Berita Kupang Hari Ini

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Sebut Satu SPBU di Kota Kupang Stok Pertalite Kosong

Kepala Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton menyebut stok pertalite di Kota Kupang masih aman. Hanya terdapat satu SPBU yang

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/HO-DOK.POS-KUPANG.COM
ANTREAN - Antrean kendaraan saat mengisi BBM di salah satu SPBU di Kota Kupang. Selasa, 4 April 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton menyebut stok pertalite di Kota Kupang masih aman. Hanya terdapat satu SPBU yang stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite kosong. SPBU itu berada di Pulau Indah, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang.

Darius, kepada wartawan, Rabu 6 April 2022, mengaku sejak pagi tadi dirinya melakukan pemantauan di beberapa SPBU di Kota Kupang, menyikapi mengularnya antrean kendaraan untuk mendapat BBM jenis pertalite.

Ia menerangkan, kuota BBM di suatu wilayah sudah ada formulanya. Penyebab Antrian atau terasa seperti BBM langka bisa disebabkan beberapa hal seperti distribusi BBM dari luar NTT yang terhambat karena cuaca dan faktor lainnya. Ada juga, BBM kuota untuk kendaraan NTT terpakai juga oleh kendaraan plat luar NTT yang jumlahnya tidak sedikit.

"Plus kendaraan Timor Leste yang ke NTT," sambung Darius.

Dia menyarankan untuk melakukan konfirmasi lebih detail ke pihak Pertamina NTT, untuk memastikan apakah ada gangguan stok atau tidak. Sisi lain, Darius juga mengingatkan agar partamina harus menjamin pasokan BBM aman.

Baca juga: Kacab Bank NTT Betun Sidak Karyawan Pemilik Kendaraan, Ini Tujuannya

Pengamat Kebijakan Publik NTT, Ir. Habde Adrianus Dami, M. Si, menyebut Pemerintah harus bisa menambah subsidi melalui APBN. Sementara, semua pihak yang terlibat dalam BBM agar bisa terbuka kepada masyarakat atau konsumen.

Ketika dihubungi, Selasa 5 April 2022, Habde menjelaskan, pemerintah pusat agar segera menyesuaikan APBN untuk memberikan subsidi. Sebab, perhitungan APBN sejak awal justru melebihi dari prakiraan pemerintah dalam APBN. Hal ini agar pihak Pertamina bisa memasok lebih banyak bahan bakar ke SPBU atau daerah sesuai dengan subsidi atau anggaran yang disiapkan.

Pada situasi kelangkaan ini, kata Habde, para pihak yang bermain dalam pasokan BBM agar bisa memberi informasi atau terbuka terhadap konsumen. Dia menegaskan, agar tidak terjadi penimbunan dan baru akan memberi pelayanan pada situasi krisis. Perilaku demikian, menurut dia agar tidak boleh dilakukan.

Mantan Sekda Kota Kupang ini, menerangkan harga Pertamax naik mengikuti harga ke-ekonomian. Dampaknya,
terjadi migrasi konsumen Pertamax ke pertalite yang mendapat subsidi pemerintah.

"Implikasinya pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam untuk menambah subsidi pertalite," sebut dia.

Baca juga: Promosi Kampus, Unwira Kupang Akan Mengundang Grup Lawak Kota Kupang KABOAX

Jika pemerintah menanggung beban subsidi, maka justru akan membutuhkan anggaran besar. Sedangkan, bila pemerintah bertahan dengan kuoto subsidi yang ada maka harga pertalite akan naik sehingga konsumen pertalite akan ikut menanggung harga.

"Karena itu, pemerintah, Pertamina dan pelaku bisnis BBM harus transparan shg menghindari kelangkaan BBM," paparnya.

Pertamina, juga diingatkan untuk melakukan supervisi dan monitoring penyaluran BBM sampai tingkat konsumen untuk melihat lebih jauh distribusi BBM dalam kondisi ini. (Fan)

ANTREAN  - Antrean kendaraan saat mengisi BBM di salah satu SPBU di Kota Kupang. Selasa, 4 April 2022.
ANTREAN - Antrean kendaraan saat mengisi BBM di salah satu SPBU di Kota Kupang. Selasa, 4 April 2022. (POS-KUPANG.COM/HO-DOK.POS-KUPANG.COM)
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved