Berita NTT Hari Ini

PPUU DPD RI ke Nusa Tenggara Timur Serap Materi RUU Pemerintahan Digital

Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Suasana pertemuan tim kerja PPUU dari DPD RI dengan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat serta Forkopimda di Nusa Tenggara Timur. Kamis 3 Februari 2022. 

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan itu dalam rangka inventarisasi materi rancangan undang-undang tentang pemerintahan digital.

Tim PPUU yakni Angelius Wake Kako, S.Pd, M.Si dari Nusa Tenggara Timur, H. Fachrul Razi, M.I.P dari Aceh, Drs. H. A. Hudarni Rani, SH dari Bangka Belitung, Dewi Sartika Hermeto, SE dari Gorontalo, WA Ode Rabia Al Adawia Ridwan, S.E., M.B.A dari Sulawesi Tenggara dan Otopianus P. Tebai dari Papua.

Selain itu, ada juga staf sekretariat yakni Bani Arofah, Andri Ardianto, Wiraditya Utama, Dr. Enjat Munajat selaku tim ahli RUU tentang pemerintahan digital dan Dr. Ricca Anggraeni selaku sraf ahli PPUU.

Tim ini menemui gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat serta sejumlah pejabat tinggi daerah di ruang rapat Gubernur NTT, Kamis 3 Februari 2022 pagi.

Baca juga: Alasam Persib Bandung Imbau Kompetisi Liga 1 2021/2022 Dihentikan, Pulang ke Rumah Bawa Masalah

Dalam sambutannya, Drs. H. A. Hudarni Rani, SH mengatakan, PPUU merupakan alat kelengkapan di DPD yang mengkoordinir usulan Prolegnas dari DPD dan berhak menyusun RUU selain Komite di DPD RI.

"Pada tahun  ini DPD tengah menyusun 5 (lima) RUU sebagai usulan Prolegnas Prioritas tahun 2023 mendatang," ujarnya.

Selain itu, DPD RI juga tengah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk diketahui Undang-Undang Kelautan tersebut sebelumnya merupakan Undang-Undang hasil prakarsa DPD pada tahun 2012 dan telah disahkan bersama DPR dan Pemerintah pada tahun 2014.

Baca juga: Kelurahan Nefonaek Cuma Punya Tiga Tempat Pembuangan  Sampah, Ini Lokasinya

Berdasarkan hasil Pleno PPUU pada Masa Sidang ke-2 Tahun Sidang 2021-2022, saat ini PPUU tengah mempersiapkan sebuah rancangan undang–undang tentang Pemerintahan Digital.

RUU tersebut telah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 tercatat dengan nomor urut 254 sebagai usulan murni DPD RI.
Inisiasi pembentukan RUU tentang Pemerintahan Digital ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektiftas dan efesiensi dalam penyelengaraan pemerintahan.

Dalam hasil survey dari beberapa lembaga International diketahui bahwa penyelengaraan pemerintahan secara digital ternyata mampu memberikan kontribusi yang signfikan kepada pertumbuhan ekonomi dan masyarakatnya serta memberikan dampak kepada efesiensi anggaran negara.

Berdasarkan survei yang dilakukan We Are Social, 87,1 persen dari pengguna internet di Indonesia melakukan belanja secara daring (Kemp, 2021).

Indonesia memiliki pengguna internet mencapai 202.6 juta jiwa atau sekitar 73.7 persen populasi. Dari total populasi tersebut, 170 juta jiwa (61,8 persen) aktif di media sosial. Dengan pertumbuhan pengguna internet 15,5 persen dan aktif media sosial mencapai 6,3 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan fokus pada jumah 190 juta jiwa (70 persen)-nya berusia 18+, maka dapat dipastikan angka tersebut sangat mewakili populasi dewasa Indonesia.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved