Kamis, 30 April 2026

Berita Kupang Hari Ini

Perayaan Hari Kartini, DWP Kota Kupang Gelar Seminar Sehari, Ini Tujuannya 

Memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kupang menggelar seminar sehari di Hotel Cahaya Bapa, dengan dihadiri oleh anggota DWP

Tayang:
Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Ketua DPRD NTT, Emi J Nomleni saat membawakan materi di seminar sehari Dharma Wanita Persatuan (DWP), Kamis 21 April 2022   

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kupang menggelar seminar sehari di Hotel Cahaya Bapa, dengan dihadiri oleh anggota DWP Kota Kupang dan ASN serta PTT perempuan di Kota Kupang, Kamis 21 April 2022. 

Seminar sehari bertajuk, "Dengan semangat Kartini kita wujudkan perempuan yang berdaya dan berhati demi tercapaianya keluarga yang bahagia",  dengan pemateri, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni, Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensi Funay dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Danberti Ndapamerang. 

Semua peserta seminar hadir dengan menggunakan kebaya dan kain sarung tenunan dari berbagai daerah di NTT. 

Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni mengatakan, banyak aturan dan regulasi tentang menjaga hak semua perempuan, namun implementasinya masih sangat kurang. 

Emilia Nomleni, mencontohkan kasus perselingkuhan dalam rumah tangga, yang kerap kali perempuan menjadi korban, baik kekerasan fisik maupun mental. 

Perselingkuhan, kata Emi, dalam perjalanan bisa diselesaikan dengan cara berdamai, karena perempuan itu  merasa bahwa rumah tangga harus dipertahankan sehingga perempuan mengalah. 

"Ada beberapa kami mengawal kasus bahkan sampai ke aparat penegak hukum, tetapi pada akhirnya perempuan mengalah karena mempertahankan nama baik keluarga, di saat mereka sudah menjadi korban kekerasan," kata Emilia dalam materinya. 

Hal ini jangan dianggap sebagai pernyataan yang bias. Dalam kondisi rumah tangga tidak harmonis, ketika perempuan tidak siap untuk menerima lagi suaminya, begitu juga sebaliknya, sehingga yang muncul adalah perseturuan, karena masing-masing menganggap mereka paling benar. 

"Masalahnya, regulasi yang ada belum secara jelas tentang item-item yang kita anggap sebagai bagian yang terjadi namun tidak terlihat. Misalnya kasus perselingkuhan bisa masuk dalam pidana,  ada juga yang tidak, bahkan disalahkan ke perempuan," jelasnya. 

Dia mengatakan, hal ini menjadi catatan baik untuk kedepannya kita mencoba untuk menurunkan dari Undanf-undang sampai ke tingkat Perda di Kabupaten dan Kota. 

Perselingkuhan itu terjadi ketika ke dua belah pihak menyetujui. Dari tingkat provinsi membuat regulasi tetapi harus dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota.

"Kami punya regulasi di tingkat atas tentang perlindungan terhadap tenaga kerja, tetapi harus diterjemahkan sampai di tingkat kabupaten kota karena kasus-kasus trafficking ada di kabupaten/ kota, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ditegakkan," jelasnya. 

Menurutnya regulasi perlindungan sudah ada tetapi bagaimana masyarakat melihat dan memberikan perhatian yang cukup untuk peduli terhadap hal ini. 

"Trafficking yang menjadi sangat kompleks karena yang terjadi kebanyakan adalah ilegal atau tidak terdata, mirisnya lagi yang memberikan anak-anak kepada orang tidak bertanggung jawab adalah orang terdekat atau keluarga anak itu sendiri," ungkapnya. 

Ada orang tua yang tidak melaporkan bahwa anaknya telah hilang 4-5 tahun dan tidak ada kabar sama sekali karena dianggap hal biasa.  Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa kepedulian masyarakat menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya trafficking. 

"Kalau kita semua tidak peduli maka kekerasan itu akan terus ada, kekerasan dalam rumah tangga sendiri jelas terjadi pada masa ini, tetapi banyak yang merasa bahwa hal itu bukan menjadi urusan kita dan membiarkan hal itu terjadi terus-menerus," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT ini. 

Perempuan dan Politik, kata Emilia, di PDI Perjuangan, memiliki program untuk pelatihan kader termasuk kader perempuan, jadi perempuan tidak hadir hanya untuk memenuhi kuota 30 persen, tetapi pendidikan politik diberikan. 

