Berita Kupang Hari Ini
Waket DPRD Kupang Sebut Walau Pandemi, Program Revolusi 5P Tidak Gagal
saat ini semua anggaran APBD dilakukan refocusing mengatasi pandemi covid-19 sejak 2 tahun belakangan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen
POS-KUPANG.COM, OELAMASI- Revolusi 5P yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Kupang dibawa kepemimpinan Bupati, Korinus Masneno dan Wakil Bupati, Jerry Manafe masih mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Kupang.
Walaupun saat ini semua anggaran APBD dilakukan refocusing untuk mengatasi pandemi covid-19 sejak 2 tahun belakangan, tapi bukan berarti kalangan Dewan kehilangan strategi.
Secara kelembagaaan, DPRD Kupang terus mencari terobosan mendukung program Revolusi 5P ini dengan melakukan lobi-lobi dengan partai politik termasuk fraksi di tingkat yang lebih tinggi seperti DPRD Provinsi dan juga DPR RI.
Baca juga: BINDA NTT Bersama LPKA Klas I Kupang Gelar Vaksinasi Massal
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem, Sofia Malelak De Haan menyampaikan hal ini di ruang kerjanya, Senin 21 Maret 2022.
Sofia menegaskan bahwa DPRD terus mendukung program pemerintah. Walaupun saat ini alokasi anggaran minim bukan berarti program pemerintah yakni Revolusi 5P ini tersendat. Selama ini program dimaksud terus berjalan dan DPRD Kabupaten Kupang lewat pokok pikiran (Pokir) DPRD terus mendukung program tersebut.
Semua pokir DPRD Kabupaten Kupang, kata Sofia, untuk menjawab program revolusi 5P yang dicanangkan oleh bupati dan wakil bupati Kupang.
"Oleh karena itu pokok pikir kita tidak pernah lari keluar dari fokus program pemerintah," ujarnya.
Baca juga: Dirjen Bina Pemdes Kemendagri sambangi Desa Oesusu, Kabupaten Kupang
Diakui memang dua tahun belakangan ini sejak pandemi covid 19 melanda Indonesia terutama di Kabupaten Kupang semua anggaran di refocusing untuk penanganan covid.
Sehingga anggaran bantuan bagi masyarakat dalam pemulihan ekonomi saat ini berkurang hampir 50 persen.
"Kalau dulu kita bisa bantu sepuluh kelompok sekarang kita cuman bisa bantu lima kelompok," tambahnya.
Baca juga: Kota Kupang Masih Menerapkan PPKM Level 3
Selain anggaran APBD dewan juga sebagai representasi dari masyarakat terus membangun komunikasi dengan partai politik dengan fraksi di tingkat yang lebih tinggi seperti DPRD Provinsi dan juga DPR RI.
Dengan demikian atas komunikasi tersebut mereka bisa mendapatkan dukungan yang ada di tingkat atas untuk menjawab program program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.(cr9)