Jubir Petisi Rakyat Papua Jefry Wenda Ditangkap Sebelum Menggelar Demo Tolak DOB dan Otsus

POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - Rencana Petisi Rakyat Papua ( PRP) menggelar demonstrasi tolak DOB dan Otsus Papua di Jayapura, Provinsi Papua,  Jumat 29 Juli 2022, sepertinya tidak berjalan sesuai rencana.

Selain karena permohonan izin pihak PRP ditolak kepolisian setempat, Jefry Wenda yang diketahui sebagai Juru Bicara PRP ternyata sudah ditangkap pihak kepolisian Jayapura. 

Polresta Jayapura Kota mengakui telah menangkap juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP), Jefry Wenda bersama seorang rekannya bernama Ruben Wakla.

Jefry Wenda ditangkap lantaran posisinya sebagai penanggung jawab aksi massa menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus Papua di Kota Jayapura.

Jefry Wenda dan Ruben Wakla ditahan aparat kepolisian di Pasar Mama-mama Papua, Kota Jayapura, Jumat 29 Juli 2022.

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Mackbon mengatakan, penangkapan ini berdasarkan aduan masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas Jefry Wenda di Pasar Mama-mama Papua.

Baca juga: Petisi Rakyat Papua Bakal Gelar Demo Tolak DOB dan Otsus, Warga Jangan Terprovokasi

Anggota kepolisian langsung bergegas menuju lokasi Jefry Wenda hingga mengamankannya.

“Setelah kita lihat ternyata orang ini yang akan melaksanakan aksi demo sebagai penanggung jawab (Jefry Wenda),” kata Kombes Victor kepada wartawan termasuk Tribun-Papua.com, di Kota Jayapura, Jumat 29 Juli 2022.

Jefry Wenda dan rekannya tersebut langsung dibawa ke Mapolresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan.

Mantan Kapolres Jayapura ini juga sekaligus membantah isu yang telah beredar terkait penangkapan Jefry Wenda dan Ruben Wakla ini.

Sebab, sebelumnya, beredar kabar dengan narasi Jefry Wenda dan rekannya tersebut diculik oleh aparat Kepolisian.

“Tentunya kami bicara dan selalu bertindak atas nama hukum dan pengaduan dari masyarakat. Kita tidak pernah mencari-cari,” tegas Victor Mackbon.

Kini, Jefry Wenda dan Ruben Wakla masih menjalani pemeriksaan oleh Satuan Resor Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Jayapura.

Polisi menggunakan Pasal 167 Ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 bulan kurungan penjara dalam perkara kasus ini.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak pengacara. Jadi berita ini sebagai klarifikasi dari pihak kepolisian bahwa tidak ada upaya-upaya ilegal yang dilakukan oleh kepolisian,” tandasnya.

Polisi Siaga di Lingkaran Abepura

Mengantisipasi aksi demonstrasi penolakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus), Jumat 29 Juli 2022, puluhan polisi dari Polresta dan Polda Papua bersiaga di Lingkaran Pendidikan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Dari pantauan Tribun-Papua.com, puluhan personel itu telah disiagakan sekira pukul 07.00 WIT. Para personel yang bersiaga itu dilengkapi dengan tameng dan tongkat.

Selain itu, sejumlah kendaraan milik Polda Papua seperti 1 Water Canon Brimob Polda Papua, 3 Truk Brimob Polda Papua, 3 Mobil Brimob Polda Papua dan 6 sepeda motor juga telah terparkir rapi di lokasi.

Selain di Lingkaran Pendidikan Abepura, terpantau juga di beberapa titik seperti di Jembatan Penyebrangan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen bawah) dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).

Baca juga: Bos KKB Papua Benny Wenda Sesumbar Ambil Alih Urusan Negara Papua Barat

Sementara itu, aktivitas lalu lintas, baik itu dari arah Kamkey, Waena dan Kotaraja terpantau lancar. Warga di sekitar wilayah Abepura pun melakukan aktivitas seperti biasa, ke pasar, mengantar ke sekolah maupun berangkat ke kantor.

Sebelumnya, Polresta Jayapura Kota telah menyampaikan bakal menyiagakan 2.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi dari Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menolak Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Meskipun pihak kepolisian menolak izin yang disampaikan Petisi Rakyat Papua (PRP), karena mereka menggelar unjuk rasa dengan cara longmarch, aparat keamanan dalam hal ini jajaran kepolisian tetap menyiagakan personel pengamanan agar tidak kecolongan dan sekaligus mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

“Kami akan tetap melakukan pencegahan bila menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya melalui langkah preventif yang humanis,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor D Mackbon, Rabu 27 Juli 2022.

Bertahan di Tengah Hujan Lebat

Sementara itu, hujan lebat mengguyur saat solidaritas rakyat dan mahasiswa Papua menggelar aksi di depan Universitas Papua, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Jumat 29 Juli 2022.

Dilaporkan TribunPapuaBarat.com, hujan lebat terjadi sejak pukul 10.34 WIT. Meskipun diguyur hujan, massa pun enggan membubarkan diri dari barisan demonstrasi tolak DOB dan Otsus Papua.

Selain itu, aparat yang dikerahkan ke lokasi pun bertahan di tengah hujan hingga pukul 11.16 WIT.

Sebelumnya, demontrasi digelar di depan gerbang Universitas Papua, sekira pukul 09.54 WIT.

Baca juga: Bekas Tembok Penampung Air Jadi Saksi, 2 Anggota KKB Papua Tewas Dihajar Sniper TNI Polri

Selain menyuarakan tolak DOB dan Otsus, massa juga meminta agar Tanah Papua harus merdeka.

Pasalnya, massa menilai Otsus dan DOB di Papua tidak berdampak baik bagi rakyat di atas tanah ini.

Hingga berita ini dinaikkan TribunPapuaBarat.com, masih melakukan upaya konfirmasi kepada pihak terkait aksi tersebut.

Ratusan Personel Diterjunkan

Sebelumnya, Kabag Ops Polres Manokwari Kompol Musa Jedi Permana mengatakan, hari ini sejumlah pemuda akan melaksanakan demo penolakan DOB dan Otsus.

"Kita turunkan personel dari Polres, Polda dan Brimob berjumlah 350 orang," ujar Musa, kepada TribunPapuaBarat.com, Jumat 29 Juli 2022.

Personel dikerahkan semuanya di wilayah Amban, karena titik aksi di sekitar Universitas Papua (Unipa).

"Massa yang menggelar demo soal DOB dan Otsus hari ini beda dengan kemarin," tuturnya.

Ia menuturkan, pihaknya juga mengamankan kendaraan barakuda dan pasukan telah berada di sekitar Amban.

Selain itu, berdasarkan pantauan TribunPapuaBarat.com, personel dikerahkan sekira pukul 06.30 WIT.

Hingga kini, personel gabungan Polda, Polres dan Brimob disiagakan di Polsek Amban, Manokwari.

Kartu Merah untuk Kapolsek Amban

Dalam demonstrasi tersebut, solidaritas rakyat dan mahasiswa tolak DOB dan Otsus di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memberikan 'kartu merah' kepada Kapolsek Amban AKP Juman Simanjuntak.

Kartu merah itu diberikan karena massa menilai Kapolsek Amban telah membohongi massa aksi.

Berdasarkan pantauan TribunPapuaBarat.com, kartu merah itu disampaikan saat massa hendak membubarkan diri sekira pukul 13.21 WIT, Jumat 29 Juli 2022.

Selain kartu merah, seorang orator menyampaikan bahwa dirinya tidak percaya kepada Kapolsek Amban.

Karena massa merasa ditipu oleh Kapolsek Amban, mereka pun memberikan kartu merah serta nilai nol sang Kapolsek.

Saat ditemui di Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Juman pun buka suara.

"Saya tidak tahu tiba-tiba mereka teriak begitu," tuturnya.

Ia menuturkan, selama aksi pihaknya hanya menjaga kondisi selama jalannya demonstrasi.

"Tidak tahu lagi hari ini kartu merah kira main bola ka apa," pungkasnya.

Tinjau Persiapan Peresmian Provinsi Papua Selatan

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo meninjau persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Jumat 29 Juli 2022.

Pantauan Tribun-Papua.com, kedatangan Wamendagri di Bandar Udara Mopah Merauke disambut Bupati Merauke Romanus Mbaraka, Bupati Asmat Elisa Kambo, Pj Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Sekda Boven Digoel, Forkopimda, tokoh adat dan tokoh masyarakat Merauke.

Baca juga: Pimpinan KKB Papua Egianus Kogoya, "Mau Ditembak Mati Atau Lanjutkan Pemekaran?"

John Wempi Wetipo serta rombongan disambut meriah dengan tarian adat Papua Selatan.

Selanjutnya, Wamendagri bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai PDIP Dapil Papua melaksanakan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan di Kantor Bupati Merauke, di Jalan Brawijaya.

Ini sekaligus menyaksikan penyerahan dan penandatanganan dokumen data dan dokumen pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian data dan dokumen penyerahan aset, serta dokumen pemberian hibah dari pemerintah kabupaten ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Putera asli Papua yang akrab disapa JWW ini rehat sebentar, lalu meninjau Gedung Negara di Jalan Trikora yang menjadi kantor sementara Gubernur Provinsi Papua Selatan.

John Wempi Wetipo berharap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut John Wempi Wetipo, pemerintah pusat terus berikhtiar menyiapkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut secara matang, agar kesejahteraan masyarakat Papua semakin terangkat.

Karena itu, pihaknya mengajak semua elemen masyarakat maupun para tokoh di Tanah Papua Pegunungan untuk menyambut dan mendukung pembentukan Daeah Otonomi Baru (DOB) tersebut secara baik dan positif.

"Mari kita sambut ini dengan baik. Kita jadi pemain (aktor bagi pembangunan di Papua Pegunungan) supaya kita mendapat manfaat lebih besar," ujar pria yang akrab disapa Wempi, Jumat (29/7/2022) pagi.

Lebih lanjut Wempi mengatakan, adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut merupakan kesempatan emas bagi generasi di Papua Pegunungan untuk dapat memperoleh kesejahteraan lebih baik.

Oeh karena itu, pihaknya terus mengajak pihak-pihak di Papua Pegunungan untuk mendukung proses pembangunan yang ada.

Wempi menambahkan, pihaknya atas nama pemerintah pusat memiliki harapan besar terkait pembentukan DOB Papua Pegunungan. Harapan itu terutama agar masyarakat dapat lebih sejahtera dan hidup makmur.

Dirinya optimistis, ke depan seiring berjalannya waktu masyarakat akan merasakan kesejahteraan melalui dampak adanya DOB Provinsi Papua Pegunungan.

"Saya ajak untuk semua aparatur, baik TNI, POLRI, ASN, mari kita bersatu untuk bekerja lebih keras untuk membawa perubahan dan kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com/TribunPapuabarat.com

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS