Kepala KPP Pratama Kupang: Implementasi NIK Sebagai NPWP, Warga Diminta Lakukan Pemutakhiran Data

Wajib Pajak dapat melakukan pemutakhiran data secara mandiri, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, maupun melalui call center Kring Pajak 1500200. Bagi Wajib Pajak yang bisa mengakses laman DJP Online www.djponline.pajak.go.id dapat melakukan pemutakhiran data pada menu profil. 

Validasi dilakukan atas data identitas utama, data keluarga, email, nomor HP, alamat, dan pekerjaan untuk Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia. Sedangkan, Wajib Pajak yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah dilakukan validasi data email, nomor HP, alamat, dan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). 

Bagi Wajib Pajak yang belum bisa mengakses laman DJP Online, dapat menghubungi petugas KPP terdaftar atau Kring Pajak untuk melakukan pemutakhiran data. 

Implementasi NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak yang statusnya sudah valid, dapat menggunakan NIK untuk login pada laman DJP Online. 

Penggunaan format baru NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, yang sebelumnya telah memiliki NPWP, dilakukan dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan NPWP lama format 15 digit sehingga menjadi 16 digit

Baca juga: Bertahan Hidup Guru di NTT, Jadi Ojol Hingga Juru Parkir

Sementara itu, untuk Wajib Pajak Cabang akan diterbitkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) secara jabatan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang baru mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) langsung melakukan pemadanan data sekaligus mengaktivasi NIK Wajib Pajak tersebut sehingga dapat langsung digunakan sebagai NPWP. 

Sedangkan bagi Wajib Pajak selain orang pribadi yang baru mendaftarkan diri, DJP memberikan NPWP baik dengan format 15 digit maupun 16 digit.

Kepala KPP Pratama Kupang menegaskan bahwa seluruh NPWP lama dengan format 15 digit hanya dapat digunakan untuk administrasi perpajakan maupun administrasi lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 

“Mulai tanggal 1 Januari 2024 NPWP 15 digit sudah tidak bisa digunakan, NPWP format 16 digit akan diberlakukan secara menyeluruh dalam layanan administrasi perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP maupun layanan pihak lain yang membutuhkan data NPWP. Jadi Wajib Pajak diimbau untuk segera melakukan pemutakhiran data,” tegas Ayu.

Sebagai tambahan, Ayu mengungkapkan bahwa adanya implementasi NIK sebagai NPWP bagi penduduk Indonesia, bukan berarti mengharuskan seluruh penduduk untuk membayar pajak. 

Baca juga: Peringati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,Enam  LSM di NTT Minta Stop Tindakan Kekerasan 

“Hal ini terkadang masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat, kewajiban membayar pajak itu harus melihat lagi apakah penduduk tersebut telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, misalnya untuk Pajak Penghasilan hanya dikenakan pada orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),” ujarnya.

Dengan implementasi NIK sebagai NPWP, Ayu berharap selain dapat memperkuat basis data perpajakan, kebijakan ini juga dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan konsultasi dapat menghubungi nomor layanan live chat whatsapp KPP Pratama Kupang yang dapat diakses pada laman instabio.cc/pajakkupang. (*) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS