Jokowi Minta Hitung Ulang, Biaya Pemilu dan Pilkada 2024 Tembus Rp 110,4 Triliun 

Jokowi Minta Hitung Ulang, Biaya Pemilu dan Pilkada 2024 Tembus Rp 110,4 Triliun 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menutup wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan Presiden Tiga Periode.

Menurut dia, Pemerintah tidak pernah merancang perpanjangan masa jabatan Presiden dan mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Sebagai buktinya, Pemerintah telah membuat jadwal dan pentahapan Pemilu 2024 dan Pilkada  2024.

Tidak hanya jadwal dan pentahapan, Pemerintah pun telah merancang biaya Pemilu dan Pilkada tersebut.

Presiden Joko Widodo mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin 11 April 2022.

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," lanjut kepala negara.

Sebelumnya, dalam rapat persiapan Pemilu dan Pilkada di Istana Bogor pada Minggu 10 April 2022 Jokowi meminta kepada para menterinya agar menyampaikan informasi pelaksanaan Pemilu 2024 secara jelas kepada masyarakat. Utamanya, terkait tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2022.

Jokowi menekankan perlu adanya penegasan dari para menteri agar tidak muncul spekulasi tertentu di tengah masyarakat.

"Sudah jelas pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu," tegas Jokowi.

"Atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode. Karena kita jelas sepakat Pemilu akan dilaksanakan Februari 2024 dan Pilkada serentak di November 2024," lanjutnya.

Jokowi juga meminta agar para menterinya menjelaskan kepada masyarakat bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan Juni 2022.

Hal ini karena ketentuan UU pada 20 bulan sebelum pemungutan suara sudah harus memulai tahapan pemilu.

"Lalu 12 April KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024. Kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan pengalaman serentak ini dengan matang," kata Kepala Negara.

" Agar segera dikejar payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Menkopolhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan program nya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," tambah Jokowi.

PDIP Sentil Menko Sok Berkuasa

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menyinggung keberadaan menteri koordinator (menko) di Kabinet Indonesia Maju yang pongah dan merasa paling berkuasa saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 14 Februari.

Ia mempertanyakan alasan pengumuman waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap pada 14 Februari tersebut dilakukan Jokowi secara langsung.

"Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?" kata Masinton, Senin 11 April 2022.

Lebih lanjut, Masinton menyatakan rencana unjuk rasa mahasiswa yang disebut untuk menyerukan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.

Bahkan, sambungnya, berupaya membajak konstitusi serta menenggelamkan demokrasi.

Ia mengingatkan, esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi 1998 adalah membatasi kekuasaan.

"Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis," ujar anggota Komisi XI DPR tersebut.

"Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi," sambungnya.

Sebagai informasi, wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak.

Menurut sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelum Masinton, pekan lalu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kepada wartawan dengan lugas menyatakan Luhut memiliki kekuatan atau power politik kuat.

Hal tersebut disampaikannya saat dimintai respons terkait pernyataan Jokowi meminta menteri-menterinya setop bicara wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan. Pacul berkelakar mungkin hanya Luhut satu-satunya menteri yang kebal instruksi Jokowi.

"Kalau Pak Luhut ya, monggo saja, bisa evaluasi sendiri, ha ha ha. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 7 April 2022.

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," tambah Pacul.
Merespons hal tersebut, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi membantah pernyataan PDIP soal status atasannya di dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Jodi menyampaikan Luhut bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dia membantah anggapan bahwa kekuatan atau power politik Luhut terlalu kuat.

"Kalau dibilang power politiknya kuat, saya rasa enggak begitu. Sebagai Menko, wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian," kata Jodi melalui pesan singkat, Jumat 8 April 2022.

Jodi mengakui Luhut memang beberapa kali berkoordinasi dengan instansi di luar ranahnya. Namun, hal itu dilakukan karena diperlukan koordinasi lintas kementerian.

"Semua semata untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Presiden," tuturnya.

Sumber: kompas.com/cnnindonesia.com