Resmi Pimpin MPK NTT, Abraham Bertekad Perbaiki Mutu Sekolah Kristen

 Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Paul Burin

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto resmi memimpin Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Wilayah NTT periode 2022 – 2027. Hal itu setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat MPK Indonesia yang mengesahkan kepengurusan MPK periode 2022-2027 pada awal Agustus 2022 ini.

Upacara pengukuhan Abraham dan jajaran pengurusnya memimpin MPK selama lima tahun ke depan telah dilakukan di Gereja Ebenhaezer, Oeba Kupang, awal pekan ini. Pengukuhan dipimpin Sekretaris Umum MPK Indonesia Jopie JA Rory yang mewakili pimpinan MPK Pusat.

Dalam susunan kepengurusan, Abraham dibantu dua orang wakil ketua,  yaitu Semuel AM Littik dan Ebenhaizer I Nuban Timo. Kemudian dibantu dua sekretaris,  yaitu Eveline Charlota Faah dan Susana Y Neno.

Adapun yang menjabat bendahara adalah Pendeta Maria Epiphania Bire. Tampak pula dalam susunan kepengurusan di bidang kemitraan,  yaitu Bobby Lianto yang kini menjadi Ketua Umum Kadin Provinsi NTT.

Baca juga: Abraham Liyanto Sesalkan Lima Investasi Besar di Belu Mangkrak

Dalam rilis yang disebar ke media pada Jumat, 19 Agustus 2022, Abraham bertekad ingin meningkatkan kualitas mutu pendidikan Kristen di NTT. Dia juga bertekad membenahi model pendidikan Kristen di NTT dengan menerapkan sistem digitalisasi.

“Sekarang sudah era digitalisasi. Kita harus mengikuti perkembangan ini. Sekolah-sekolah Kristen sudah waktunya terapkan sistem digitalisasi. Tinggalkan sistem manual yang menguras tenaga,” kata Abraham.

Dia menyebut akan mendorong sekolah-sekolah Kristen memerkuat kerja sama antarsekolah dan universitas di seluruh NTT. Kerja sama yang dibangun, misalnya tamatan sekolah menengah yang berprestasi, tetapi yang bermasalah dana, bisa studi lanjut di pendidikan tinggi yang berjejaring Kristen.

“Kami akan bangun kerja sama dengan semua pihak. Kami akan mendorong sekolah Kristen bisa mandiri dan berjejaring. Hanya dengan cara itu, sekolah Kristen bisa terus eksis dan mutunya bisa terjaga,” ujar pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini.

Baca juga: Abraham Liyanto :  NTT Harus Paling Depan Jaga Pancasila

Menurutnya, ada banyak manfaat dengan membangun kerja sama dan membangun jejaring. Misalnya, ada proses transfer pengetahuan (transfer of knowledge), penempaan skill dan karakter. Kemudian menemukan jalan mengikuti proses kuliah secara nyaman karena sudah terjadi relasi personal dan afektif dengan lembaga pendidikan tinggi yang menjadi mitranya saat berjejaring.

“Jika sekolah-sekolah dasar dan menengah Kristen membangun network kerja sama dengan universitas-universitas Kristen yang ada di NTT, maka ketimpangan rasio guru dan siswa juga bisa diatasi,” tutur Abraham yang saat ini juga sedang menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi untuk wilayah NTT, Bali dan NTB.

Dia juga mendesak pemerintah pusat agar memuat aturan yang menetapkan guru swasta yang lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022 bisa dipekerjakan kembali ke sekolah swasta atau sekolah asalnya. Alasannya, sekolah-sekolah swasta akan semakin kekurangan guru jika mereka yang lulus tes P3K ditarik ke sekolah negeri atau tidak kembali ke sekolah asal.

“Ini keluhan-keluhan dari sekolah Kristen yang sudah saya kunjungi. Saya pikir bukan hanya sekolah Kristen tapi semua sekolah swasta pasti mengeluh hal yang sama. Mereka berharap yang lulus tes P3K bisa kembali mengajar di sekolah asal,” ungkap mantan Ketua Umum Kadin Provinsi NTT ini.

Baca juga:  Abraham Liyanto Minta Guru Lulus P3K  Mengajar di Sekolah Asal

Anggota Komite I DPD RI ini mengapresiasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu kegiatan dari MBKM adalah Kampus Mengajar, di mana mahasiswa selama tiga semester melakukan kegiatan belajar di luar kampus. Sekolah-sekolah yang kekurangan guru, bisa memanfaatkan tenaga mahasiswa tersebut untuk mengajar.

“Itu satu program yang bagus. Tetapi perlu kebijakan lain juga seperti guru lulus P3K tidak ditarik ke sekolah negeri, tetapi kembali saja ke sekolah asalnya,” tutup Abraham Liyanto. (*)