"Saya bersyukur bahwa saat ini banyak perempuan perempuan muda yang sudah terlibat aktif dalam partai politik, jadi kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya untuk memenuhi kuota tetapi menjadi bagian penting untuk suatu keberhasilan partai politik," kata Emilia Nomleni. 

Bagi perempuan yang ingin masuk ke partai politik tentunya harus berproses dan mulai dari sekarang jadi ketentuan 30 persen tidak lagi hanya terpaku pada angka tersebut tetapi bisa naik menjadi 40 perseb bahkan 50 persen. 

"Saat ini banyak perempuan perempuan muda yang sudah mulai terjun ke dunia politik karena mereka melihat bahwa dalam politik mereka bisa ekspresikan diri ekspresikan apa yang mereka inginkan untuk menjadi perempuan perempuan masa depan yang luar biasa," jelasnya. 

Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay,  mendukung upaya kaum perempuan untuk menunjukkan jati dirinya sejajar dengan kaum pria. 

Menurut Sekda, kaum perempuan saat ini sudah lebih maju dan modern, bukan hanya sekedar pelengkap. Di Indonesia emansipasi sudah banyak terbukti, dapat dilihat dari jabatan Presiden RI, Ketua DPR RI, Anggota DPD RI, Ketua DPRD, anggota DPRD juga pimpinan perangkat daerah yang pernah diduduki perempuan. Untuk itu Sekda berpesan kepada Ibu-Ibu Dharma Wanita Kota Kupang untuk tidak merasa kalah atau minder bersaing dengan kaum pria. 

Sekda menambahkan, ada tiga pokok pikiran tentang perempuan masa kini dalam kaitan dengan optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan. Yang pertama, perempuan adalah aset penting bangsa, yang tidak hanya berperan sebagai subyek yang mendorong suksesnya pembangunan melainkan juga sebagai obyek yang harus diberdayakan dan dilindungi hak-haknya. 

Kedua, perempuan juga merupakan potensi yang dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi kemajuan Indonesia. Yang ketiga, menurutnya kaum perempuan adalah investasi terbaik bagi bangsa.  

Pada kesempatan yang sama Sekda mengapresiasi Dharma Wanita Kota Kupang yang telah menggagas kegiatan seminar dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kepada Ibu-Ibu Dharma Wanita dia berpesan agar menghargai dirinya sendiri dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta melibatkan diri secara aktif dalam organisasi seperti Dharma Wanita. 

“Jangan kotori diri dengan hal-hal yang tidak benar. Karena itu memalukan diri sendiri, suami, keluarga dan anak-anak,” pesannya. Sekda juga mengingatkan upaya menjaga eksistensi sebagai perempuan jangan sampai membuat ibu-ibu lupa untuk memperhatikan suami dan anak-anaknya. 

Ketua Dharma Wanita Kota Kupang, Louise Marlinda Funay-Pellokila, dalam laporannya menyampaikan seminar sehari kepemimpinan perempuan ini mereka gelar dalam rangka memperingati Hari Kartini, sebagai pahlawan emansipasi nasional. Tema yang mereka usung adalah; “Dengan Semangat artini Kita Wujudkan Perempuan yang Berdaya dan Berhati Mulia Demi Tercapainya Keluarga Bahagia.”

Sebelum membuka dan menjadi pemateri dalam kegiatan seminar tersebut, Sekda bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah, para camat, lurah dan kepala puskesmas berkesempatan mendampingi Ketua DWP Kota Kupang turun langsung melakukan evaluasi atau penilaian terkait partisipasi para ASN/PTT perempuan di Hari Kartini pada sejumlah unit kerja di lingkup Kota Kupang.

Unit kerja yang dikunjungi Sekda dan Ketua DWP Kota Kupang bersama rombongan antara lain, Kantor Camat Kelapa Lima, Kantor Lurah Kelapa Lima, Kantor Lurah Nefonaek, Puskesmas Pasir Panjang, Kantor Lurah Pasir Panjang, Kantor Camat Kota Lama dan Kantor Lurah Oeba. (Fan) 

Ketua DPRD NTT, Emi J Nomleni saat membawakan materi di seminar sehari Dharma Wanita Persatuan (DWP), Kamis 21 April 2022

 
Ketua DPRD NTT, Emi J Nomleni saat membawakan materi di seminar sehari Dharma Wanita Persatuan (DWP), Kamis 21 April 2022   (POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI)
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved