presiden Jokowi tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Kita yakin presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, enggak ngurusin menteri dari partai lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya menghormati apapun keputusan Jokowi termasuk reshuffle.

"Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi," ungkap Hermawi. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS