Jokowi Berkemungkinan Rombak Kabinet, Johnny Plate Itu Prerogatif Presiden NasDem Dukung Hingga 2024

POS-KUPANG.COM - Presiden Jokowi berkemungkinan akan merombak kabinet sebelum mengakhiri masa jabatannya pada 2024 mendatang. Bahkan reshuffle kabinet itu bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah membuka peluang untuk hal tersebut. Apalagi survei membuktikan publik mendukung reshuffle kabinet.

Untuk diketahui, sehari sebelum munculnya hasil survei yang mendukung reshuffle kabinet, Presiden Jokowi telah mengungkapkan adanya opsi untuk merombak kabinet.

Meski tak disebutkan kapan hal itu dilakukan, namun opsi yang disampaikan Presiden Jokowi, menjadi sinyal kuat tentang perombakan tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI

Jokowi mengatakan bahwa rencana reshuffle kabinet selalu ada, tapi pelaksanaannya akan diputuskan nanti.

Jokowi juga tak mengungkapkan siapa saja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan dicopot, termasuk siapa penggantinya.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Presiden Jokowi, sebagaimana dilansir Kompas.com, Jumat 14 Oktober 2022.

Dari hasil survei, 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. Survei itu dilakukan Charta Politika pada 8-16 Desember 2022.

Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet itu pertama muncul ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024.

Wacana yang berkembang saat itu, adalah harapan publik agar Presiden Jokowi mengganti beberapa menteri yang berasal dari Partai NasDem.

Sementara itu, NasDem punya tiga orang menteri di Kabinet Jokowi. Tiga menteri tersebut, yakni Sekjen Partai NasDem Johnny Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi  (Menkominfo ).

Berikutnya, Siti Nurbaya yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Syahrul Yasin Limpo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Baca juga: Jokowi Beri Sinyal Rehuffle, PDIP Minta Menteri NasDem Diganti

Mengenai wacana perombakan kabinet itu, Jhonny Plate menegaskan, meski NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres, tapi NasDem tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga akhir masa jabatan 2024 mendatang.

Menurut Jhonny, dukungan itu harus dilakukan NasDem sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

"Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny.

Lebih lanjut, Jhonny menyebut jika reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.

Selain itu, kewenangan reshuffle kabinet ini juga telah dijamin oleh konstitusi, sehingga harus selalu dihormati.

Jhonny pun meyakini jika Jokowi akan selalu independen dalam mengambil keputusan, termasuk soal reshuffle kabinet.

"Pak Presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan," pungkasnya.

PDI-P Dukung Wacana Reshuffle

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila melakukan perombakan kabinet atau reshuffle terhadap para menterinya.

Hasto mengatakan, Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk mendampinginya dalam menyelesaikan masalah.

"Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis 13 Oktober 2022.

Hasto menuturkan, hal tersebut guna pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berada dalam kondisi "sense of happiness" di pemilihan umum (pemilu) 2024.

Baca juga: Anies Baswedan Melonjak Sejak Deklarasi Capres, Tapi Elektabilitas NasDem Malah Negatif

"Supaya nanti di pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," ujarnya.

Ia menyebut, Jokowi berhak melakukan perombakan kepada para menterinya yang tak sejalan dengan perintahnya.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto juga menyingung menteri yang antitesa terhadap visi-misi Presiden Jokowi.

"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ungkapnya.

Untuk diketahui, survei Charta Politika memperlihatkan, mayoritas publik Indonesia setuju jika Jokowi merombak kabinet.

Mayoritas publik itu terungkap dari fakta survei yang memperlihatkan sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Hasil survei itu diungkapkan setelah Charta Politika menggelar survei terbaru selama 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada gap (jarak) antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis 22 Desember 2022.

Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

Baca juga: Andika Perkasa Dapat Tempat Spesial di Partai NasDem, Willy Aditya: Usai Tahun Baru Kami Silaturahmi

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR (pekerjaan rumah) buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.

Survei dilakukan pada tanggal 8-16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Reshuffle Terakhir Kabinet Indonesia Maju

Presiden Jokowi terakhir kali melakukan reshuffle kabinet pada Juni 2022 lalu.

Saat itu Jokowi mengangkat dan melantik dua menteri baru di Istana Negara, Rabu 15 Juni 2022.

Dua menteri baru itu adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan. Dia menggantikan Muhammad Lutfi.

Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Selain Zulkifli, di dalam kabinet saat ini ada tiga menteri yang juga merupakan ketua umum partai politik.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Baca juga: Jazilul Fawaid Ungkap Fakta Terbaru Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Bakal Bubar, PKB Pilih NasDem

Terakhir, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru.

Mereka adalah John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Raja Juli menggantikan rekan satu partainya, Surya Tjandra.

Saat ini komposisi para pembantu Presiden Joko Widodo yang terbaru mencakup 34 menteri dan 16 wakil menteri.

Mereka akan bertugas hingga sisa masa jabatan pada 2024.

Jokowi Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Dilakukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, 23 Desember 2022.

“Mungkin,” kata Presiden Jokowi.

Hanya saja Presiden Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis 22 Desember 2022.

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

Baca juga: Anies Baswedan Tak Mungkin Jadi Calon Presiden, Partai NasDem Tak Bisa Usung Capres Sendirian

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS