Papua Tak Hanya Soal KKB, Tapi juga Ada Rencana Pemekaran Papua Tengah Jadi Daerah Otonomi Baru

POS-KUPANG.COM - Dinamika yang terjadi di Papua selama ini, sesungguhnya tak hanya soal Kelompok Kriminal Bersenjata atau biasa disingkat KKB.

Saat ini ada juga upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan dan Pembangunan kepada masyarakat daerah itu. Upaya yang dilakukan adalah menambah satu provinsi baru, yakni Provinsi Papua Tengah.

Untuk hal tersebut, sejumlah kabupaten yang selama ini menjadi bagian dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, akan dimasukan ke dalam Provinsi Papua Tengah.

Meski sampai saat ini belum ditetapkan ibu kota provinsi. namun Kabupaten Nabire disebut-sebut sebagai salah satu daerah yang layak menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Namun upaya itu mendapatkan reaksi dari masyarakat, terutama dari Kepala Suku Napan

Pasalnya, terbetik kabar bahwa Kepala Suku Napan, Yusup Sayori, menolak Kabupaten Nabire ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Pentolan KKB Papua Benny Wenda Sebut Indonesia Membom Papua Barat Pakai Amunisi Eropa

Pasalnya, selama ini masyarakat adat merasa tersisihkan dari berbagai sektor pembangunan.

Hal itu diungkapkan Yusup Sayori di Abepura, Selasa 28 Juni 2022. Ia pun mengungkapkan sejumlah pertimbangan hingga tak mau Nabire masuk ke Provinsi Papua Tengah.

"Dengan alasan apapun, Nabire tidak boleh menjadi bagian dari pada Provinsi Papua Tengah. Nabire ini berbeda kultur dengan wilayah adat Meepago," ungkap Yusup Sayori.

Dikatakannya, berdasarkan pengalaman yang dialami selama ini, banyak hal yang membuat suku asli di Nabire tersisihkan.

Makanya, lanjut Yusuf Sayori, Nabire tak bisa masuk menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah sepanjang Nabire membaur bersama daerah lain dari wilayah aadat Meepago.

"Sepanjang Nabire membaur bersama daerah lain di wilayah adat Meepagi, kami selalu tersisih, sehingga kami tolak bergabung ke Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

Menurut Yusuf Sayori, pihaknya tak menginginkan pengalaman sebelumnya terulang, walau pun Nabire menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

"Kami suku asli ini akan semakin tersisih. Itu yang menjadi alasan utama mengapa kami tolak Nabire masuk ke Provinsi Papua Tengah," katanya.

Dalam hal pembangunan, lanjut dia, hak-hak masyarakat asli disisihkan bahkan dirampas. Padahal tanah Nabire merupakan tanah milik masyarakat adat.

Baca juga: Manuver Benny Wenda di Luar Negeri untuk Papua Barat, Cari Dukungan dari Parlemen ke Parlemen

"Ini yang membuat kami tidak mau bergabung lagi dengan saudara-saudara kami di Meepago. Kami lebih suka bersama saudara-saudara kami dari kultur Saireri, yakni Serui, Biak, dan Supiori," ujarnya.

Yusup berharap nantinya dalam proses pembangunan, lebih berhasil dan menjadi tuan di negeri sendiri.

Sebelumnya Bupati Nabire Mesak Magai bersikeras menjadikan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Sebab Nabire sangat layak jadi ibukota provinsi.

Secara historis, katanyja, Nabire telah belasan tahun menjadi kabupaten daan saat ini masuk dalam wilayah adat Meepago.

Apalagi Kantor Gubernur Persiapan Provinsi Papua Tengah juga telah disiapkan. Ini merupakan tanda dari bentuk keseriusan masyarakat Nabire siap menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

Suku-Suku Tolak Nabire jadi Ibu Kota Provinsi

Pada Selasa 28 Juni 2022, Lembaga Masyarakat Adat Nabire bersama 6 suku pemilik hak ulayat Saireri II Nabire menyatakan sikap menolak Kabupaten Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Pernyataan sikap 6 suku pemilik hak ulayat itu, disampaikan di Distrik Abepura Kota Jayapura Papua.

Pernyataan sikap itu dibacakan Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor, disaksikan tetua adat dan pemuda.

Dalam pernyataannya, ada 6 hal mendasar yang disampaikan untuk selanjutnya diminta untuk harus dipenuhi.

Pertama, mendukung penuh Kabupaten Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Kedua, menolak Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Pancing TNI Polri Keluar dari Pos Keamanan, Dua Anggota KKB Papua Malah Dihabisi Sebelum Beraksi

"Bagi kami, Nabire belum siap secara infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemudian dari sisi kultural adat berbeda dengan wilayah adat Meepago," terang Donatus.

Ketiga, menolak Nabire masuk dalam wilayah Provinsi Papua Tengah. Nabire tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua.

"Kami tegaskan Nabire tetap berada dalam naungan Provinsi Papua atau provinsi induk," tegasnya.

Keempat, pemilik Hak Ulayat Saireri II meminta Panja RUU DPR RI Papua Tengah memperhatikan dan mengakomodir apa yang diminta.

"Tolong aspirasi kami diperhatikan dan dapat ditindaklanjuti, sebagai representasi suara adat atau suara rakyat," pintanya.

Kelima, dukungan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyebutkan pemekaran wilayah di Papua berdasarkan 7 wilayah adat.

Pembacaan pernyataan sikap itu dihadiri Kepala Suku Besar Yaur Saul Waiwowi, Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor, Kepala Suku Napan, Yusup Sayori, dan Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay.

Hadir pula Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nabire Sokrates Sayoru, Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire Hendrik Andoi, Sekretaris Ikatan Kerukunan Masyarakat Adat Nabire di Jayapura Edwardo Rumatrai.

Baca juga: Pancing TNI Polri Keluar dari Pos Keamanan, Dua Anggota KKB Papua Malah Dihabisi Sebelum Beraksi

Sebelumnya diketahui, Komisi II DPR RI sudah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) yang bertugas menyelesaikan usulan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua.

Ada tiga provinsi baru yang terus dimatangkan realisasinya, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Khusus untuk Provinsi Papua Tengah, ibu kota yang pasti belum ditentukan. Tapi saat ini Timika dan Nabire menjadi kabupaten yang disebut-sebut sebagai daerah yang cocok jadi ibukota Provinsi Papua Tengah.(*)

Berita Lain Terkait KKB Papua