KKB Papua

KKB PAPUA - Kapolda Papua Barat Meradang, Uang Dana Desa Diduga Mengalir ke KKB Papua

Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga meradang. Ia sangat marah karena ada indikasi uang dana desa mengalir ke KKB Papua.

Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM
DANA DESA - Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel Silitonga meradang gegara dana desa diduga mengalir ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB Papua). Pengalihan dana desa tersebut dilakukan dengan modus menambah jumlah penduduk. Dana untuk data fiktif itulah yang diduga dialirkan ke KKB Papua untuk mendukung perjuangannya memerdekakan Papua. 

POS-KUPANG.COM - Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel Silitonga meradang. Ia sangat marah karena ada indikasi uang yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui dana desa, diduga mengalir ke Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Saking marahnya, Irjen Daniel Silitonga memerintahkan manajemen bank untuk segera memblokir nomor rekening yang bermasalah tersebut.

Terbetik kabar bahwa saat ini, sudah tiga nomor rekening yang diblokir. Rekening bank itu milik tiga kampung di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Dikatakannya, pemblokiran tiga rekening yang menyimpan uang dana desa itu, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang matang.

Baca juga: KKB Papua - Diduga Menyusup ke Tengah Kerusuhan Dogiyai, Oknum KKB Papua Bakar Ikbal Hidup-Hidup

"Kalau memang bukan untuk warga kampung itu, lantas ngapain dibiarkan. Mending diblokir saja," tandas Daniel Silitonga, kepada awak media di Manokwari, Rabu 16 November 2022.

Mengenai modus mengalirnya dana itu ke KKB papua, Kapolda Daniel Silitonga mengatakan, bahwa kasusnya terungkap dari membengkaknya data jumlah penduduk kampung tersebut.

Sesuai fakta, misalnya, kampung si A berpenduduk 200 orang. Data itu diajukan pun sesuai mekanisme birokrasi yang ada.

Akan tetapi, katanya, di tengah jalan data itu sudah berubah. Kampung yang berpenduduk 200 orang, tiba-tiba jumlah penduduknya bertambah menjadi 300 orang.

Dari data itulah pemerintah pusat kemudian mengucurkan dana ke desa tersebut. Kucuran dana itu sesuai data terbaru jumlah penduduk yang telah ditambah 100 jiwa.

Itu berarti ada data fiktif terkait jumlah penduduk di kampung tersebut. "lantas, mau diapakan dana untuk penduduk fiktif tersebut?"

Daripada bermasalah dikemudian hari, lanjut dia, maka pihaknya mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan manajemen bank untuk memblokir rekening dana desa yang bermasalah.

Pemblokiran itu pun, lanjut dia, dilakukan atas kesepakatan bersama dan dengan pelbagai pertimbangan yang matang.

Seharusnya, tandas Kapolda Daniel Silitonga, dana yang dikucurkan berdasarkan hasil verifikasi data agar penerima pun benar-benar warga di kampung tersebut.

"Iya (bank blokir) karena kesepakatan bersama, misalnya jika kampung A warganya hanya 200 orang, itu berarti ada penambahan sehingga menjadi 300 orang," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved