IRONIS, Meski Pemilu Bukan Urusannya, Tapi Luhut Binsar Pandjaitan Rajin Bicara Politik, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM - Saat ini sorotan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan sangat luar biasa.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu dinilai terlalu berlebihan menjalankan tugas.

Bahkan saking berlebihan, Luhut Binsar Pandjaitan kerap membicarkan hal yang sesungguhnya bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Menko Marves.

Hal inilah yang menjadikan sosok yang satu ini sering dinilai sebagai figur yang terlampau sibuk.

Pasalnya, selain mengurusi tupoksinya, Luhut juga sering mengurusi tupoksi di luar tanggung jawabnya.

Atas sikap Luhut itulah Politisi PDIP, Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan sapaan Bambang Pacul angkat bicara.

Ia melontarkan pernyataan pedas kepada Luhut Binsar Pandjaitan yang disebutnya sebagai menteri 'serba guna'.

Pasalnya, meski membidangi Menko Marves, tetapi Luhut lebih sering membicarakan pemilu bahkan Jokowi 3 Periode.

Baca juga: Jokowi Larang Omong tentang Penundaan Pemilu, Luhut Siap Patuh

Ia juga kesal, lantaran Luhut cenderung memperhatikan pemilu padahal itu bukan bidangnya Luhut.

Oleh karena itu, Bambang Pacul yang juga Ketua DPP Bapilu PDIP (Bidang Pemenangan Pemilu) itu mengingatkan Luhut agar fokus pada bidang tugas yang diemban.

Dengan nada menyindir, Bambang Pacul menyebut Luhut sebagai menteri utama lantaran memiliki kekuatan politik yang sangat kuat.

Atas penilaian Bambang Pacul tersebut, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi memberikan respon senada.

Dia mengatakan, atasannya itu sering melakukan koordinasi lintas kementerian. Bahkan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Marves.

Hal itu terpaksa dilakukan Luhut, karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi, walaupun terkadang harus lintas Kemenko.

"Makanya, kalau dibilang power politiknya kuat, saya rasa nggak begitu."

"Sebagai Menko, wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian dan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Marves."

"Hal ini diperlukan karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi, terkadang lintas Kemenko," kata Jodi ketika dihubungi Tribunnews.com pada Jumat 8 April 2022.

Sebelumnya, Bambang Pacul meminta para Menteri Presiden Jokowi agar fokus dengan urusan masing-masing di bidangnya.

Dikatakannya, tidak perlu mencampuri urusan pemilu, terkecuali menteri-menteri yang membidanginya.

"Kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau omong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri Mendagri."

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan, Sampaikan Sejumlah Masalah?

"Tapi menteri yang nggak ada urusannya, enggak usahlah. Kan ironis, menteri membidangi lain tapi urusnya politik," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 7 April 2022.

Airlangga Hartarto, misalnya, diminta agar tidak ikut-ikut membahas pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekomian.

Akan tetapi menjadi beda apabila Airlangga Hartarto berbicara dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Kalau Pak Airlangga bicara sebagai Ketua Umum ya boleh. Tapi kalau sebagai Menko Perekonomian lalu bicara pemilu, ya enggak pas," kata Bambang.

Selain Airlangga, Pacul juga tahu ada menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.

Dia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," pungkasnya.

Baca juga: Bikin Gaduh, Jokowi Larang Menterinya Bicara Penundaan Pemilu, PAN Sebut Wacana Sudah Tutup 

Jokowi Larang Menteri Bicara Pemilu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 April 2022.

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.

Baca juga: TERBARU, Presiden Jokowi Larang Menteri Bicara Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Nggak!

Wiranto Bilang Tak Ada Jabatan 3 Periode

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menemui sejumlah organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam organisasi BEM Nusantara pada Jumat 8 April 2022.

Dalam pertemuan di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat itu, Wiranto menegaskan wacana masa jabatan presiden tiga periode tak mungkin terealisasi.

"Tadi saya dengan teman-teman mahasiswa BEM Nusantara cukup lama, cukup intens banyak hal-hal yang kita bicarakan dengan teman-teman mahasiswa," ujar Wiranto dalam konferensi pers usia pertemuan pada Jumat sore.

"Masalah jabatan tiga periode, perpanjangan presiden dan penundaan pemilu, tadi telah kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa ini perlu kita klarifikasi," lanjutnya.

Menurut Wiranto, mengapa publik saat ini meributkan hal yang berbentuk wacana.

Dia mengakui dalam UUD 1945 berwacana dibolehkan.

Wacana pun merupakan salah satu bentuk kebebasan HAM.

Baca juga: Sekjen PDIP Berang Luhut Pandjaitan Tak Jaga Mulut Soal Pemilu 2024 Diundur: Jangan Asal Bicara Dong

"Tidak seorang pun bisa melarang berwacana kecuali wacana tentang berbuat kejahatan, wacana untuk menimbulakan kekacauan di masyarakat, wacana yang menimbulakn instabilitas di negeri ini itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan," jelasnya.

"Tadi teman-teman berdebat dengan itu. Maka jabawannya ya (wacana tiga periode) tidak mungkin," tegas Wiranto.

Dia lantas menjelaskan alasannya. Pertama karena wacana itu menyangkut amandemen terhadap UUD 1945. Adapun syarat untuk mengamandemen UUD disebutnya sangat berat.

"Kalau di dalam persyaratan yang saya baca, itu kehendak masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Kedua, Wiranto menuturkan, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang mengisyaratakan persiapan-persiapan penundaan Pemilu 2024.

Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan.

Selain itu, pemerintah masih Juga menyelesaikan mitigasi pandemi Covid-19.

Baca juga: KPU Usul Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 Triliun, Sederhanakan Surat Suara dan Persingkat Durasi Coblos

"Mudah-mudahan segera tuntas. Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode," tutur Wiranto.

Keempat, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan sikap tidak sepakat dengan masa jabatan tiga periode.

"Artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini sebenarnya sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana. Karena tidak akan dapat diimplementasikan diwujudkan dan dilaksanakan karena alasan alasan tadi itu. Mengapa kita masih meributkan?," tegas mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan itu. (*)

Berita Soal Pemilu 2024