Berita NTT Hari Ini
DPD PDIP Tegas Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
karena jika dilihat memang tidak ada urgensinya selain upaya untuk mendorong langgengnya kekuasaan dan kepentingan disekitarnya
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Timur menegaskan menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. PDIP mengaku taat terhadap konstitusi mengenai Pemilu.
"Kita taat konsitusi. Mulai dari ibu ketua umum sebagai pemegang mandat kongres, bahwa kita sangat taat konstitusi," kata Sekretaris DPD PDIP, Yunus Takandewa, Kamis 17 Maret 2022 lalu.
Yunus menyebut, PDIP sendiri tetap mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam meraih pucuk kepemimpinan nasional. Sisi lain, konsitusi itu telah sah untuk dijalankan.
"Karena PDIP taat konsitusi maka rezim pemilu pun harus taat konstitusi," tegasnya.
Baca juga: BEM se-Indonesia Akan Gelar Demo, Rektor Undana Kupang Izinkan Jika Dilakukan dalam Dua Bentuk
Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digulirkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar didukung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapat tanggapan keras dari publik.
Selain masyarakat, Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh kader dan anggota Demokrat untuk menolak wacana itu.
Menurut AHY, penundaan Pemilu 2024 itu akan merubah konstitusi negara sehingga seluruh kader maupun anggota Demokrat harus menolak atau tidak terpengaruh.
Baca juga: Tergiur Tawaran Investasi Trading Emas, Ibu Asal Kupang Ini Kehilangan Uang Ratusan Juta Rupiah
"Saya meminta para kader untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang sedang berkembang yakni menunda Pemilu 2024, karena itu akan mengubah konstitusi negara," kata AHY dalam sambutan pada acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat (PD) NTT secara virtual, Jumat 11 Maret 2022, petang di hotel Kristal Kupang.
Dia mengatakan, wacana menunda pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan Presiden itu akan mencederai nilai-nilai Demokrasi.
"Jangan gampang tergoda dengan sesuatu yang nantinya membuat kita rugi sendiri, mari kita fokus untuk mencapai tujuan kepentingan bangsa, karena wacana itu jika terealisasi maka mencederai nilai-nilai Demokrasi bangsa ini," ujarnya.
Baca juga: Pengakuan Vero Langkamau Perekrut CTKI Ilegal di Flores Timur Sebut Nama AM
Ia menambahkan, Indonesia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sehingga Demokrat harus mendukung pemerintah untuk membangun Indonesia dari berbagai aspek khususnya di bidang ekonomi.
"Mari kita bangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, kita harus terus berkoalisi dengan rakyat untuk mendukung program pro rakyat agar ekonomi masyarakat kita bisa segera pulih dari pandemi covid-19 yang berkepanjangan ini," tandasnya.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana, Dr. Jhon Tuba Helan, mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 itu merupakan wacana dangkal.
"Wacana yang dangkal. Harusnya para elit politik mewacanakan sesuatu yang bisa membawa perubahan, tapi ini tidak," katanya ketika dihubungi, Selasa 1 Maret 2022 malam.
Baca juga: Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat Kunjungi Kampung Adat Lewokluok
