Abaikan Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Presiden Jokowi Disarankan Angkat Putra Asli Kalimantan Timur

POS-KUPANG.COM - Belakangan ini, wacana tentang sosok yang memimpin ibu kota baru negara Indonesia itu, masih menjadi pergunjingan yang menguras energi.

Pelbagai kalangan ikut memberikan saran pendapat ke Presiden Jokowi terkait figur yang pantas mengemban jabatan sebagai pemimpin di ibu kota baru tersebut.

Salah satunya, adalah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing.

Ia memberikan saran yang mengejutkan publik. Saran yang disampaikannya tentang figur yang pantas untuk jabatan itu.

Emrus menjatakan tidak sependapat jika Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara dipilih dari figur dengan latar belakang politik partai tertentu.

Baca juga: Puput Nastiti Jadi Sorotan, Kerap Gaya Korea, Istri Ahok Malah Tak Tutupi Kantung Mata & Bibir Pucat

Emrus menyebutkan, saat ini IKN Nusantara di Penajam Paser Utara itu baru saja mulai dibangun.

Dengan demikian, figur yang pantas mengemban jabatan itu, adalah sosok yang berjiwa kerja keras dengan integritas yang tinggi.

Pasalnya, yang dilakukan di Jakarta adalah membangun komunikasi, berkoordinasi dengan pelbagai pihak untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan di tempat tersebut.

Untuk itu, pesan Ermus Sihombing, Presiden Jokowi sebaiknya jangan memilih kader dari partai politik tertentu

Figur yang dipilih, hendaknya dari kalangan profesional. Sebab yang akan dilakukan di Penajam Paser Utara nanti, adalah pekerjaan profesional, hal-hal teknis terkait dengan pembangunan daerah baru tersebut.

Kepada Tribunnews Selasa, 1 Februari 2022, Ermus mengatakan, andaikata Presiden Jokowi tetap milih kader terbaik partai, maka disarankan agar kader tetrsebut menanggalkan jaket partai.

"Saya sarankan kalau yang dipilih adalah figur dari parpol, maka yang bersangkutan harus keluar dari partai politiknya."

Menurut Ermus, Kepala Otorita yang berasal dari partai, tak ada bedanya dengan kepala-kepala daerah yang didukung partai dan bahkan diproses melalui pemilihan umum.

"Kalau dari partai ya lebih baik gelar Pemilu saja. Makanya menurut saya, Kepala Otorita IKN yang pertama, sebaiknya bukan orang partai," tandas Ermus Sihombing.

Ia juga meminta Presiden Jokowi untuk mengabaikan figur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab memimpin IKN NUsantara tak hanya Ahok yang bisa melakukannya seorang diri.

Baca juga: Ternyata Bukan Ahok Yang Diusung Aliansi Komunitas Probolinggo Jadi Presiden, Tapi Muhaimin Iskandar

Bahwa benar Ahok punya banyak pengalaman, termasuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, tetapi memimpin IKN Nusantara itu tak harus sosok Ahok yang juga Komisaris Utama Pertamina itu   

Adalah lebih baik, kata Ermus Sihombing, Presiden Jokowi memilih figur yang merupakan tokoh Kalimantan.

"Tetapi jika nanti jabatan itu diemban oleh bukan orang Kalimantan, maka kalau ada posisi Wakil Kepala, maka posisi tersebut sebaiknya diisi oleh tokoh Kalimantan."

Maksudnya, lanjut Ermus, pembangunan itu melibatkan kearifan lokal. Dan, itu juga menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada masyarakat setempat.

"Andaikata nanti timbul masalah di kemudian hari, maka tokoh Kalimantan itu yang bisa menyelesaikannya melalui pendekatan budaya hingga adat," pungkasnya.

Untuk diketahui, terkait penunjukkan jabatan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

Pasalnya, kewenangan mengangkat seseorang pada jabatan tertentu merupakan kewenangan prerogatif Presiden.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal nama Ketua Otoritas IKN baru. Siapa yang akan dipilih, itu hak prerogatif presiden," kata Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Ahok Harga Mati Gantikan Anies Baswedan, Akankah Direstui Bu Mega Walau Tahu Sosoknya Kontroversial?

Hasto mengatakan itu ketika ditemui awak media di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 27 Januari 2022.

Meski begitu, kata Hasto, PDIP sejatinya telah memiliki calon Kepala Otorita yang memenuhi semua syarat.

Calon kepala otorita itu, kata Hasto, akan sesuai dengan harapan pemerintah. Sebab figur tersebut akan mampu membangun kota itu sesuai standar yang diharapkan.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita berlatarbelakang Kepada Daerah dan arsitek.

Hasto pun menyebut, nama Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang memiliki syarat tersebut.

"PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Thahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," ucap Hasto.

Terkait nama Ahok yang akan diajukan PDIP sebagai kepala otorita IKN, Hasto menyebut bahwa semuanya dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati.

Tetapi, dari perspektif kriteria itu PDIP sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Kalimantan.

Baca juga: Bukan Soal Ahok, Tapi Tiga Hal Ini Harus Dipenuhi Sebelum IKN Dibangun, Begini Kata Imam Santoso

"Diperlukan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan juga memiliki pemahaman terhadap tata kota, perencanaan yang memadukan antara gambaran smart city sebagai identitas yang mau dibangun di Ibu Kota Negara," papar Hasto.

"Tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia," jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang dengan judul: Pengamat Sarankan Presiden Jokowi Tunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara Bukan Kader Parpol