Kelangkaan Minyak Goreng
DPR: Penanganan Minyak Goreng oleh Kemenperin Lebih Buruk,Airlangga Gagal Atasi Kelangkaan Migor
Anggota Komisi VI DPR sebut Penanganan Minyak Goreng oleh Kemenperin lebih buruk,Airlangga gagal atasi kelangkaan Migor
DPR: Penanganan Minyak Goreng oleh Kemenperin Lebih Buruk,Airlangga Gagal Atasi Kelangkaan Migor
POS-KUPANG.COM - Kelangkaan Minyak Goreng menjelang bulan Suci Ramadhan masih terus berlangsung.
Masalah Minyak Goreng yang sebelumnya ditangani Kementerian Perdagangan ( Kemendag) akhirnya beralih ke Kementerian Perindustrian ( Kemenperin ).
Namun kebijakan itu justeru dikritik Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam.
Mufti mengatakan, penanganan komoditas minyak goreng curah yang dilimpahkan ke Kementrian Perindustrian (Kemenperin) lebih buruk dibanding Kemendag.
Baca juga: Sidak Stok Minyak Goreng di Sejumlah Lokasi, Ini Temuan Hermanus Man
Hal itu dibuktikan dengan masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng curah di pasaran.
Hal tersebut disampikan Mufti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kemendag di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Presiden Temukan Minimnya Stok Minyak Goreng Curah di Pasar (Foto: Sekretariat Presiden)
"Ternyata setelah seminggu kuasa atas komoditas minyak goreng dipegang oleh Kemenperin ini kami lihat jauh lebih gagal daripada Kemendag, jauh lebih buruk penanganannya."
"Saya coba cek tanya di banyak orang dan di banyak tempat, tidak ada barang (minyak goreng curah)," kata Mufti, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (31/3/2022).
Baca juga: Harga Minyak Goreng di NTT Naik, Disperindag Bakal Gelar Pasar Murah Sebelum Idul Fitri
Ia mengklaim harga minyak goreng curah di beberapa tempat saat ini masih mahal.
"Barang (minyak goreng curah) di Dapil saya kosong nggak ada. Bukan hanya di Dapil saya, dan di beberapa tempat harganya sangat mahal Rp 30.000 per liter untuk curah," ucap Mufti.
Pada rapat sebelumnya, Mufti sempat mengkritik kinerja Kemendag yang dinilai tidak becus menangani polemik minyak goreng.
Justru, setelah di tangani Kemenperin menurutnya justru malah semakin buruk.
"Saya waktu itu mengkritik keras Kemendag, dalam kesempatan ini setelah seminggu ternyata keadaan ini lebih buruk."
"Ternyata Kemendag lebih baik daripada Perindustrian, ini kacau," ujarnya.
Minta Kemenperin Jaga Ketersediaan Stok
Lebih lanjut, Mufti berharap Kemenperin terus menjaga ketersediaan stok.
Sebab hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014.
Menurutnya, terkait persoalan ini jelas telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.
"Sementara tugasnya Kemenperin dalam hal ini adalah penyediaan, jadi kalau dia memperbaiki ini buka saja krannya agar bagaimana caranya industri-industri minyak goreng itu tumbuh,"
"Tidak usah mengurusi distribusi," tegas Mufti.
Sementara itu, ia juga berharap Kemendag dapat lebih fokus kepada urusan distribusi.
"Ayo berjuang demi rakyat. Karena kalau Kemenperin mau serius mengurusi hal ini, dia bisa membuka keran bagi tumbuhnya industri-industri minyak goreng dalam negeri."
"Tidak seperti sekarang dikangkangi oleh para mafia-mafia minyak goreng ini."
"Maka harapan kami, buka saja keran bagi industri minyak goreng dalam negeri ini," tandas Mufti.
Jokowi Temui Minimnya Stok Minyak Goreng Curah di Pasar Tradisional
Diwartakan Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek ketersediaan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional.
Hal ini dilakukan Presiden menjelang bulan suci Ramadan 2022.
Pasar yang dikunjungi yakni pasar Baledono, di Purworejo serta Pasar Rakyat di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
"Tadi saya melihat di dua pasar di Purworejo dan sekarang ini di Magelang," kata Jokowi di Pasar Rakyat Tempurejo, Rabu, (30/3/2022).
Dari hasil pengecekan Jokowi menemukan minimnya ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional.
Selain itu harga minyak goreng tersebut masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
"Minyak curah ada tetapi stoknya tidak banyak. Tadi saya lihat sisanya di situ tinggal kira-kira 2 liter."
"Harganya Rp15.500, masih belum mencapai apa yang kita inginkan di Rp14.000," kata Jokowi.
Untuk minyak goreng kemasan yang harganya diserahkan ke mekanisme pasar.
Jokowi menemukan harganya relatif sama yakni Rp24.000 per satu liter.
(Tribunnews.com/Milani Resti/ Taufik Ismail)
Berita terkait kelangkan minyak goreng
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mufti Anam Sebut Penanganan Minyak Goreng oleh Kemenperin Lebih Buruk Dibanding Kemendag, https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/31/mufti-anam-sebut-penanganan-minyak-goreng-oleh-kemenperin-lebih-buruk-dibanding-kemendag?page=all.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Pravitri Retno Widyastuti