OJK Tindak 6 Investasi Ilegal

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sejak tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menindak 6 perusahaan investasi ilegal yang tidak memenuhi unsur legal dan logic.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor OJK Provinsi NTT Japarmen Manalu kepada awak media dalam acara Sasando Dia atau Sante Sante Bersama Media, Jumat (5/8) bertempat di Kantor BI Perwakilan NTT.

Keenam perusahaan dimaksud, demikian Japarmen, yakni KSU Amanda Permata, Wein Group, Asia Dinasti Sejahtera, KSP Sejahtera Bersama, Advanced Global Technology dan Enel Kekuatan Hijau.

Untuk diketahui, perkara gugatan perdata terhadap Koperasi dan Badan Pengurus KSU Amanda Permata dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Waingapu, Kabupaten Sumba Timur (Sumtim), NTT beberapa waktu lalu. Salah seorang nasabah, Zakarias Ndawa Njuruhapa dan keluarga menggugat Umbu Maramba dan John Hepe Dju.

Nilai yang diinvestasikan Zakarias ke KSU AManda Permata sebesar Rp 173 juta dan kerugian materiilnya lebih dari Rp 1 miliar sedangkan kerugian immateriilnya mencapai kurang lebih Rp 3,5 Miliar.

Investasi Zakarias dan keluarganya yang berasal dari Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai itu hasil dari menjual tanah.

Sementara itu Wein Grup beroperasi di Kabupaten Belu, NTT didesak membayar uang anggotanya yang mengundurkan diri.

Pada tanggal 4 April 2016 lalu, manajemen Wein Grup menandatangani persetujuan bersama DPRD Belu untuk membayar uang anggota tersebut tanggal 7 April.

Namun pada hari H, manajemen hanya membayar 15 anggota yang mengundurkan diri. Selanjutnya akan dibayar setiap hari Kamis dalam Minggu. Ada juga potongan yang tidak sesuai sehingga anggota kecewa dan merasa ditipu oleh manajemen. Seorang anggota Wein Grup, Niko Besin, melaporkan manajemen ke polisi karena merasa ditipu.

Sementara itu, modus operandi PT Asia Dinasti Sejahtera (ADS) di Kabupaten Ende, melalui aplikasi menawarkan kepada masyarakat paket digital berupa paket Silver, Gold, Platinum, Executive, Deluxe, dan Super Deluxe dengan perjanjian profit untuk penyimpanan dalam jangka waktu tertentu.

Polda NTT menangani kasusnya bulan Juni 2021 lalu, ASD melakukan praktek investasi bodong, tersangka Muhammad Badrun alias Adun mendirikan perusahaan PT ADS dengan membentuk struktur organisasi fiktif.

Saat beroperasi sejak 10 Februari 2019 hingga 23 Juli 2020, ASD telah menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia atau OJK. Sebanyak 1.800 anggota yang menyetor uang kepada ADS melalui rekening BNI Taplus Bisnis yang nilainya mencapai Rp 28.078.500 miliar.

Kasus KSP Sejahtera Bersama beroperasi di Jawa Barat, menggasak dana Rp 8 trilyun dari 180.000 nasabah yang menjadi korban. Salah satu pengurusnya, Iwan, ditangkap nasabah saat sedang makan di tempat makan di wilayah Tebet, Jakarta 23 Mei 2022 dan dibawa ke Polisi.

Dan aplikasi berkedok investasi Enel Kekuatan Hijau atau Enel Green Power yang terdapat di Play Store dengan nama Energi Hijau melakukan kegiatan money game.

Money game dilakukan melalui aplikasi penghasil uang dengan kedok investasi alat pembangkit listrik yang menjanjikan keuntungan sampai dengan 200 persen.

Masyarakat diminta melakukan deposit dan melakukan rekrut member untuk mendapat bonus lebih tinggi. Aplikasi tersebut telah mendapatkan rating 4,4 bintang dengan 4.000 ulasan. Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga termasuk OJK meminta masyarakat tak ikutan bergabung di aplikasi itu.

OJK memastikan aplikasi tersebut merupakan platform investasi ilegal dan tidak memiliki perizinan dari regulator manapun.

Dari enam perusahaan itu, lanjut Japarmen, Advantage Global Technology (AGT) menjadi perusahaan yang paling banyak menyumbang korban, yakni mencapai 10 ribu orang. Namun hingga kini belum ada satupun korban yang melapor ke OJK.

"Sampai saat ini belum ada satupun yang lapor ke OJK, ngak tau kenapa, padahal itu juga akan kami jadikan dasar untuk mengadukan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) pusat dan daerah, " kata dia.

Menurut Japarmen, pihaknya hanya memiliki wewenang dalam mengawasi perusahaan investasi yang telah terdaftar dan memiliki ijin lengkap. "Selama tidak terdaftar dan tidak ada ijin dan mereka melakukan aktivitas tentunya Satgas waspada investasi yang bertindak melakukan koordinasi," ungkapnya.

Menurut Japarmen, saat ini pihaknya sudah melakukan berbagai langkah maju guna memberantas peredaran perusahaan investasi bodong di NTT. Salah satunya bekerja sama dengan Direktur Tindakan Pidana Umum (Dirtipidum) Polda NTT.

"Telah disepakati bersamaan Dirpitum Polda NTT secara informal, nanti kita petakan dulu siapa saja pemain-pemain yang ada di NTT, begitu nanti dia bergerak kami infokan ke Polda dan mereka yang bertindak, dan tentunya kami juga melakukan koordinasi dengan kominfo untuk memblokir situsnya," jelas dia.

Untuk memberantas pinjaman online, Japarmen menawarkan dua solusi. Solusi jangka pendek, yakni memberi edukasi kepada masyarakat, pemblokiran, dan upaya penegakkan hukum bekerja sama dengan pihak kepolisian serta SWI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk solusi jangka panjang, kata Japarmen, dengan membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir ketertarikan masyarakat terhadap pinjol ilegal yang menawarkan keuntungan berlipat ganda.

Selain itu, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan masyarakat dalam mengakses pinjaman berbasis aplikasi dalam jaringan yakni meminjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, yang bisa diperiksa melalui situs ojk.go.id.

Dan juga masyarakat dihimbau untuk meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan, untuk kepentingan yang produktif dan memahami manfaat biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risiko.

Sementara itu, Kepala Kantor BI Perwakilan NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, mengatakan, digitalisasi merupakan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTT. Sebab, melalui digitalisasi masyarakat akan dimudahkan dalam bertransaksi tanpa harus menggunakan uang kartal.

"Masyarakat tinggal scan aplikasinya kemudian bisa langsung bertransaksi, tentunya lebih handal, murah dan pastinya lebih cepat," kata Nyoman.

Sistem pembayaran berbasis digital telah diterapkan di sejumlah pusat perbelanjaan dan tempat pariwisata. Kini, Pasar Kasih Naikoten dan Pasar Oebobo di Kota Kupang sudah menerapkan sistem pembayaran berbabis digital. Enam pasar lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dan Belu juga Siap digital.

Tahun 2022, demikian Nyoman, BI menargetkan 344.000 masyarakat NTT menjadi user Qris, sementara saat ini baru 13 persen user Qris dari angka yang ditargetkan dan dilihat dari Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Kita juga harus menggunakan aplikasi yang premium terutama menggunakan payment atau mobile banking," kata dia.

Karenanya, diperlukan dukungan seluruh stakeholder guna mendorong penggunaan Qris di tengah masyarakat sehingga dapat memenuhi target 344.000 user Qris di Provinsi NTT.

"Caranya, mari kira gunakan mobile banking untuk pembayaran dengan Qris. Selain itu, mendorong masyarakat untuk menggunakan aplikasi yang premium memang ini sedikit berat. Kami berharap pemerintah daerah, kota dan kabupaten termasuk pihak perbankan dan stakeholder di pasar untuk terus mendorong penggunaan Qris kepada masyarakat dimana saja dan kapan saja," sarannya.

