Nasib 193.000 Guru Honorer P1 Terkatung-Katung, DPR Beri Peringatan Keras kepada Nadiem Makarim

POS-KUPANG.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim kembali mendapat peringatan keras dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI. Peringatan itu terkait Nasib 193.000 Guru Honorer P1 yang terkatung-katung. DPR memberi kesempatan kepada Nadiem Makarim untuk menuntaskan masalah 193 Guru Honorer sampai akhir tahun 2022. 

Sdebanyak 193.000 Guru Honorer P1 merupakan para guru Honorer yang telah lolos Passing Grade pada Seleksi PPPK Guru 2021

"Akhir tahun, masalah guru PPPK harus tuntas. Biar tidak membebani guru yang sudah lolos passing grade. Termasuk Kemendikbud Ristek bisa berkoordinasi dengan Pemda, Kementerian lain yang ikut terlibat dalam PPPK Guru ini," tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf.  

Lebih lanjut Dede Yusuf mengatakan, masalah Guru Honorer P1 yang lolos Passing Grade tidak bisa tuntas karena Pemda tidak mengajukan formasi  yang bisa mengakomodir para guru Honorer P1. 

Baca juga: Video Viral TikTok, Curahan Hati Guru Honorer, 7 Tahun Mengajar Gaji Honor Cuman Rp 50 Ribu

Jika tahun ini formasi tidak mengakomodir 193.000 Guru Honorer P1 yang ada , maka guru Honorer yang tidak mendapatkan formasi P1 bisa turun ke P2 atau P3.

Namun yang dikhawatirkan, bila formasi PPPK Guru 2022 justru tidak mencukupi. Artinya, Guru Honorer P1 harus menunggu seleksi tahun depan.

Rugikan guru dan sekolah

Anggota Komisi X DPR RI Mohammad Haerul Amri mengatakan carut-marut persoalan Guru Honorer yang sangat merugikan pihak guru dan sekolah.

Ia mengatakan, salah satu contoh yang dirugikan adalah guru di Sekolah Luar Biasa (SLB). Setelah lulus seleksi PPPK Guru, banyak guru yang mengajar di SLB dipindahkan ke sekolah lain.

Baca juga: Anggota DPR RI Anita Gah Minta Semua Guru Honorer K2 Sumba Timur Diangkat

"Saya ke Dapil (Daerah Pemilihan). Apa yang menjadi problem guru PPPK ini juga sangat dirasakan guru-guru di SLB. Karena di SLB tidak hanya membutuhkan guru yang pintar dan cerdas, tapi juga guru yang mempunyai kelebihan lain, tingkat kesabaran yang lebih dari guru-guru lain," ujar Haerul dilansir dari laman DPR RI.

Menurutnya, masih banyak masalah yang membuat para guru honorer bingung dan cemas akan nasib mereka di Seleksi PPPK Guru.

 "Saya setuju yang diprioritaskan P1 (guru yang sudah lulus passing grade). Ini harus betul-betul kita sampaikan ke kementerian terkait. Kalau perlu kita agak keras lagi dengan menteri agar jangan sampai kita di-PHP (pemberi harapan palsu) lagi," tambahnya.

Permintaan penuntasan guru P1 di seleksi PPPK Guru 2022 juga ditegaskan oleh anggota Komisi X DPR RI lainnya, Anita Jacoba Gah.

Selama kunjungan di daerah pemilihannya yakni Nusa Tenggara II, ia sudah sering mendapat aduan para guru daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Mereka banyak yang sudah mengabdi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lalu menangis, menanyakan nasib mereka. Padahal guru-guru ini mengajar bertaruh nyawa. Melewati sungai, banjir, daerah mengajarnya jauh masa harus bersaing dan kalah dengan guru yang mengajar 1-2 tahun lalu lolos PPPK," geramnya, saat Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) beberapa waktu lalu.