Berita Kabupaten TTU

Ini Tuntutan Aliansi Mahasiswa Menggugat Saat Menggelar Aksi Demo di Kantor DPRD TTU

Aliansi Mahasiswa Menggugat menggelar aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT.

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/Dionisius Rebon
AKSI - Aliansi Mahasiswa Menggugat Kabupaten Timor Tengah Utara saat menggelar aksi demo di kantor DPRD TTU, Kamis, 15 September 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU- Para Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat menggelar aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT.

Saat menggelar aksi pada, Kamis, 15 September 2022 tersebut, sebanyak 20 utusan yang terdiri OKP Nasional dan OKP Lokal berhasil menemui Pimpinan DPRD TTU.

Ketua Mandataris PMKRI Cabang Kefamenanu, Pricila Aquilla Bifel dipercayakan membaca tuntutan masa aksi di hadapan Pimpinan DPRD TTU dan Aparat Kepolisian Polres TTU serta para jurnalis.

Saat membacakan tuntutan masa aksi tersebut Pricila mengatakan, pemerintah sejak 3 September 2022 lalu telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Harga BBM ini dinaikkan, kata Pricila, dengan dalih APBN Indonesia tahun 2022 tidak akan sanggup menanggung beban subsidi BBM yang ditetapkan pemerintah sebesar 502,4 triliun rupiah (dari pagu awal sebesar 152,5 triliun rupiah). 

Menurut pemerintah, lanjutnya, hal ini disebabkan karena naiknya harga minyak Dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi Nasional melebihi ekspektasi yang ditetapkan pemerintah. 

Baca juga: Soal Tarif Angkutan, Dishub Provinsi NTT Bakal Tindak Operator Nakal 

Menurut data yang dikeluarkan pemerintah, ujar Pricila, bila subsidi BBM tahun ini tidak dilakukan penyesuaian, maka pemerintah harus menambah suntikan dana subsidi sebesar 198 triliun. 

"Artinya, total anggaran APBN tahun 2022 yang dialokasikan untuk subsidi BBM akan berjumlah sekitar 700 triliun," ucapnya membacakan tuntutan masa aksi ini.

Ia menambahkan, untuk mengurangi beban terhadap APBN tersebut, menurut pemerintah terdapat 3 jalan yang dapat ditempuh yakni; menaikkan harga BBM bersubsidi. Kedua, mengendalikan volume konsumsi alias membatasi penggunaan BBM bersubsidi dan menambah Dana subsidi Energi tahun ini sebesar 198 triliun. 

Menindaklanjuti hal ini, pemerintah lebih memilih Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi subsidi Energi.

Oleh karena itu, Mahasiswa TTU menyoroti kebijakan subsidi BBM yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati kelas menengah ke atas. 

Lebih lanjut dikatakan Pricila, data menunjukkan 60 persen konsumen BBM subsidi dinikmati oleh golongan masyarakat kelas menengah ke atas dari 80

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved