PM Kanada Ingatkan Presiden Jokowi Soal G20: Ingat, Saya Tidak Mau Melihat Vladimir Putin di Bali

POS-KUPANG.COM - Presiden Jokowi diingatkan oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau soal Vladimir Putin, Presiden Rusia.

Trudeau mengatakan Vladimir Putin merupakan sosok yang akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, ia mengingatkan Presiden Jokowi tentang kehadiran Vladimir Putin di dalam pertemuan G-20.

Dilansir dari berita terkini Wartakotalive-com, ketidakinginan Justin Trudeau melihat Presiden Putin di pertemuan G-20 itu, karena alasan invasi Rusia ke Ukraina.

Sesuai rencana, pada Jumat 1 April 2022 waktu Indonesia, Justin Trudeau bergabung dengan sekutunya untuk mengatakan bahwa dirinya tak ingin melihat Presiden Rusia Vladimir Putin hadir pada pertemuan Kelompok 20 (G-20) di Bali.

Sudah Kontak Presiden Jokowi

Pada bagian lain, Justin Trudeau juga mengaku bahwa dirinya telah mengontak Presiden Jokowi dan membicarakan secara serius hal itu.

Bahkan dirinya telah berbagi pandangan dengan Jokowi, yang menjadi tuan rumah pertemuan ekonomi utama pada November 2022 mendatang.

Dia mengatakan, kehadiran Vladimir Putin akan menimbulkan kontroversi.

Baca juga: Peringatan Rusia Untuk Indonesia Jika Dicoret dari KTT G20, Mengaku Tak Masalah

"Sangat sulit bagi kami dan tidak produktif untuk G-20." kata Justin Trudeau.

"Ini akan menjadi masalah besar bagi banyak negara, termasuk Kanada," katanya kepada wartawan di Ottawa.

Trudeau mengatakan, bahwa KTT G-20 adalah tentang "bagaimana kita mengelola dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia."

"Rusia dengan invasi ilegalnya ke Ukraina telah menjungkirbalikkan pertumbuhan ekonomi bagi semua orang di seluruh dunia."

Itu artinya Vladimir Putin tidak mungkin menjadi mitra konstruktif dalam cara kita mengelola krisis yang diciptakan oleh invasi ilegal Rusia ke Ukraina..

"Intinya adalah tidak mungkin bisnis seperti biasa memiliki Vladimir Putin hanya duduk di sekitar meja berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, karena itu tidak baik-baik saja, dan itu salahnya."

Presiden AS Joe Biden juga mengatakan dia mendukung pengusiran Rusia dari kelompok ekonomi utama G-20.

Sementara Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan Putin harus dilarang menghadiri pertemuan puncak kelompok itu di Bali.

Tetapi Brasil dan China menentang pemberian hak kepada Rusia, sementara Indonesia mengatakan akan tetap "tidak memihak".

Pekan lalu, utusan Moskow untuk Jakarta mengatakan Putin berencana menghadiri pertemuan tersebut.

Tapi itu akan menjadi keputusan semua anggota G-20.

Baca juga: Vladimir Putin Ingin ke Bali, Menko Luhut: G20 Forum Ekonomi, Tidak Ada Politik

Pertemuan Jokowi-Putin Oktober 2022

Sebelumnya diberitakan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi pada Oktober 2022 mendatang di Bali.

Pertemuan juga dilakukan bersama kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota G20 lainnya.

Rencana kehadiran Putin di G20 dimana Indonesia sebagai tuan rumah diutarakan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dikutip dari CNN, Kamis 24 Maret 2022, terlepas dari desakan sejumlah negara untuk mengeluarkan Rusia dari negara kelompok G20 sebagai respons atas invasinya ke Ukraina.

"Sejauh ini dia (Putin-Red) mau datang ke KTT G20, ke depan tergantung situasi juga," kata Vorobieva dalam jumpa pers di Jakarta pada Rabu 23 Maret 2022.

Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu, berbagai negara di dunia terutama Barat berupaya mengisolasi Moskow dari sistem keuangan hingga organisasi internasional.

Meski ada ancaman itu kata Vorobieva, Putin mendukung penuh presidensi Indonesia di G20 tahun ini.

Baru-baru ini, Amerika Serikat dan negara Barat yang masuk kelompok G7 sedang mempertimbangkan mendepak Rusia dari keanggotaan G20.

Baca juga: Australia Salahkan Indonesia Gegara Undang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20

"Indonesia menjadi presiden G20 bukan untuk membahas masalah krisis Rusia-Ukraina, tapi lebih kepada meningkatkan ekonomi global dan masalah lainnya. Mengeluarkan Rusia (dari G20) tidak akan membantu perekonomian global," kata Vorobieva.

"Kami mendukung presidensi Indonesia di G20," ucapnya menambahkan.

Rusia menghadapi serangan sanksi internasional yang dipimpin oleh negara-negara barat usai menginvasi Ukraina.

Sanksi diberikan untuk mengisolasi negara beruang merah tersebut dari ekonomi global.

Beberapa sanksi yang diberikan adalah menutup Rusia dari sistem transaksi internasional SWIFT dan membatasi transaksi dengan bank sentralnya.

Sebagai informasi, format G7 diperluas menjadi G8 termasuk Rusia selama periode hubungan yang lebih hangat pada awal 2000.

Namun, Moskow diskors tanpa batas waktu dari kelompok tersebut setelah aneksasi Krimea pada 2014.

Dalam kesempatan sebelumnya, Polandia menyarankan pejabat perdagangan AS untuk menggantikan Rusia dalam kelompok G20.

Sementara, sumber G7 mengatakan tak mungkin Indonesia, negara yang saat ini memimpin Presidensi G20, atau anggota seperti India, Brazil, Afrika Selatan, dan China akan setuju untuk mengeluarkan Rusia dari G20.

Baca juga: Presidensi G20 Berdampak Positif Terhadap Rantai Pasok Sektor Parekraf Labuan Bajo 

Sekilas G20 dan Presidensi

G20 adalah perkumpulan yang beranggotakan 20 negara.

Menurut G20.org, anggota G20 adalah: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Spanyol juga diundang sebagai tamu tetap.

Setiap tahun, Kepresidenan mengundang negara-negara tamu, yang mengambil bagian penuh dalam pertemuan G20. Beberapa organisasi internasional dan regional juga berpartisipasi, memberikan forum tersebut representasi yang lebih luas.

Kepresidenan G20 bergilir setiap tahun di antara para anggotanya, dengan negara yang memegang kepresidenan bekerja sama dengan pendahulu dan penerusnya, juga dikenal sebagai Troika, untuk memastikan kesinambungan agenda.

Saat ini Italia, Indonesia, dan India adalah negara Troika.

G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Agenda dan koordinasi kerja diselesaikan oleh perwakilan pribadi pemimpin G20 yang dikenal dengan sherpa bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Puncak kerja G20 di setiap siklus adalah komunike yang mengungkapkan komitmen dan visi anggota untuk masa depan, yang disusun dari rekomendasi yang dipilih dan hasil dari pertemuan tingkat menteri dan alur kerja lainnya.

Pembentukan G20

G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan untuk membahas kebijakan dalam rangka mencapai stabilitas keuangan internasional. Forum ini dibentuk sebagai upaya untuk mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada tahun 1997-1999 dengan melibatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi yang sistemik, termasuk Indonesia.

Baca juga: Australia Protes Indonesia Undang Vladimir Putin Hadiri KTT G20

Atas saran para Menteri Keuangan G7, para Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral mulai mengadakan pertemuan untuk membahas tanggapan terhadap krisis keuangan global yang terjadi. Setelah itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan diadakan secara rutin pada musim gugur.

Sembilan tahun kemudian, pada 14-15 November 2008, para pemimpin negara-negara G20 berkumpul untuk KTT G20 yang pertama. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara tersebut mengkoordinasikan respon global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di AS saat itu dan sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan. (*)

Berita Lain Terkait Pertemuan G20