Berita Kota Kupang

Perwakilan Mahasiswa BEM Nusantara di Kupang Lakukan Audience Bersama Komisi I DPRD NTT

Fadli meminta pemerintah berpihak pada rakyat kecil dan memberikan kebijakan agar tepat menurunkan harga BBM

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/CHRISTIN MALEHERE
PENYERAHAN - Koordinator BEM Nusantara Daerah NTT menyerahkan pernyataan sikap dan diterima oleh Ketua Komisi I DPRD NTT yang menandai akhir pertemuan audience terkait kenaikan harga BBM, Rabu 7 September 2022 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG.COM - Perwakilan mahasiswa dari kampus di Kupang yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara Daerah NTT saat melakukan demo tolak kenaikan harga BBM berkesempatan bertemu dengan pimpinan DPRD NTT.

Perwakilan mahasiswa diterima oleh Ketua Komisi I DPRD NTT, Gabriel Beribina didampingi anggota, Ana Waha Kolin dan Vinsensius Pata.

Dalam kesempatan itu, setiap perwakilan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Universitas Kristen Artha Wacana, Politeknik Negeri Kupang, Undharma Kupang, Stikom Uyelindo, LMND, dan Front Mahasiswa Nusantara, menyampaikan aspirasi dan keluhannya terkait kenaikan harga BBM yang terlampau sangat tinggi.

Baca juga: Polres Belu Amankan Warga Kabupaten Malaka Timbun BBM Bersubsidi

Koordinator Bidang Advokasi dan Pergerakan,  Devianus Bian mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sangat membebani masyarakat karena dampaknya pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Ekonomi Masyarakat sangat sulit karena dihajar Covid-19, kemudian setelah ekonomi mulai pulih, pemerintah menaikkan harga BBM tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan," ungkap Devianus.

Perwakilan mahasiswa lain, Fadli meminta pemerintah berpihak pada rakyat kecil dan memberikan kebijakan agar tepat menurunkan harga BBM karena subsidi bukan solusi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD NTT, Gabriel Beribina mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyuarakan dan melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Pihaknya juga melalui lembaga DPRD NTT telah melakukan upaya Mitigasi berupa alokasi dana sebesar Rp 37 miliar untuk menangani dampak kenaikan harga BBM dan subsidi BBM.

Berdasarkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan menerapkan subsidi silang yang memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu.

Baca juga: Polres Belu Amankan Warga Kabupaten Malaka Timbun BBM Bersubsidi

Terkait kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat itu sebagai dampak dari harga minyak dunia yang mempengaruhi kondisi ekonomi global sehingga pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak.

Namun demikian, pihaknya terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan berharap Pemerintah Pusat dapat mendengar dan menjawab keluhan rakyat karena kenaikan harga BBM sangat berdampak bagi semua pihak.

Audience bersama perwakilan mahasiswa di Komisi I DPRD NTT berlangsung selama dua jam, dan setelah diskusi tersebut, Koordinator BEM Nusantara Daerah NTT menyerahkan pernyataan sikap dan diterima oleh Ketua Komisi I DPRD NTT yang menandai akhir pertemuan tersebut. (*)

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved