Indonesia Tampaknya Ingin Membentuk Kawasan Ekonomi Khusus di Laut China Selatan

Indonesia Tampaknya Ingin Membentuk Kawasan Ekonomi Khusus di Laut China Selatan

Jakarta perkuat keamanan sebelum tarik investasi asing ke Kepulauan Natuna

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Indonesia dapat mengubah Kepulauan Natuna di Laut China Selatan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk memperkuat keamanan maritim dan menarik investasi di industri perikanan dan pariwisata lokal, menurut sumber yang berbicara kepada Nikkei Asia.

Langkah itu mungkin memicu protes dari China tetapi ditujukan untuk mencegah Beijing meningkatkan aktivitas di dekat pulau-pulau itu.

Sebuah kelompok kerja pemerintah yang dibentuk pada awal tahun 2022 telah melakukan studi untuk mengubah kelompok pulau menjadi KEK atas permintaan kantor Kabupaten Natuna, yang memegang yurisdiksi atas pulau-pulau tersebut.

Kantor tersebut mendesak pemerintah pusat untuk mengubah kelompok itu menjadi KEK sebelum masa jabatan Presiden Indonesia Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024.

Saat ini Indonesia memiliki 18 KEK, enam di antaranya masih dalam tahap pembangunan, untuk menarik investasi melalui keringanan keuangan dan pajak.

Dengan menjadikan Kepulauan Natuna KEK, pemerintah dan Pemkab berharap dapat menarik investasi terutama dari perusahaan luar negeri untuk meningkatkan infrastruktur dasar seperti kapal penangkap ikan, fasilitas pelabuhan dan logistik.

Perairan di sekitar pulau ini kaya akan tuna, makarel, udang, cumi-cumi dan varietas lainnya. Perikanan lokal berharap penunjukan KEK akan mengarah pada peningkatan investasi yang pada akhirnya meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan produktivitas.

Selain itu, Indonesia bermaksud memperkuat pertahanan dan keamanan di sekitar pulau.

Sementara perairan Natuna berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang tumpang tindih dengan "sembilan garis putus-putus" yang diproklamirkan oleh China, Indonesia bermaksud untuk memperkuat keamanan di daerah di mana aktivitas kapal penangkap ikan China, disertai dengan kapal Penjaga Pantai China, meningkat. Kapal nelayan Vietnam juga beroperasi di sana.

Jokowi menandatangani Keppres pada pertengahan Maret untuk membagi wilayah laut Natuna menjadi beberapa peruntukan untuk merangsang perekonomian daerah, merilis garis besar keputusan itu di situs web Istana Kepresidenan sebulan kemudian.

Setidaknya akan ada enam peruntukan, antara lain pariwisata, eksplorasi migas, perikanan, serta pertahanan dan keamanan.

Pembentukan zona pertahanan dan keamanan akan memungkinkan Indonesia untuk melakukan latihan militer dan penjaga pantai di daerah tersebut.

Indonesia juga berencana membangun pangkalan militer dan fasilitas pertahanan penting lainnya.

Keputusan tersebut mencerminkan tekad Indonesia untuk melindungi integritas dan hak teritorialnya, kata seorang pejabat senior istana.

Angkatan bersenjata berencana untuk melakukan operasi Garuda Shield terbesar yang pernah ada - latihan tahunan bersama dengan Angkatan Darat AS - akhir tahun ini. Latihan tersebut rencananya akan mencakup latihan yang melibatkan Kepulauan Natuna.

Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim mengunjungi kepulauan tersebut pada akhir Maret dan menyatakan penguatan kerja sama kedua negara di bidang keamanan dan ekonomi.

Perhatian dunia internasional telah beralih ke Eropa sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari lalu. Mungkin merasakan adanya celah, China telah meningkatkan kegiatan untuk memperkuat kehadirannya di Laut China Selatan.

Ini baru-baru ini mengubah tiga terumbu karang di Kepulauan Spratly - tempat sengketa wilayah yang sedang berlangsung antara Filipina dan China - menjadi pangkalan militer.

Dikhawatirkan dengan situasi keamanan yang semakin menantang di sekitar Natuna, Indonesia memprioritaskan pertahanan sebelum mengubah kawasan tersebut menjadi KEK.

Negara ini juga ingin menekankan hubungannya dengan AS untuk membantu meningkatkan kemampuan militernya dan mencegah campur tangan asing di wilayah tersebut.

Pada tahun 2016, sebuah kapal penegak hukum perikanan Indonesia menyita sebuah kapal China yang diklaim Jakarta menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun, Indonesia dicegah untuk menarik kapal ke pangkalan di Natuna karena gangguan dari Penjaga Pantai China.

Konfrontasi itu memicu protes sengit dari Jakarta yang ditepis oleh pemerintah China, dengan Beijing mengklaim insiden itu terjadi di "daerah penangkapan ikan tradisional China."

China mungkin menantang langkah Indonesia untuk menjadikan Natuna menjadi KEK dengan memperkuat pertahanan dan keamanannya sendiri di perairan sekitarnya, karena Beijing tampaknya gugup dengan niat Jakarta.

Memprotes pengembangan minyak dan gas alam Indonesia di ZEE-nya di sekitar Natuna, China menuntut pada 2021 agar pekerjaan itu dihentikan. Ada laporan tentang apa yang tampak sebagai kapal Penjaga Pantai China di dekat lokasi eksplorasi. Indonesia tidak mengungkapkan protes China karena menyatakan bahwa tidak ada sengketa wilayah antara kedua negara di Laut China Selatan.

Pelaporan tambahan oleh Bobby Nugroho di Jakarta.

Sumber: asia.nikkei.com/