Irma Suryani Chaniago Murka Dengar Sorotan PDIP: Menteri NasDem Tak Pernah Ditangkap KPK

POS-KUPANG.COM – Irma Suryani Chaniago benar-benar murka. Ia tak kuat menahan amarah mendengar sorotan elit PDIP yang meremehkan kinerja tiga menteri yang berasal dari Partai NasDem.

Sosok yang bernama lengkap Irma Suryani Chaniago itu kemudian mengatakan bahwa sejauh ini Kader Partai NasDem memperlihatkan kinerja yang bagus.

Setidaknya selama berada di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi-Maruf Amin, tiga menteri dari Partai NasDem senantiasa bekerja total untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan demi memajukan negeri tercinta.

Ada tiga menteri yang dipersembahkan Partai NasDem untuk Indonesia namun belakangan ini menjadi sorotan sejumlah elit PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ).

Baca juga: Pengamat: Wacana Evaluasi Dua Menteri Nasdem Murni Alasan Politik, Efek Deklarasi Anies Capres

Pertama, Menkominfo ( Menteri Komunikasi dan Informasi ), Jhonny G Plate. Berikutnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasil Limpo dan ketiga, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Akhir-akhir ini hubungan Partai Nasdem dengan elit PDIP memang sedang tak harmonis. Retaknya hubungan itu merupakan dampak dari dideklarasikannya Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem.

Sejak diumumkannya Anies Baswedan jadi capres 2024, sejak itu pun hubungan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dengan Presiden Jokowi langsung memburuk.

Bahkan saat HUT Partai NasDem baru-baru ini, Presiden Jokowi tak hadir. Bahkan menyampaikan ucapan ulang tahun saja, tak dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Momen terbaru yang memperlihatkan terbelahnya hubungan baik antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi, adalah ketika Surya Paloh tak hadir dalam pernikahan Kaesang Pangareb-Erina Gudono belum lama ini.

Untuk diketahui, belakangan ini, elite PDIP terus mendesak Presiden Jokowi agar segera mencopot tiga menteri dari Partai Nasdem. Desakan itu dikemukakan dengan pelbagai alasan

Menurut Irma Suryani Chaniago, penilaian PDIP itu sungguh tidak etis. Dia menyebutkan, sorotan PDIP sejatinya tidak fair.

Menurut Ketua DPP Partai NasDem ini, kinerja tiga menteri Partai NasDem tidak seburuk yang dibayangkan atau seperti yang disampaikan elit partai tersebut.

Justeru yang terjadi, lanjut Irma, adalah kinerja menteri PDIP justru lebih buruk dari yang diperlihatkan kinerja kader NasDem saat ini.

"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati-hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma, Jumat 30 Desember 2022.

Irma lantas menantang PDIP untuk mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi virus corona.

Baca juga: Muhammad Kholid Sindir Partai NasDem: Kalau Pilih Andika Perkasa jadi Cawapres, Ya Kami Hormati

"Yang kedua, nggak usah jauh-jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus di mana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi," tandasnys.

Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terdesak melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang.

Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena permintaan datang dari Bulog dan Kemendag, justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.

"Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun deh," ungkap Irma.

Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.

"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi," imbuhnya.

Begini Sorotan Sekjen PDIP

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta partai politik (Parpol) yang mencalonkan sosok antitesis Jokowi agar menarik diri dari koalisi pemerintahan.

Awalnya, Hasto menyebut reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.

Baca juga: Effendi Choirie Angkat Bicara: Nasdem Siap Terima Apapun Keputusan Jokowi Soal Rombak Kabinet

"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas kehendak dari Bapak Presiden," ujarnya.

"Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," imbuh Hasto.

Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.

"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," ungkapnya.

Tiga Menteri Nasdem

Saat ini ada tiga menteri dari Nasdem di kabinet pemerintahan Jokowi.

Yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Sementara menteri PDIP ada empat yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PAN-RB) Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmavati.

PDI-P hanya meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem itu Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

Baca juga: Jokowi Berkemungkinan Rombak Kabinet, Johnny Plate Itu Prerogatif Presiden NasDem Dukung Hingga 2024

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Namun demikian, Djarot mengatakan keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Merespons usulan itu, Jokowi tak bicara banyak.

Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

"Clue-nya, ya udah" kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin 26 Desember 2022. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS