BPOLBF Jadi Pertama Diantara 3 Badan Otoritas yang Terapkan Zona Integritas, Ini Penjelasannya

POS-KUPANG.COM - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF berkomitmen menjadi lembaga yang memiliki integritas dan bebas korupsi.

Komitmen ini disampaikan kepada publik stakeholder melalui kegiatan sosialisasi pencanangan zona integritas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Rabu (24/8/2022) di Local Collection, Labuan Bajo.

Dalam kesempatan ini, stakeholder yang hadir yang terdiri dari pemerintah daerah Manggarai Barat, komunitas dan media turut menandatangani fakta integritas bersama.

BPOLBF merupakan badan otorita diantara tiga badan otorita yang telah berkomitmen menjalankan zona integritas.

Hal ini turut diapresiasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kurleni Ujar.

Ia mengatakan untuk membangun zona integritas dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan di lembaga tersebut, namun katanya belum semua pemimpin badan otorita berani melakukannya.

"Kebetulan di sini Bu Shana, dapat saya katakan diantara ketiga badan otorita itu beliau yang paling muda, sehingga memberanikan diri," katanya.

Kurleni berharap keberanian BPOLBF ini dapat dicontoh dua badan otorita lainnya, yakni Toba dan Borobudur.

"Kami sangat mengharapkan, nanti ketika badan otorita ini sudah bisa berhasil, ini bisa menjadi contoh bagi badan otorita yang lainnya. Ini manjadi role model bagi badan otorita lainnya untuk bisa mencapai tahap ini," ujarnya.

Menurut Kurleni diantara dua badan otorita lainnya, Labuan Bajo juga dinilai lebih dalam proses pembangunan, sehingga layak dijadikan role model.

"Didua badan otorita lainnya ini, respon pembangunannya tidak secapat di Labuan Bajo. Jadi ini memang paling layak dibandingkan badan otorita yang lainnya menjadi role model. Ketika dia sudah, maka kami akan push yang dua lagi juga harus," tambahnya.

Dengan komitmen menuju wilayah bebas korupsi ini diharapkan Labuan Bajo bisa menerapkan birokrasi berkelas dunia.

Menurut Kurleni hal ini bisa dicapai dengan mengikuti peraturan yang benar, meningkatkan sumber daya manusia dan menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan.

"Jadi misalnya kita bicara pariwisata, bagaimana pariwisata di sini kelasnya kelas internasional, ini bisa difasilitasi oleh badan otorita, badan otorita bisa berperan untuk meningkatkan standar layanan, memastikan itu bagaimana standar internasional. Makanya itulah kita menyebutnya birokrasi berstandar kelas dunia, mengikuti standarnya juga standar kelas dunia," ujarnya.

Ia berharap dengan terwujudnya zona integritas, diharapkan BPOLBF dapat memperbaiki kinerja.

"Jadi dipacu, pemanfaatan anggaran juga bisa lebih baik, jadi kinerjanya juga bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik dikemudian hari," katanya.

Ia berharap, keberadaan badan otorita juga bjza bisa dimanfaatkan oleh Pemda, industri, maupun masyarakat untuk memajukan daerah dan bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Selanjutnya Direktur BPOLBF Shana Fatina mengatakan melalui pembangunan zona integritas ini, BPOLBF sudah secara khusus mengumumkan kepada publik bahwa mereka sedang berproses menuju zona integritas.

Dengan ini diharapkan publik bisa melihat transparansi dan kejelasan program yang BPOLBF jalankan.

"Semua ini bisa untuk selalu ditanya dan dicari informasinya. Tentunya dengan prosedur yang kita buat. Kita punya PPID untuk menjalankan itu. Kita mau memberikan kesan bahwa ketika mengelola destinasi ini yang dibutuhkan adalah profesionalitas, dan itu kita tunjukkan dengan salah satunya memberanikan diri, istilahnya kita bisa bilang kita membuat standar apa yang kita lakukan sehingga apapun yang kita lakukan itu jelas dan transparan, dan harus bermanfaat buat masyarakat," ucapnya.

Dengan mendeklarasikan zona integritas ini pula, ia berharap publik menaruh kepercayaan kepada BPOLBF.

"Kita mulai dengan mendeklarasikan bahwa diri kita ini memang bisa dipercaya. Agenda kita sudah jelas, bahwa percepatan pembangunan Labuan Bajo Flores kemudian semua aktivitas kita bisa dipertanggungjawabkan. Kalau diminta informasinya kita punya dokumennya, kemudian kita punya pejabat PPID yang tugasnya memang menyampaikan kepada publik," katanya.

Ia juga menambahkan jika ada yang mau riset BPOLBF juga bisa memfasilitasi.

Hal ini gun menunjuk bahwa kinerja Badan Otoritas Labuan Bajo Flores adalah transparan dan terbuka.

"Silahkan untuk dilihat dan mari kita membangun Labuan Bajo ini dengan dasar kepercayaan bersama. Kepercayaan ini bukan hanya karena dibicarakan tapi memang berdasarkan kemudahan informasi, pelayanan publik, kemudahan program, atas dasar keadilan dan objektivitas dalam melaksanakan semua kegiatan yang kita lakukan. Sehinga tidak ada kelompok yang merasa, kok saya nggak dikasih akses, kok saya nggak bisa dilibatkan, semua itu tidak ada," imbuhnya.

Shana juga mengajak seluruh elemen yang berperan dalam percepatan pembangunan di Labuan Bajo untuk memanfaatkan pelayanan yang disediakan BPOLBF.

"Dengan pelayanan publik yang sudah menjadi tugas kami, tolong publik juga memanfaatkan untuk bersama-sama melakukan percepatan pembangunan di Labuan Bajo," katanya.

Terakhir, ia mengajak seluruh stakeholder untuk turut aktif dalam menciptakan ekosistem bersama demi pembangunan Labuan Bajo.

"Kami akan terus melakukan sosialisasi tapi kami juga berharap stakeholder juga bisa berinisiatif. Merespon informasi yang diberikan dengan ikut berkegiatan atau mungkin ikut dalam berpartisipasi aktif tanpa menunggu pemerintah mulai. Jadi dengan begitu, gerakan kita sebagai suatu ekosistem bersama akan melakukan lebih cepat," katanya. (*)

kuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS