DPRD Kota Kupang Sebut Masalah Sampah Bukan Pemerintah Saja 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Masalah sampah di Kota Kupang bukan masalah baru, setiap tahun volume sampah bertambah, dampak dari pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Hal ini juga dipengaruhi karena Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi NTT sehingga masyarakat banyak migrasi untuk berbagai kepentingan, baik kerja maupun kegiatan lainnya. 

Dampaknya adalah peningkatan aktivitas dan kebutuhan masyarakat yang berdampak pada produksi sampah yang dihasilkan. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli mengatakan, masalah sampah menjadi perhatian serius saat ini, dimana produksinya semakin meningkat setiap tahunnya. 

Adrianus Talli mengaku, masalah sampah harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya pemerintah ssja tetapi juga masyarakat. 

"Masyarakat harus sadar benar apa dampak dari membuang sampah tidak pada tempatnya, dampaknya terhadap lingkungan, mulai taat membuang sampah harus dari lingkungan masing-masing," kata Adrianus Talli, pekan lalu. 

Menurut Politikus Asal PDI Perjuangan ini,  Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah sudah ada, yaitu Perda Sampah Rumah Tangga dan sejenis sampah rumah tangga, sekarang bagaimana ditetapkan saja. 

Menurutnya, yang mengetahui tentang persoalan secara teknis adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan pelaksana di lapangan sehingga, jika sanksi tegas harus diberikan, maka bisa disosialisasikan untuk diterapkan. 

"Harus ada kajian akademis dan semua tahapan lainnya harus dilengkapi oleh dinas teknis atau pemerintah harus diusulkan ke DPRD, kalau tentang regulasi tentunya kami DPRD selalu mendukung, untuk sesuatu yang baik, tetapi teknisnya pemerintah yang tahu," ungkapnya. (Fan)