Pemilu 2024 Bakal Berlangsung, Ketua MUI NTT Ingatkan Sesuai Koridor

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Ini ditandai dengan launchingnya hari pelaksanaan pemungutan suara pada Senin 14 Februari 2022.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Timur,  Drs. H. Muhammad S. Wongso mengingatkan pihak penyelenggara agar bekerja sesuai dengan koridor.

"Sehingga kesejukan, kedamaian itu menjadi harapan masyarakat," kata dia, Rabu 16 Februari 2022.

Berkaitan dengan kalah atau menang, menurut dia, harus diserahkan pada yang maha kuasa. Proses itu harus dihargai dan patuhi. Juga di NTT yang harus menjaga dan merawat demokrasi ini dengan sebaik-baiknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melaunching penetapan hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. 14 Februari 2024 menjadi hari pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Baca juga: Bupati Thomas Ola Tunggu Instruksi Partai Maju Pilbup

Acara launching dilakukan secara virtual serentak di KPU seluruh Indonesia, termaksud di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Senin 14 Februari 2022.

Ketua KPU RI, Ilham Saputra dalam sambutannya, menjelaskan KPU sudah menetapkan pemilu terjadi pada 14 Februari 2024 sesuai Surat Keputusan (SK) nomor 21 tahun 2022. Saat ini KPU terus menyiapkan regulasi, Sumberdaya, infrastruktur untuk menyukseskan Pemilu mendatang.

"Tentu kami tidak akan bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 tanpa dukunga dari Pemerintah, DPR, Parpol, dan stakeholder lainnya. Bagaimana pun, KPU tetap membutuhkan dukungan dari semua pihak," kata Ilham di Jakarta melalui tayangan virtual.

Ilham mencontohkan daftar pemilih tetap (DPT). KPU akan bekerja maksimal untuk menghasilkan daftar DPT yang akurat. KPU akan memperkuat itu dengan Pemerintah, Partai Politik (Parpol) dan mitra lain guna pemenuhan hal ini.

Baca juga: KPU RI Launching Jadwal Pemilu di Tanggal 14 Februari 2024

Selain itu, KPU juga melakukan persiapan pada sisi anggaran. Memang, Ilham mengaku bahwa beberapa waktu lalu sempat terjadi kehebohan atas besaran anggaran yang diusulkan. Ilham menegaskan, anggaran ini masih bisa dibicarakan.

Dia menegaskan juga, anggaran itu pun digunakan dalam pengembangan sarana prasarana milik KPU di daerah-daerah. Sebab, beberapa KPUD masih berstatus pinjam dan kontrak.

"Tentu ini adalah salah satu upaya kami untuk kemudian meningkatkan sarana prasarana kami dalam rangka menyukseskan pemilu 2024," kata Ilham.

Berikutnya, Ilham menjelaskan, KPU menginginkan honor petugas marketop juga bisa dinaikkan. Sekretaris jenderal KPU, menurut Ilham, telah melakukan koordinasi dengan badan anggaran di DPR RI dengan harapan agar adanya respon baik untuk kesuksesan Pemilu nanti.

Hasil Pemilu, ujar Ilham, akan menentukan roda pemerintahan lima tahun kedepan. Dia berharap pemimpin selanjutnya bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa ini. Tentunya, harus dimulai dengan penyelenggaraan Pemilu yang baik pula.

"Penyelenggaraan pemilu yang kita siap dari anggaran, regulasi hukum dan hal-hal teknis logistik lainnya, alat teknis pemungutan suara dan ini sedang kita siapkan," sebut dia.

Saat ini, menurt Ilham, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menyatakan dukungan dalam hal jaringan pada beberapa daerah. Bagi dia, ini akan membantu KPU dalam pemungutan dan penghitungan suara terutama membantu para petugas di lapangan.

Dengan ini juga, tugas di level KPPS ditingkat paling bawa akan lebih ringan dan efektif karena terbantu dengan sistem jaringan dalam pemungutan hasil pemilihan.

Pada masa kampanye, KPU telah mengusulkan agar dilakukan selama 120 hari. Oleh DPR RI dan Pemerintah, diminta agar dipersingkat menjadi 90 hari. KPU beralasan waktu itu untuk mengantisipasi perselisihan, penyiapan logistik.

Pertimbangan itu, diakui Ilham bahwa akan membutuhkan waktu. KPU akan mengajukan rancangan tahapan jadwal dan pemilihan untuk Pemilu 2024. Pada tahapan pertama yakni pendaftaran dan verifikasi parpol.

Parpol diminta agar menyiapkan ini demi kelancaran pada waktunya. Sebelumnya, akan ada sosialisasi kepada parpol dalam tahapan itu.

"Semoga apa yang diikhtiarkan beesama, untuk mewujudkan demokrasi yang kuat bagi Pemilu yang jujur,  adil dan bermartabat bisa dilaksanakan bersama dengan melakukan kerjasama yang baik antara KPU, pemerintah, Bawaslu, DKPP, Parpol, dan masyarakat serta stakeholder lainnya untuk penyelenggaraan yang aman dan dami," ujarnya. (*)