Gelar Konferensi Kerja, PGRI Cabang Witihama Angkat Berbagai Persoalan Guru

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM,LARANTUKA-Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) Cabang Witihama Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur (Flotim) menggelar konferensi kerja I, Sabtu 12 Februari 2022.

Forum ini digelar untuk melakukan refleksi dan evaluasi terkait perjalan organisasi selama setahun sekaligus perancangan program tahun2022.

Konferensi Kerja I PGRI Cabang Witihama dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Pengurus PGRI Cabang, Pengurus Ranting dan sedikitnya 200 guru mulai dari jenjang TK/ PAUD, SD, SMP dan SMA/K. Hadir juga pada kesempatan ini Koorinator Pengawas Dinas PKO Kabupaten Flores Timur Wilayah Witihama, dan para Kepala Sekolah.

Beberapa persoalan guru diangkat dalam forum ini diantaranya, jabatan kepala sekolah (TK dan SD) di Kabupaten Flores Timur secara sistem tidak bisa diundang ikut PPG.

Baca juga: Begini Upaya PGRI Flores Timur Bantu Guru yang Kesulitan Naik Pangkat

Sejumlah guru honor di sekolah negeri dan swasta yang tidak diundang mengikuti PPG, urusan penyesuaian Ijazah yang memakan waktu bertahun-tahun, formasi PPPK yang dibuka sangat tidak adil karena tidak mengakomodir tenaga kependidikan dan guru TK PAUD hingga urusan kenaikan pangkat, yang masih menjadi momok bagi para guru di Kabupaten Flores Timur.

Menanggapi aspirasi ini, Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, mengatakan, PGRI Flores Timur sebagai organisasi yang menjaring aspirasi dan siap menjembatani persoalan guru. PGRI tidak menjadi lembaga yang bisa langsung mengambil keputusan.

"PGRI mendengar dan menampung aspirasi para guru, selanjutnya, menjembatani dengan menyampaikan kepada pihak terkait. Soal bagaimana solusi yang diambil menjadi kewenangan dari pemerintah. Kita berharap, sejumlah persoalan yang mengemuka mendapat jalan keluar yang tidak merugikan guru," kata Maksi.

Baca juga: Mengintip Kebun PGRI Tanjung Bunga Inovasi Baru PGRI Flores Timur

Menurut dia, selama ini PGRI Flores Timur menempuh jalan persuasif. Persoalan persoalan yang diterima selanjutnya dikomunikasi ke pemerintah. Pemerintah Flores Timur, kata dia, sejauh ini sangat kooperatif menerima pengaduan guru. (*)