KKB Serang 14 Pekerja Jalan, Komnas HAM Periksa Bupati Teluk Bintuni, Tapi Jawabannya Aneh

POS-KUPANG.COM - Pasca penyerangan 14 pekerja jalan trans Bintuni-Maybrat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua memeriksa Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw.

Namun, keterangan Bupati Teluk Bintuni dalam pemeriksaan itu dirasakan aneh karena dia tidak tahu kalau dalam wilayahnya ada proyek pengerjaan jalan.

Untuk diketahui pada Kamis 29 September 2022, Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) menyerang 14 pekerja jalan trans Bintuni -Maybrat.

Akibatnya, empat orang tewas, sedangkan sisanya selamat dengan luka-luka. Tindakan itu telah menuai kutukan dari warga dan pejabat pemerintah setempat. Mereka menilai tindakan tersebut menghambat pembangunan di wilayah Papua Barat.  

Komnas HAM Papua dan Papua Barat bekerja cepat guna mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut.

Aparat kepolisian juga demikian. Sebanyak 12 orang KKB telah diidentifikasi oleh Polda Papua Barat, dan telah dirilis sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Berikut ini nama-nama DPO yang melakukan aksi pembantaian di Teluk Bintuni yakni, Martinus Aisnak, Frangky Muuk, Tom Aimau, Manfret Fatem, Manuel Aimau.

Selanjutnya, Sutiawan Orocomna, Barnabas Muuk, Matias Aisasior, Marthen Aikingging, Willy Sakof, dan Thomas Muuk.

Baca juga: KKB Serang Pekerja Jalan Trans Bintuni-Maybrat, Polda Papua Barat Rilis 12 DPO

Sementara, seorang DPO yang masih di bawah umur lainnya hingga kini belum diketahui identitasnya.

Kali ini, Komnas HAM pun memeriksa Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw. Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM menemukan beberapa hal yang aneh.

"Kami sudah periksa namun kok sekelas Bupati dia tidak tahu ada proyek di wilayah itu," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Kamis 6 Oktober 2022.

Frits mengaku, selama ini pihaknya tidak mengetahui keberadaan kelompok sipil bersenjata di Bintuni.

"Sayangnya proyek besar sedang dilaksanakan di situ kok sampai mereka dibantai bupati tidak tahu," tuturnya.

Menurutnya, ketidaktahuan Bupati Bintuni merupakan sebuah ironi. "Kami minta agar bupati segera melakukan evaluasi standar teknis terkait pekerjaan di sana," jelas Frits.

Harusnya, ada koordinasi yang dilakukan secara intensif oleh Dinas PU baik di kabupaten maupun provinsi.

Ia berujar, pihaknya mengajukan pertanyaan yang harus diklarifikasi kepada Bupati Bintuni.

Hanya saja, bupati justru tidak mengetahui pekerjaan jalan, jumlah anggaran, hingga perusahaan yang ikut tender pun tak diketahui.

Menurutnya, semua ini akan jadi catatan dan nantinya dirangkum untuk selanjutnya dibuat langkah lebih lanjut.

Bupati Manokwari kecam KKB

Sebelumnya, Bupati Manokwari Hermus Indou mengecam keras Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) yang membantai hingga tewas empat pekerja jalan trans Bintuni-Maybrat, Provinsi Papua Barat, Kamis 29 September 2022.

Bupati Manokwari Hermus Indou menilai tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua membantai para pekerja jalan tersebut sebagai tindakan tidak beradab.

Dia meminta aparat TNI dan Polri untuk bertindak tegas dengan menangkap pelaku pembantaian yang merupakan anggota KKB Papua.

Hermus Indou menyampaikan duka cita kepada keluarga korban serangan KKB di perbatasan Bintuni-Maybrat tersebut.

"Kami mengecam dan mengutuk setiap tindakan yang tidak manusiawi dan sangat biadab, telah melanggar hak asasi manusia," kata Hermus Indou kepada awak media di ruang kerjanya, Senin 3 Oktober 2022.

Baca juga: Kombes Novia Jaya Ungkap Fakta Mengerikan, Ada Anggota KKB Papua Berusia di Bawah Umur

Karena itu, Hermus Indou mendesak TNI dan Polri, khususnya Pangdam XVIII Kasuari dan Kapolda Papua Barat, untuk menindak tegas para pelaku.

Ia berharap para pelaku pembunuhan itu segera bisa ditangkap dan diproses hukum..

"Kiranya Tuhan senantiasa berikan penghiburan, kekuatan, dan ketabahan kepada keluarga korban, menerima kejadian ini dengan ikhlas," kata Hermus Indou.

Indou mengimbau kepada seluruh warga kota Manokwari untuk tetap waspada dan melakukan deteksi dini di lingkungan sekitar terhadap orang baru.

"Ada orang yang hendak masuk, menyusup dan mempropaganda," katanya.

Menurutnya, warga mesti mewaspadai individu atau kelompok yang hendak membuat konflik di masyarakat.

Selain Bupati Manokwari, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP) Orgenes Wonggor mengutuk keras kelakuan para anggota KKB Papua.

"Pertama saya mengutuk keras kebiadaban KKB. Secara kelembagaan, DPR Provinsi Papua Barat mendukung aparat (TNI-Polri) mengejar dan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum," ujar Orgenes.

Ia mengatakan bahwa kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat sipil pada umumnya dan orang asli Papua secara khusus di pelosok daerah yang sangat merindukan sentuhan pembangunan.

"Rakyat Papua Barat seutuhnya butuh pembangunan dalam bingkai NKRI. Tidak ada tempat di Papua Barat untuk kelompok yang berbeda pandangan ideologi," kata Orgenes Wonggor.

Orgenes Wonggor juga mendorong institusi Kepolisian dan TNI untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait praktik perdagangan senjata api dan amunisi kepada pihak sipil yang tidak berwenang menguasai peralatan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Dari mana kelompok itu mendapatkan senjata dan amunisi, bagian ini perlu dilakukan penyelidikan lebih jauh oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak menjadi ancaman bagi masyarakat, ataupun terhadap aparat keamanan," kata Wonggor.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw pada sebuah kesempatan di Manokwari menyatakan mengutuk keras kebiadaban KKB yang telah melakukan penyerangan terhadap 14 pekerja jalan Trans Papua Barat.

Mantan Kabaintelkam Polri ini memberikan kepercayaan penuh kepada Pangdam Kasuari dan Kapolda Papua Barat agar segera mengarahkan pasukan untuk melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok penghambat pembangunan itu.

"Pascakejadian saya sudah komunikasi dengan Pangdam Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga agar segera melakukan pengejaran terhadap KKB sampai dimana pun mereka berada, tangkap!" kata Waterpauw.

Paulus Waterpauw juga mengimbau kepada pemerintah distrik, para kepala kampung dan masyarakat asli Papua di Moskona Barat agar membantu aparat gabungan yang sedang diterjunkan dalam misi pengejaran itu.

"Masyarakat umum di wilayah Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni agar tidak panik, tetap tenang dan bantu memberikan informasi kepada aparat untuk secepatnya bisa menangkap kelompok itu," ujar Waterpauw.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS