Opini

Opini : Ujian Nasional Partai Baru

Setiap kali menjelang Pemilu di Indonesia, munculnya partai-partai baru. Partai-partai baru ini, berkompetisi dan bekerja sangat keras.

Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/HO-MAKSIMUS RAMSES LALONGKOE
Maksimus Ramses Lalongkoe, Dosen Fakultas Bisnis dan Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara Jakarta. 

Oleh: Maksimus Ramses Lalongkoe

(Dosen Fakultas Bisnis dan Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara Jakarta)

Salah satu fenomena menarik, setiap kali menjelang Pemilu di Indonesia, munculnya partai-partai baru. partai-partai baru ini, berkompetisi dan bekerja sangat keras, siang dan malam, memenuhi seluruh persyaratan, yang ditentukan penyelenggara sesuai perundang-undangan yang berlaku, agar lolos dan lulus sebagai partai Peserta Pemilu. Kondisi demikian terjadi saat ini.

Jelang Pemilu 2024 mendatang, sejumlah partai baru bermunculan, yang meskipun partai-partai baru ini didirikan oleh politisi-politisi lama yang pernah berada di partai-partai lain sebelumnya.

Tugas berat bahkan sangat berat partai-partai baru ini, melengkapi seluruh dokumen persyaratan, baik di level nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga level kecamatan. Beragam item dokumen-dokumen ini di-upload atau dikirim ke Sistem informasi Partai Politik ( Sipol ) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sipol ini merupakan sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemutakhiran data Partai Politik Peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu.

Sekedar diketahui, persyaratan sebuah partai politik bisa mengikuti pemilu di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 173 tentang Pemilu, di antaranya, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75 persen, jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50 persen (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, dan beberapa pesyaratan lainnya.

Melengkapi seluruh persyaratan ini, tentunya sangat tidak mudah bagi partai baru. Sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah mengatur limit waktu yang sangat singkat bagi partai politik baru yang pengaturannya meliputi Pendaftaran1-14 Agustus 2022, Verifikasi Administrasi 2 Agustus sampai 11 September 2022, Verifikasi vaktual 15 Oktober sampai 4 November 2022 dan Penetapan 14 Desember 2022.

Tantangan Tiga Etape

Kemunculan partai-partai baru saat ini, patut kita berikan apresiasi, bahkan bila perlu kita sama-sama berdoa agar partai-partai baru yang saat ini sedang dievaluasi administrasinya oleh penyelenggara, bisa lolos sebagai peserta pemilu 2024 mendatang.

Harapan ini agar rakyat memiliki banyak pilihan kendaraan politik demokrasi. Sehingga masyarakat kita semakin melek dengan politik serta mengurangi jumlah rakyat yang apatis denganpolitik.

Namun, menjadikan sebuah partai politik baru menjadi peserta pemilu bukan perkara gampang dan sederhana. Aturan ketat dan transparan yang telah ditetapkan pihak penyelenggara, melalui perundang-undangan, memaksa semua partai baru berlari kencang mengamankan semua persyaratan, mulai dari etape pertama pendaftaran, etape kedua meng-upload berkas administrasi ke sipol KPU dan etape ketiga verifikasi faktual yang merupakan masa genting bagi partai politik baru mencocokan dokumen administasi dengan fakta lapangan.

Saat ini semua partai politik baru sedang menghadapi etape kedua, etape dimana masa menunggu hasil perbaikan verifikasi administrasi yang akan diumumkan KPU 14 Oktober 2022 mendatang. Bukan tidak mungkin, dari hasil verifikasi administrasi ini nanti, ada partai yang gagal masuk babak verifikasi vaktual yang akan dimulai 15 Oktober 2022.

Kondisi ini merupakan ujian terberat bagi partai politik baru, sebab, bila gagal masuk babak selanjutnya, maka sia-sia semua perjuangan dan daya upaya selama ini. Pun sebaliknya, bila lolos babak selanjutnya maka potensi gagal etape ketiga sangat terbuka, sebab uji fakta lapangan jauh lebih berat.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved