Jokowi Rencana Berkemah di Titik Nol IKN di Tengah Kekhawatiran Proyek Mangkrak

Jokowi Rencana Berkemah di Titik Nol IKN di Tengah Kekhawatiran Proyek Mangkrak

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memindah ibu kota negara ke Kabupaten Panajam Paser Utara Kalimantan Timur sudah bulat.

Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah punya rencana untuk berkemah di titik nol IKN, ditengkap kekhawatiran sejumlah pihak bahwa proyek pembangunan ibu kota bakal mangkrak seperti proyek Hambalang era SBY.

Rencana Jokowi berkemah di titik nol IKN sebelumnya diungkap Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada 2 Februari 2022 dalam agenda silaturahmi bersama Muhammad Sabani.

Niat presiden itu disebut Isran sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim.

Tak hanya itu, rencana itu juga telah disampaikan Jokowi kepada Isran dalam rapat singkat di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan seusai pengukuhan PBNU Balikpapan di Sport Center and Convention Dome Balikpapan pada 31 Januari 2022.

"Kami rapat hanya tiga orang. Pak Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan saya," kata Isran pada Rabu 3 Februari 2022, mengutip dari Antara.

Disebutkannya sambil berkemah di titik nol IKN nanti, Jokowi akan memanfaatkan waktu bertemu para tokoh adat di Kaltim, yakni tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis, dan Jawa.

Saat itu juga akan ditampilkan karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim.

Baca juga: Sosok Ini Disebut Paling Pas Jadi Kepala Badan Otorita IKN, Bukan Ahok, Risma dan Ridwan Kamil

Selain itu, akan dilakukan doa bersama demi kelancaran pemindahan kawasan inti IKN Nusantara dari Jakarta ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebagai informasi, pada akhir pekan lalu Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan kegiatan kunker Jokowi dibatalkan sementara karena lonjakan Covid-19, dan akan digantikan via daring.

Namun, Heru tak menjelaskan sampai kapan penundaan tersebut akan dilakukan. Menurutnya, hal itu akan disesuaikan seiring tren perkembangan laju kasus Covid-19.

"Masih dilihat kenaikan Covid-19," kata Heru.

Kekhawatiran Azyumardi Azra 

Sebelumnya, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra menolak pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) dilakukan saat ini.

Ia menilai proyek ini belum seharusnya dilakukan mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum baik.

Azyumardi Azra menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru akan menyesal apabila melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara. Sebab ia memprediksi, pembangunan awal IKN Nusantara tak akan sesuai target hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024 nanti.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur sendiri akan dimulai pertengahan tahun ini.

Presiden Jokowi menargetkan upacara HUT RI di tahun 2024 akan dilakukan di lokasi ibu kota negara baru.

"Kalau ini berlanjut ya mungkin paling penyesalan. Apalagi (Jokowi) memperlihatkan berbagai indikasi gejala semakin banyaknya negative legacy (warisan buruk)," ujar Azyumardi Azra, Senin 7 Februari 2022.

Ia lalu menyinggung beberapa kebijakan Jokowi yang dinilai akan menjadi warisan buruk kepempimpinannya.

Baca juga: PDIP Usul Kader Mumpuni Pimpin IKN Nusantara, PPP: Jangan Intervensi Jokowi

Di antaranya adalah revisi UU KPK yang dianggap memperlemah lembaga anti-rasuah tersebut, dan pembuatan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

IKN Nusantara pun dinilai Azyumardi Azra berpeluang menjadi legacy buruk Jokowi. Sebab jika presiden penerus Jokowi enggan melanjutkan pembangunan IKN, bukan tak mungkin proyek tersebut akan mangkrak.

Azyumardi Azra lalu menyinggung proyek mangkrak Hambalang di era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek itu masih dianggap sebagai peninggalan buruk era SBY.

"Proyek Hambalang ini jauh lebih kecil, hanya kompleks olahraga. Dan nggak mungkin melakukan tindakan hukum kepada mantan presiden, dalam soal pembangunan. Nggak ada yang bisa menuntut Presiden SBY kan, susah," sebut Azyumardi Azra.

Untuk itu, Azyumardi Azra bergabung bersama sejumlah tokoh menggalang petisi penolakan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara baru melalui situs change.org.

Ia berharap Jokowi masih mau mempertimbangkan agar menunda proyek IKN.

