Berita NTT

Kawin Tangkap di Sumba dalam Perspektif Perlindungan Perempuan dan  Anak

empat kabupaten se-daratan Sumba untuk melaksanakan rekomendasi dan memantau kemajuan perlindungan perempuan dan anak.

Editor: Rosalina Woso
Kawin Tangkap di Sumba dalam Perspektif Perlindungan Perempuan dan  Anak
POS-KUPANG.COM/HO-PRIBADI
Retno Indrawati, Gender and Child Protection Specialist – Save the Children

POS-KUPANG.COM, KUPANG - KAWIN  tangkap di Sumba, adalah praktik perkawinan yang dilakukan masyarakat adat Suku Sumba yang berawal dari tradisi atau prosesi adat sebagai prasyarat keberlangsungan pernikahan.

Menyikapi persoalan kawin tangkap khususnya di wilayah timur Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenpppa sudah melakukan beberapa upaya untuk menangani persoalan kawin tangkap

Beberapa di antaranya, yaitu Temu Tokoh Adat se-Provinsi NTT (2017) yang dihadiri 50 tetua adat perwakilan 22 wilayah se-NTT, Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Praktik Adat Kawin Tangkap yang merupakan kesepakatan bersama  Bupati Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya (2019), Nota Kesepahaman Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten se-daratan Sumba yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah se-daratan Sumba (2020), dan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk mendorong Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta pembentukan Desa atau Kelurahan dan Kabupaten Layak Anak (2021).

Baca juga: Anisa Pohan Lantik Josefina Suki Jadi Ketua Srikandi Demokrat NTT 

Pada bulan Oktober 2022 ini, Kemenpppa mengadakan Workshop Perlindungan Perempuan dan Anak bagi aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, forum anak, dan Organisasi Pemerhati Perempuan dan Anak di Daratan Sumba, dengan tujuan membangun kesadaran dan komitmen semua pihak akan pentingnya keberpihakan pada perempuan dan anak.

Save the Children sebagai fasilitator workshop ini, mengajak peserta untuk memahami fenomena gunung es permasalahan kawin tangkap, faktor resiko, faktor ketangguhan, dan faktor pelindung yang ada di Sumba. Workshop ini menghasilkan Deklarasi dan Pembentukan kelompok kerja (Pokja) yang anggotanya mewakili semua unsur pemangku kepentingan dari empat kabupaten se-daratan Sumba untuk melaksanakan rekomendasi dan memantau kemajuan perlindungan perempuan dan anak.

Pokja ini akan bekerja selama satu tahun ke depan untuk menindaklanjuti rekomendasi, yaitu workshop tahunan melibatkan semua stakeholders, pemerintah dan unsur-unsur masyarakat dan membahas serta memonitor progress perubahan yang dilakukan secara bergilir dari empat kabupaten, pelaksanaan lokakarya-lokakarya, musyawarah adat, pengesahan hasil musyawarah adat (dalam sumpah adat di mezbah adat) dalam merekonstruksi sosial budaya dimulai dengan pembahasan tentang belis melalui revitalisasi pemaknaan budaya Sumba, membuat Perda Perlindungan Anak di seluruh kabupaten di Sumba, mendirikan dan berfungsinya UPTD PPA di setiap kabupaten di daratan Sumba, pembuatan SOP manajemen kasus di seluruh kabupaten, termasuk dengan meningkatkan kompetensinya dan sistem rujukan, mendirikan Rumah Aman, Shelter, Rumah Singgah, Rumah perlindungan atau nama lain yang berfungsi (baik secara soft system maupun hard system) sebagai tempat perlindungan, keselamatan, dan pemulihan bagi anak dan perempuan yang menjadi korban serta pelaku anak di Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya.

Prinsip yang digunakan adalah konsolidasi dan partisipasi, termasuk pendanaan jangka panjang, meningkatkan kapasitas penyelenggara dan pelaksana perlindungan anak melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan pengasuhan anak, baik melalui pelatihan maupun kampanye penyadaran, termasuk literasi digital. Juga bimbingan pranikah, peningkatan kemampuan ekonomi keluarga miskin (termasuk perempuan) dengan berjejaring dan kerja sama dengan mitra kompeten baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha maupun LSM.

Baca juga: Pos Kupang Awards 2022, Dirut Bank NTT: Jadi Motivasi Untuk Kerja Lebih Cerdas

Dalam konteks perlindungan anak, Save the Children memiliki pedoman tentang CEFMU (Child, Early, Forced Marriage and Union) yang mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun.

Istilah pernikahan dini juga digunakan untuk menggambarkan situasi di mana setidaknya satu pihak berusia di bawah 18 tahun dan bagaimana pihak ini mengompromikan kemampuan untuk menyetujui pernikahan. Sedangkan istilah kawin paksa mengacu pada situasi di mana setidaknya satu pihak tidak tidak memberikan persetujuan penuh dan tidak diinformasikan, terlepas dari usianya.

Kawin paksa juga merujuk ke situasi di mana setidaknya satu pihak tidak dapat meninggalkan atau mengakhiri pernikahan.

CEFMU adalah pelanggaran berat hak asasi manusia dan mengakibatkan ancaman terhadap kesejahteraan jangka pendek dan jangka panjang anak-anak. Sebagai organisasi hak anak yang didedikasikan untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan, belajar, dan hidup bebas dari kekerasan.

Save the Children menyadari bahwa tindakan mendesak diperlukan untuk mencegah dan menanggapi CEFMU. Kami berkomitmen untuk membela hak-hak anak yang paling terkena dampak oleh diskriminasi dan ketidaksetaraan. 

Kami memrioritaskan memajukan kesetaraan gender, mendukung pemberdayaan perempuan, dan mengakhiri segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk CEFMU. Intervensi gender transformatif berkualitas tinggi di seluruh sektor (kesehatan, pendidikan, perlindungan) diperlukan untuk menangani masalah yang kompleks dan tantangan kritis seperti CEFMU.

Baca juga: KIP NTT Beri Penghargaan Bagi Badan Publik di NTT

Save the Children telah mengembangkan panduan praktis CEFMU untuk mendukung penguatan strategi pemrograman dan advokasi di seluruh gerakan kami untuk mencegah CEFMU dan untuk merespons konsekuensinya secara efektif.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved