Rehab Rujab Wali Kota Kupang Terkesan Asal Kerja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menganggarkan Rp 3,8 miliar pada perubahan anggaran tahun 2021 untuk pengejaran rehab rumah jabatan Wali Kota Kupang.

Rumah jabatan itu rusak akibat badai Seroja awal April tahun lalu. 

Selama ini, memang rumah yang terletak di Kota Baru, Kelapa Lima Kota Kupang itu sedang dikerjakan dan disebut telah selesai atau 100 persen pengerjaan.

Panitia khusus (pansus) DPRD untuk LKPj Wali Kota tahun 2021 menemukan situasi berbeda. Pansus menyebut, perbaikan rumah itu jauh dari harapan dan terkesan asal dikerjakan. 

Baca juga: Kunjungan ke Sumba Timur, Ini Dua Agenda Penting Presiden Jokowi

Pengecatan tanpa tak melihat nilai estetika. Harusnya, pintu dilepas dan dicat sebelum dipasang kembali. Nyatanya, proses cat langsung dilakukan pada pintu yang sedang terpasang.

Ada beberapa bagian pintu pun terlepas dari dudukannya lalu dibiarkan. Tembok, dicat tanpa membersihkan permukaan rapuh dan kotor sebelumnya. 

Fakta lain, didapati pansus adalah adanya retakan pada bagian dalam dinding rumah jabatan. Beberapa unit genset milik instansi lain pun tergeletak di halaman rumah orang nomor satu di Kota Kupang itu.

Sisa bahan pengerjan, juga diketahui dibiarkan dan tanpa dirapikan dari depan hingga bagian belakang rumah jabatan. 

Baca juga: SEREM , Rumah Tamara Blezynski Kerap Dilempari Tali Hitam, Mantan Teuky Rafly Mencak-mencak

Ketika melakukan uji petik lapangan pada Jumat 27 Mei 2022, pansus mengaku kecewa dengan pengerjaan yang menghabiskan miliar APBD itu. Anggota Pansus, Adrianus Talli mengatakan, pekerjaan rehab rumah jabatan ada di Komisi III karena dikerjakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang. 

Saat Komisi III melakukan kunjungan lapangan pada Maret 2022 lalu, pekerjaan ini belum 100 persen selesai,  tetapi menurut Dinas PUPR pekerjaan sudah 100 persen. 

"Kenapa kita bilang pekerjaan rehab rumah jabatan ini seharusnya belum mencapai 100 persen, contohnya saja pintu rumah jabatan,  harusnya pintu dilepas baru dicat lalu dipasanga kembali, tetapi yang dilakulan pihak ketiga, malah langsung dicat bahkan dicat sampai ke gagang pintu yang biasanya tidak dicat seperti ini, ini seperti dikerjakan asal-asalan saja," kata Politisi PDI Perjuangan ini, Senin 30 Mei 2022. 

Baca juga: Bandingkan Puput Nastiti Devi dan Veronica Tan, Istri Ahok Nikmati Kekayaan Suami, Mantan Buat Karya

Menurutnya, jika Dinas PUPR mengatakan bahwa pekerjaan ini tuntas, maka bisa disebut tuntas dengan kualitas yang sangat diragukan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang, anggaran itu belum dibayar semua. Karena, ada kekurangan uang yang harus dianggarkan pada tahun ini. 

Adi menegaskan, bukan pembayaran yang mejadi soal. Namun, proses pengerjaan menjadi sorotan. Pada kunjungan Maret itu, sejumlah catatan telah disampaikan kepada PPK juga dinas terkait. Janjinya adalah melunasi pekerjaan yang belum terselesaikan sesuai catatan. 

"Misalnya cat tembok yang hanya asal dicat tanpa dibersihkan terlebih dahulu, nanti kita akan diskusikan dengan semua anggota pansus untuk memberikan rekomandis," jelasnya.