Breaking News:

Berita Pendidikan Hari Ini

Duta Baca Indonesia Gol A Gong Minta NTT Punya Perda Sistem Perbukuan

Heri Hendrayana Harris atau yang tersohor dengan nama pena Gol A Gong ingin Provinsi NTT memiliki Peraturan

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/RAY REBON
Acara Seminar Nasional Mendorong NTT Menuju Provinsi Literasi di Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Heri Hendrayana Harris atau yang tersohor dengan nama pena Gol A Gong ingin Provinsi NTT memiliki Peraturan Daerah (Perda) turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Duta Baca Indonesia hingga 2025 ini mendukung NTT menerapkan ini karena belum ada daerah yang melakukannya setelah 5 tahun undang-undang ini ditetapkan.

Gol A Gong mendorong ini dilakukan NTT yang juga tengah mencanangkan diri sebagai provinsi literasi. 

Ia meminta pemerintah daerah Provinsi NTT baik legislatif maupun eksekutif menindaklanjuti dengan perda dari undang-undang itu. 

"5 tahun tidak dibuatkan perda, turunannya," Katanya saat diwawancarai Pos-Kupang.com, Selasa 7 Juni 2022 di Universitas Nusa Cendana (Undana) usai  acara Seminar Nasional Mendorong NTT Menuju Provinsi Literasi.

Kata dia, penulis, kampus, penerbit lalu dinas-dinas terkait, juga tokoh masyarakat perlu berkumpul untuk juga mendesak legislatif membuat aturan turunan atau perda tersebut.

"Untuk media, penulis, penerbit, otonomi daerahnya berjalan baik, dapat berkah untuk literasi baik digital atau media online atau cetak, bagi penulis juga, NTT akan lebih hidup karena ada payung hukumnya, ada anggarannya," jelasnya.

Ia menambahkan percetakan buku di NTT akan lebih baik sehingga tidak perlu lagi mencetak di luar NTT. 

"Investor akan datang karena ada payung hukumnya," tambahnya lagi.

Diakuinya bahwa Banten pernah mencoba namun belum berhasil menurunkan Perda tersebut dan ia harapkan NTT dapat mengambil inisiatif setelah ini. 

"Kalau ada perda pasti ada anggaran," ungkapnya. 

Ia Undana dapat membantu membuat naskah akademis terkait ini bila NTT berniat besar untuk menghasilkan perda untuk sistem perbukuan. 

"Belum ada provinsi yang punya. Banten sudah coba tapi tahun kemarin gagal," terang dia.

Ia sebagai Duta Baca Indonesia mendorong ini untuk tentunya diketahui masyarakat mengenai adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017.

Untuk diketahui, UU Nomor 3 Tahun 2017 ini mengatur lima pokok utama, yaitu jenis buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, sistem perbukuan, dan pengawasan. 

UU ini disusun dengan tujuan antara lain menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata, serta meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan budaya Indonesia. 

Dalam naskah UU Nomor 3 Tahun 2017 disebut pemerintah provinsi bertanggung jawab menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya, menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu. 

Selain itu membina dan mengawasi tumbuhnya toko buku sesuai dengan kewenangannya, juga menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya, memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. (*)

Acara Seminar Nasional Mendorong NTT Menuju Provinsi Literasi di Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang
Acara Seminar Nasional Mendorong NTT Menuju Provinsi Literasi di Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang (POS-KUPANG.COM/RAY REBON)
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved