Kepala Daerah Disebut Jadi Kunci Perolehan Suara Capres pada Pilpres 2024

POS KUPANG.COM - Keberadaan kepala daerah akan turut menentukan jalannya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di daerah. Hal ini lepas dari asumsi, siapa calon presiden (capres) yang menang di Pulau Jawa, pasti akan menang.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Dr Alfons Kimbal mengatakan, dalam konteks daerah, keberadaan gubernur dan wali kota akan menentukan hasil pilpres.

"Pada Pilpres 2019, keberadaan (Gubernur Sulawesi Utara) Olly Dondokambey berpengaruh besar pada hasil pilpres," kata Kimbal dalam acara bincang bersama "Memilih Damai, Suara dari Sulawesi" yang digagas Tribun Network di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Senin (28/11/2022).

Kala itu, sebut Kimbal, Jokowi-Maruf Amin unggul 77 persen. Fakta politik ini besar kemungkinan terulang pada Pilpres 2024.

"Apalagi saat ini, 12 dari 15 kabupaten kota di Sulut, kepala daerahnya dari PDI-P," kata Wakil Dekan I Bidang Akademik Fispol Unsrat itu.

Kimbal menyebutkan, siapa pun capres yang didukung kepala daerah memiliki peluang menang di daerah tersebut.

"Efek kepala daerah ini penting. Tinggal dilihat afiliasinya ke mana," jelas Kimbal.

Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Sulaiman Mapiase menjelaskan, kekuatan figur tidak terlalu berpengaruh, terutama di kalangan pemilih akar rumput.

Golongan akar rumput, sebut dia, lebih memilih calon yang bisa memberi keuntungan langsung. Misalnya secara jangka pendek, pemimpin mana yang bisa langsung memenuhi kebutuhan dan keinginan pemilih.

"Lebih berpengaruh siapa yang bisa memenuhi hasrat politik jangka waktu singkat. Memang, idealnya pemimpin berkualitas dihasilkan pemilih berkualitas. Sayang, itu masih jauh dari harapan. Sejauh ini politik uang, politik identitas masih kuat. Kalau pemilih rasional, pasti melihat figur dan program," kata Mapiase.

Mapiase menyebutkan, idealisme itu pasti terwujud suatu saat nanti, seiring membaiknya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Contohnya adalah hasil survei Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sebagian besar masyarakat Manado mengaku menginginkan pemimpin yang mampu memperhatikan kepentingan mereka. Sebanyak 70 persen masyarakat tidak menghendaki politik uang.

"Faktanya banyak yang tersandera dengan politik uang. Ada uang, ada suara," katanya.