Terkait transaksi tunai, Wayan menjelaskan, pada Juli 2022 disebut transaksi tunai di Provinsi NTT mengalami posisi net outflow senilai Rp 144,2 miliar yang dipengaruhi pencairan gaji ke-13 bagi ASN. "Mudah-mudahan semakin berbahagia dengan gaji ke-13," kata Nyoman.

Untuk transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) pada bulan Juni tumbuh sebesar 16.78 persen (yoy). Sedangkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) terkontraksi sebesar 8,05 persen (yoy).

Hal ini juga dipengaruhi BI Fast mempengaruhi transaksi masyarakat karena menurutnya lebih mudah dan murah.
Nyoman menjelaskan, BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman dan efisien.

BI Fast hanya mengenakan biaya transfer lebih murah yakni Rp 2.500 per transaksi dibandingkan biaya transfer yang dikenakan perbankan sebesar Rp 6.500 per transaksi.

Diharapkan kedepan, NTT dapat memungut pajak, retribusi parkir dan retribusi lainnya secara digital. Ia menyebut, daerah-daerah di Jawa, Bali, Sumatera yang telah menggunakan digitalisasi untuk menambah pendapatan daerah dapat memberikan pengaruh sangat signifikan.

"Ya terutama dari pendapatan pajak dan retribusi," ungkapnya lagi.

Pengumpulan pajak secara digital ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membantu mempermudah masyarakat. "Bisa tiga kali lipat dari PAD-nya dan harapannya kita bisa mempercepat digitalisasi dari sisi pendapatan," tambah Nyoman.

* Tumbuh 3.01 Persen
Lebih jauh Nyoman menjelaskan, pertumbuhan Ekonomi di NTT tumbuh sebesar 3.01 persen (yoy) pada periode triwulan II, hal ini didasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional.

Hal ini naik jika dibandingkan dengan triwulan I sebesar 1,86 persen (yoy), sementara jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi NTT masih lebih rendah dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5.44 persen (yoy).

Jika dilihat dari angka Quarter to Quarter (QtQ) pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 6,22 persen naik dibandingkan sebelumnya karena terjadi kontraksi.

"Sementara struktur ekonomi NTT berdasarkan lapangan usaha yang paling besar pertanian dengan 30 persen, administrasi pemerintah 13 persen, dan perdagangan 12 persen," kata dia.

"Pertanian ada dua sub sektor, yakni peternakan dan perikanan, kalau kita mau mendorong ekonomi kita tumbuh menjadi lebih baik, kita harus mendorong kedua ini," tambahnya.

Pihaknya memperkirakan tahun 2022 ini sektor pertanian akan terus meningkat dengan banyaknya infrastruktur pertanian yang dibangun pemerintah pusat maupun daerah.

Hal ini bisa dilihat dari pembangunan bendungan, food estate, dan produksi padi, jagung, dan populasi sapi yang terus meningkat. Oleh sebab itu sektor pertanian menjadi prioritas di tahun ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT.

Di sisi lain kinerja sektor perdagangan juga membaik, hal ini bisa dilihat dari indikator yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni perkembangan omzet SPE total yang tumbuh sebesar 27,64 persen (yoy).

Kinerja kredit dan ekspor luar negeri yang meningkat juga mendorong akselerasi pertumbuhan sektor perdagangan secara keseluruhan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi di NTT juga sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah, sebab realisasi ekonomi pemerintah akan mendorong konsumsi swasta. Selain itu perlu jUga digencarkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT.

Pada Juli 2022 Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 1,05 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penyebabnya di angkutan udara, harga tiket yang terus naik. Ini karena harga BBM avtur yang naik, kemudian juga disebabkan karena naiknya harga ikan, bawang, dan cabai merah dan tomat menjadi penyebab inflasi, " ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata I Nyoman, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dari semua pihak baik pemerintah dan masyarakat.
"Salah satunya dengan mulai menanam komoditi bahan pokok di rumah masing-masing seperti cabai, tomat, dan lainnya sehingga tidak bergantung dengan harga pasar dan diharapkan dapat menekankan inflasi," pungkasnya. (cr13/rey)

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTT,Catur Ariyanto Widodo : Kondisi Ekonomi Regional NTT Cukup Baik

KEPALA Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo menyebut kondisi ekonomi regional Provinsi NTT masih cukup baik. Hal ini dilihat dari inflasi dan surplus pada neraca perdagangan pada periode semester 1 tahun 2022 yang masih terkendali.

