KKB Papua - TNI Polri Sweeping Masyarakat, TPNPB-OPM Kodap III Dogiai : Tindakan Brutal

POS-KUPANG.COM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian (Polri) melakukan sweeping (penyisiran) terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua barat.

Upaya tersebut menuai kritik Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) alias Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Menurut TPNPB-OPM Kodap III Digiyai, penyisiran warga sipil oleh TNI Polri sebagai tindakan brutal.

Panglima TPNPB-OPM Kodap III Dogiai Petrus Iayai mengatakan, sweeping merupakan upaya penghancuran rakyat Papua.

"Aksi sweeping merupakan bagian dari model penghancuran rakyat Papua, diintimidasi. Ini cara Kepolisian, TNI bahkan Pemerintah Indonesia,” kata Panglima TPNPB-OPM Kodap III Dogiyai Petrus Iayai, Senin 31 Oktober 2022, melansir thetpn-pbnews.com.

"Ini merumuskan konsep untuk lawan dari Indonesia. Jadi kita harus bersatu dan berjuang sesuai hukum humaniter yang berlaku di negara Indonesia, karena mereka adalah karakter untuk membunuh orang Papua," tambahnya.

Hal senada disampaikan Panglima Tertinggi West Papua Army Damianus Magai Yogi.

“Cara Indonesia lebih banyak melumpuhkan potensi dari orang Papua. Melumpuhkan masyarakat dengan praktik budaya. Potensi masyarakat dikuasai karena negara merasa tidak didengar dan negara secara sistematis membunuh orang Papua,” kata Damianus Magai Yogi.

Menurut Damianus Magai Yogi, dari aksi sweeping itu secara tidak langsung polisi melakukan tiga pembunuhan.

“Itu adalah pengrusakan nilai-nilai budaya masyarakat, pembunuhan kreativitas masyarakat, dan pembunuhan karakter masyarakat. Jadi jelas tindakan ini melanggar hak asasi manusia,” ujarnya.

Damianus Magai Yogi mengatakan polisi seharusnya menjelaskan tujuan tindakan mereka di Distrik Dogiai.

"Oleh karena itu, kami sebagai pagar rakyat, TPNPB-OPM Tentara Papua Barat di bawah Komando Pertahanan Militer, kami siap untuk mengklarifikasi masalah ini dan kami siap untuk berperang sesuai dengan internasional Jenewa PBB hukum humaniter yang ditegakkan secara tegas," tandas Damianus Magai Yogi. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS