Ketua Komisi IV DPRD: Pemkot Kupang Jangan Kebiri Hak Nakes

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kota Kupang, melakukan aksi demonstrasi ke kantor Wali Kota Kupang. Nakes, mempertahankan Peraturan Walikota (Perwali) Kupang yang memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Demonstrasi dilakukan, Jumat 8 April 2022.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Ewalde Taek, menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang agar tidak mengebiri hak yang telah melekat nakes selama ini.

Ewalde mengaku sejak siang hingga malam hari dirinya mendapat keluhan dari nakes mengenai pemotongan hak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalu Perwali Kota Kupang.

"Mereka mengeluhkan TPP. Saya mendapat informasi bahwa sebelumnya mereka sekitar 1,3 juta sekarang harus turun menjadi 600," katanya ketika dihubungi.

Baca juga: Soal Dana TPP Nakes, Ini Tanggapan Ketua DPW PPNI NTT

Dia menegaskan, Pemkot harus terbuka dan menjelaskan ke publik alasan penurunan TPP ini. Anggaran, kata dia, sudah ditetapkan pada persidangan kali lalu.

Dia menyebut, pada penetapan sidang sebelumnya, ewalde justru mempertanyakan bahwa besaran anggaran itu apakah masih diterapkan atau dengan biaya sebelumnya.

Kalau dengan biaya sebelumnya, maka Pemkot harusnya tidak boleh mengambil sikap ditengah jalan untuk menurunkan hak nakes. Kebijakan semacam ini harus dikaji sebaik mungkin.

"Kami sering mendorong pemerintah, jangan sampai yang menjadi hak para pegawai, baik itu PTT maupun ASN itu dikebiri," kata dia.

Baca juga: Acha Septriasa & Vidi Aldiano Ternyata Hidup dengan Satu Ginjal, Ini Cara Jaga Kesehatan Organ Ini

Jikapun Perwali itu dikeluarkan, harusnya sudah dikeluarkan sejak awal atau akhir tahun. Sehingga penetapan anggaran bisa sesuai dengan rujukan yang ada.

Politisi PKB itu mengaku ada yang aneh dalam tubuh birokrasi Pemkot Kupang. Banyak hal, menurut dia yang dikebiri.

Bukan hanya hak nakes yang dikebiri. Beberapa pegawai di instansi lain juga mengeluh hal yang sama. Misalnya, kunjungan ke kelurahan, yang menurut Ewalde justru dihilangkan dan dianggap sebagai tugas pegawai itu dan tidak lagi diberikan biaya perjalanan dinas.

Ia menyoroti juga, biaya lembur bagi pegawai yang belum diperhatikan dengan baik oleh Pemkot.

Ewalde juga meminta agar nakes tidak meninggalkan tugas dalam pelayanan kesehatan. Sebab, bagi dia, semua persoalan tetap bisa dibicarakan dengan baik.

Baca juga: China Meradang Hingga Protes Keras Keputusan AS yang Mengirim Sistem Pertahanan Udara ke Taiwan

"Kami mengimbau untuk para nakes unttuk tetap tenang di fasilitas kesehatan masing-masing," sebut dia.