"Kondisi ekonomi regional NTT masih cukup baik periode semester I 2022 didukung dengan kondisi inflasi yang terkendali dan surplus pada neraca perdagangan," kata Catur Widodo dalam acara Sasando Dia, Jumat (5/8).
Ia menjelaskan, akumulasi Neraca Perdagangan sampai dengan Juni 2022 adalah surplus USD 18,415 juta dengan surplus Juni USD 2,047 juta.

Nilai devisa ekspor sampai dengan Juni 2022 naik 253,02 persen (yoy) atau sebesar USD14,858 juta, yang didominasi sektor non migas berupa bahan baku dan penolong.

Kemudian nilai devisa impor sampai dengan Juni 2022 tumbuh negatif 84,65 persen (yoy),dengan mayoritas impor berasal dari sektor non migas yang didominasi oleh impor barang konsumsi berupa Kopra (share 27,12 persen ), dan biji-bijan (share 10,46 persen ).

Menurutnya, meskipun kondisi Geopolitik menyebabkan kenaikan harga komoditas terutama pangan dan energi yang inflasi cukup tinggi di berbagai negara termasuk beberapa negara maju.

"Kondisi terkait inflasi ini tentu saja mengakibatkan negara khususnya Amerika Serikat menaikkan suku bunga kemudian memperbesar emerging markets di negara-negara sedang berkembang," kata Catur.

Inflasi NTT pada Juni 2022 sebesar 0,52 persen , meningkat dibanding sebelumnya pada Mei sebesar 0,23.

-NEWS ANALYSIS
Dr. James Adam, SE MB, Pengamat Ekonomi Regional : Sektor Investasi dan UMKM

SEKTOR rill atau investasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Dalam kondisi yang masih belum pulih dari virus Covid-19 tentu soal ekonomi juga akan masih terus terpengaruh sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus fluktiatif.

Sebetulnya ketika kita bisa genjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi positif maka kita bisa pula kendalikan agar inflasi juga bisa tetap rendah.

Kita punya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang tugasnya sudah jelas dan terdiri dari berbagai unsur, namun memang tugas mengendalikan inflasi bukan pekerjaan gampang.

Soal yang fundamental adalah karena mekanisme pasar yang selalu menentukan harga pasar, artinya bahwa harga produk dipengaruhi kuat oleh tingkat permintaan (demand) dan penawaran (supply). Demand akan naik jika supply rendah karena itu harga akan terjadi lompatan harga.

Salah satu yang saat ini terjadi adalah kenaikan harga Avtur mendorong naiknya harga tiket pesawat. Jika kita tarik kebelakang pasti dapat diketahui kenapa harga Avtur naik, bisa karena salah satu unsur pembentuk Avtur berkurang atau bahkan langka. Kondisi ini berpengaruh terhadap supply.

Sebab itu, pemerintah perlu menggenjot sektor belanja pemerintah dan saat yang sama program pemulihan ekonomi harus tetap digalakan. Sektor rill dan UMKM bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan saat ekonomi masih lesu dan belum bergeliat positif

Pengawasan harga pasar harus terus dilakukan khusus terhadap kebutuhan dasar konsumen yang juga bisa memicu inflasi meningkat.

Mungkin metode pengawasan harga pasar mesti dievaluasi lagi agar selalu macth dengan fakta atau kondisi rill yang terjadi.

Kita berharap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) efektif sehingga stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Prediksi saya pada Kuartal ke 3 msh pertumbuhan ekonomi masih positif walaupun belum mencapai angka lebih besar dari 4. (cr13)