"Karena kepemimpinan nasional yang akan datang belum tentu juga meneruskan ya, kalau bukan Pak Jokowi, nggak ada jaminan juga meneruskan. Kecuali Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya seperti ada usulan sampai 2027," sebutnya.

"Atau misalnya dipilih lagi di periode ketiga, misalnya boleh maju lagi Pak Jokowi. Tapi kan itu harus mengubah UUD 1945. Walau itu juga bukan tidak mungkin, kalau presiden menghendaki dan bilang ke DPR/MPR supaya lakukan amandemen," tambah Azyumardi Azra.

Salah satu cendikiawan Muslim ini pun mengingatkan berbagai dampak yang akan terjadi terhadap proyek mangkrak pemerintahan.

Azyumardi Azra mengatakan, salah satunya adalah pemborosan anggaran.

"Misalnya dalam 2 tahun dikebut pembangunannya kemudian menghabiskan ratusan triliun. Kalau nggak selesai, tapi sudah digelontorkan misalnya Rp 200 atau Rp 300 triliun itu kan mubazir, sayang, eman-eman," sebut dia.

Padahal, menurut Azyumardi Azra, uang yang sudah digunakan itu akan lebih bermanfaat bila digunakan sebagai mitigasi dampak Covid-19. Apalagi, banyak usaha kecil masyarakat yang terimbas pandemi.

"Usaha kecil pada bangkrut, banyak pengangguran. (Masalah ) yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bansos. Karena bansos nggak memadai untuk memitigasi dampak negatif dari Covid-19," kata Azyumardi Azra.

Peraih gelar kehormatan Commander of the Order of The British Empire (CBE) dari Ratu Inggris Elizabeth II tersebut juga mempersoalkan pendanaan pembangunan IKN yang masih belum jelas.

Jika pada akhirnya tetap menggunakan APBN, Azyumardi Azra menyebut pasti ada dampak terhadap program-program kerakyatan.

"Menkeu bilang dari PEN, kemudian kalangan DPR bilang nggak bisa karena melanggar UU. Oleh Menko Ekonomi bilang bukan dari PEN, sebagian dari refocusing, ya dari APBN juga. Refocusing itu bisa diambil dari sektor pendidikan, kesehatan," ungkapnya.

"Karena itu bisa saja di kampus nggak ada lagi riset karena dana untuk penelitian nggak ada. Remunerasi juga bisa nggak ada. Bisa juga kesehatan tidak sepenuhnya gratis," imbuh Azyumardi Azra.

Ia menilai, pembangunan IKN belum ideal dilakukan saat ini. Apalagi melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sekalipun saat ini sudah positif, namun sebagian besar untuk menutup defisit di tahun sebelumnya.

"Jadi yang aktual tumbuh baru 1 atau 2 % atau di atas 0. Jadi belum sampai, maka kita harus menunggu 3-4 semester lagi agar ekonomi kita ini bisa lepas landas lagi. Kemudian juga ketika kita tidak lagi punya utang yang banyak," terang penerima beasiswa master dari Columbia University itu.

Selain Azyumardi Azra, beberapa tokoh nasional turut menjadi inisiator petisi tolak IKN. Di antaranya adalah mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono.

Kemudian ada juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin hingga ekonom senior, Faisal Basr.

Petisi ini diprakarsai oleh Narasi Institute.

Petisi berjudul, "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara" sudah ditandatangani oleh belasan ribu orang.

CEO dan Co-Founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan petisi ini dimulai saat UU IKN disahkan pada 18 Januari lalu di DPR.

"Pak Din Syamsuddin, Prof Sri Edi, Bang Faisal dan Prof Azyumardi memberikan pendapatnya terkait bahayanya IKN. Kemudian kami Narasi Institute menyelenggarakan diskusi dan menghimpunnya secara virtual WAG karena Omicron belum reda," jelas Achmad Nur Hidayat, Senin.

Para inisiator disebut kemudian mengajak tokoh-tokoh lain yang satu pemikiran.

Achmad Nur Hidayat mengatakan, sebenarnya inisiator petisi ada lebih dari 45 tokoh.

"Nama lain yang bisa kami share misalnya Prof Nazaruddin Sjamsuddin dan Prof Prijono Tjiptoherijanto. Kami sedang finalisasi. Setelah lengkap akan kami rilis ke publik bila target petisi sudah mencapai 25 ribu," tutupnya.

Sumber: cnnindonesia.com/kompas.com