KKB Papua
KKB Papua - Konflik di Papua Jadi Batu Ujian Yudo Margono, Anton Aliabbas Singgung Reorientasi
Hingga saat ini, Kelompok Kriminal Bersenjata atau biasa disebut KKB Papua, terus melakukan tindakan anarkis bahkan menebar ancaman bagi warga sipil.
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau biasa disebut KKB Papua hingga kini terus melakukan tindakan anarkis bahkan menebar ancaman kepada warga sipil.
Aksi demi aksi seakan tak pernah berkesudahan. Bahkan belakangan ini kelompok separatis itu sering menyerang warga sipil yang sedang merenda hidup di Tanah Papua.
Rupanya, konflik nan berkepanjangan itu, menjadi salah satu pekerja rumah yang bakal dihadapi calon tunggal Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono.
Pasalnya, sampai saat ini KKB Papua tak pernah berhenti melancarkan tindakan kejamnya, membunuh para pihak walau melanggar hak asasi manusia.
Baca juga: KKB Papua - Kapolres Manokwari Meradang, Tanpa Izin KKB Papua Kibarkan Bendera Bintang Kejora
Atas fakta itulah, Kepala CIDE ( Center for Intermestic and Diplomatic Engagement ) Anton Aliabbas, angkat bicara.
Dia mengatakan, konflik di Papua merupakan salah satu batu ujian bagi Yudo Margono dalam menunaikan tugas selaku Panglima TNI.
Yudo Margono, lanjut Anton Aliabbas, harus bisa melakukan perubahan pendekatan ke kelompok tersebut dalam hal pencegahan dan penanganan kasusnya.
Satu hal yang harus dicermati, pesan dia, adalah reorientasi militer, baik di Papua maupun Papua Barat
"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini belum terlihat jelas. Nah, kebijakan ini mesti diperjelas oleh panglima mendatang," ujar Anton dalam keterangan tertulis, Senin 28 November 2022.
Dikatakannya, perubahan kebijakan di Papua penting untuk dilakukan. Sebab sejauh ini, masalah di Papua belum menampakkan perubahan yang signifikan.
"Kejelasan tentang pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua, juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan," pesan Anton Aliabbas.
Karena, lanjut dia, belakangan ini beredar kabar burung bahwa ada rencana penambahan komando teritorial di Bumi Cenderawasih sebagai konsekuensi dari ditetapkannya daerah otonom baru (DOB) di Papua.
Bahwa selama ini, katanya, wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua, sebetulnya telah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI.
Baca juga: KKB PAPUA - Muhammad Ralas Dihabisi KKB Papua di Tengah Hutan, Istri Ungkap Fakta Mengerikan
Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua.
Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua.
"Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting," ujar Anton.
Problema Laut China Selatan hingga Asia Timur
Pada bagian lain, Anton Aliabbas juga mengatakan, selain masalah dalam negeri, hal yang perlu dipikirkan Yudo Margono, adalah meluasnya problema Laut China Selatan dan kawasan Asia Timur.
Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, kata Anton, Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan komando utama operasi (kotamaops) TNI, yakni Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
"Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur, ada baiknya Yudo untuk memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan," ujar Anton.
Sebagai informasi, sebelum menduduki posisi KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat komando Panglima Kogabwilhan I. Satuan ini berada di bawah komando Panglima TNI.
Baca juga: KKB Papua - Lagi, Pria Asal Jayapura Ditemukan Tewas di Lokasi Tambang, Benarkah Ulah KKB Papua?
Secara organisasi, Kogabwilhan terbagi tiga sektor, yakni Kogabwilhan I (barat Indonesia), Kogabwilhan II (tengah Indonesia), dan Kogabwilhan III (timur Indonesia).
Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogabwilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi Kogabwilhan.
"Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim," kata Anton.
Calon Tunggal Panglima TNI
Untuk diketahui, Laksamana Yudo Margono merupakan calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.
Nama Yudo Margono selaku Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) diumumkan langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani seusai menerima surat dari Presiden Jokowi.
Baca juga: Pekerja Tambang Emas Ilegal Ditangkap Polisi, Para Pelaku Dicokok Sebelum Dihajar KKB Papua
Surat dari Presiden Jokowi yang diantarkan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke Gedung DPR, Jakarta, Senin 28 November 2022, kata Puan berisi nama calon tunggal Panglima TNI.
Dikatakannya, ia yakin Presiden Jokowi punya banyak pertimbangan hingga akhirnya menunjuk Yudo Margono sebagai sosok yang bakal memegang tongkat komando Panglima TNI.
Salah satu pertimbangan Presiden Jokowi, lanjut Puan Maharani, mungkin pada aspek nasionalisme yang ada pada diri abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 itu.
"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senin sore.
Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowo menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI.
Diketahui, sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, belum ada satu pun sosok dari matra laut yang menjadi Panglima TNI.
Dalam periode kepemimpinan Jokowi tersebut, tongkat komando Panglima TNI sejauh ini diisi oleh perwira tinggi yang berasal dari matra darat dan udara.
"Ya bisa jadi salah satu pertimbangannya (rotasi). Saya kira itu salah satu pertimbangannya," ungkap Pratikno.
Setelah menerima surpres, terdapat sejumlah mekanisme yang bakal dijalankan DPR sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden.
Baca juga: KKB Papua - Berniat Cari Kayu Bakar di Tepi Hutan, Warga Sipil di Manokwari Ditembak KKB Papua
Surpres Jokowi itu akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Selanjutnya, Komisi I DPR bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo.
Setelahnya, DPR akan memutuskan untuk memberikan persetujuan usulan nama Yudo Margono sebagai Panglima TNI.
Mekanisme ini diyakini akan rampung sebelum DPR memasuki masa reses yang akan dimulai pada 16 Desember 2022 mendatang. (*)
Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS
