Berita NTT Hari Ini

Proyek Jembatan Palmerah di Flores Selain Listrik  Juga Bisa Pindai Air Laut jadi Air Tawar

Output listrik yang besar memang dapat memudahkan kehidupan masyarakat dalam berbisnis terlebih untuk memenuhi kebutuhan akan air layak konsumsi

Editor: Edi Hayong
ISTIMEWA
JEMBATAN PALMERAH - Desain jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flores Timur. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Proyek Jembatan Pancasila Palmerah Flores Timur dapat menghasilkan 300 MW listrik dengan pemasangan awal 100 MW.

Listrik yang dapat dihasilkan energi baru terbarukan dari arus laut ini dapat mendukung berbagai geliat ekonomi, menarik pihak investor, termasuk dapat mendukung proses desalinasi.

Latif Gau sebagai pihak penanggungjawab pembangunan Proyek Palmerah dari perwakilan Tidal Bridge menyampaikan ini pada beberapa waktu sebelumnya dalam diskusi secara online.

Jembatan penghubung Larantuka dan Pulau Adonara sejauh 800 meter ini dilengkapi turbin yang akan menghasilkan listrik stabil dengan memanfaatkan arus laut Selat Gonzalu. 

"Keuntungannya pasti bisa juga untuk desalinasi, air laut bisa menjadi air tawar, lalu bisa digunakan masyarakat," tukasnya menjawab pertanyaan Frans Umbu Data dalam diskusi daring saat itu.

Output listrik yang besar memang dapat memudahkan kehidupan masyarakat dalam berbisnis terlebih untuk memenuhi kebutuhan akan air layak konsumsi.

"Terutamanya di Pulau Adonara," tambah dia, dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Ia menyebut memang tertarik dengan daerah dengan listrik yang stabil seperti untuk mendukung kegiatan produksi maupun industri di wilayah ini.

"Maka itu bisa memudahkan investor masuk karena kestabilan listrik di wilayah ini nantinya. Pernah kita dengar, ada investor yang pernah keluar dari sana ya karena listrik tidak stabil, kadang padam," jelasnya.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Laut (PLTAL) ini juga mendapatkan dukungan dari DPRD NTT misalnya Inche Sayuna.

Wakil ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, Sabtu 18 Juni 2022 menyatakan DPRD dapat melakukan rapat bersama untuk kelancaran proyek yang juga telah mendapatkan atensi dari Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ini.

"Bila perlu DPRD bisa mengagendakan waktu khusus untuk RDP dengan pemerintah terkait masalah ini dan rekomendasi yang belum dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Apa masalahnya dan bagaimana mengatasi persoalan tersebut," tegas Inche.

Anggota Komisi IV DPRD NTT, Refafi Gah, pada kesempatan terpisah juga meminta kesediaan pemerintah pusat memuluskan jalan investor untuk menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat ini. Terlebih lagi, proyek ini membiayai diri sendiri tanpa membebankan pengeluaran negara.

"Pembangunan Jembatan Palmerah itu sudah dicanangkan dari dulu dan apabila sudah sudah ada niat baik dari investor mengapa kita tidak menyambut baik itu?" tanggap Refafi.

Bukan saja listrik dan transportasi tetapi juga sektor ekonomi, pariwisata, logistik, dengan sendirinya dapat didongkrak bila proyek ini selesai. (Fan)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved