Berita NTT Hari Ini

Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI Kunker ke Labuan Bajo

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Labuan Bajo

Penulis: Paul Burin | Editor: Kanis Jehola
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
BERBICARA - Abraham Liyanto saat pertemuan dengan Pemda Mabar di Labuan Bajo, Kamis, 3 Februari 2022 

POS-KUPANG.COM, KUPANGBadan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Labuan Bajo pada Kamis, 3 Februari 2022.

Kunker untuk melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda). 

"Ini kegiatan Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah. Dilaksanakan guna memperoleh pandangan dan masukan dari berbagai stakeholders daerah atas pengaturan kewenangan pusat-daerah dan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat," kata anggota DPD RI asal Provinsi NTT,  Abraham Liyanto usai kegiatan. 

Ia menjelaskan,  kegiatan berupa pertemuan dengan bupati, DPRD, akademisi dan tokoh masyarakat.  Hasil temuan di lapangan akan diolah dan dianalisis oleh BULD dengan target bisa membawa solusi bagi pembentukan produk legislasi daerah yang aspiratif dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

Baca juga: BULD DPD RI Bertemu DPRD NTT Terkait Klarifikasi Kebijakan Cipta Kerja Rencana Tata Ruang Daerah

"BULD dapat memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan dan masalah hukum khususnya terkait Ranperda dan Perda," ungkap Abraham. 

Menurutnya, tugas BULD DPD RI memantau pembuatan Ranperda dan Perda berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 249 ayat (1) huruf j UU tersebut menyatakan DPD RI dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.  

"Keberadaan DPD dalam konteks pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, hasilnya berupa rekomendasi DPD yaitu rekomendasi holistik yang berkaitan dengan harmonisasi legislasi pusat-daerah bukan rekomendasi Perda per Perda. Kegiatan ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi Kabupaten Manggarai Barat dan DPD RI secara khusus, dan Bangsa Indonesia pada umumnya," ujar Abraham.

Baca juga: Anggota DPD RI, Abraham Liyanto Menyebut Mafia Tanah Menghambat Investasi

Sementara Wakil Ketua BULD,  Amang Syafrudin mengemukakan tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda dilaksanakan sebagai upaya DPD dalam rangka melakukan harmonisasi legislasi pusat dan daerah.

DPD bukan hanya menganalisis secara parsial, melainkan mendalami secara komprehensif dengan lebih lanjut mencermati kedudukan Ranperda atau Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.  

Menurutnya, pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda oleh DPD, tidak terlibat secara teknis dalam proses pembentukan Perda, dan tidak akan memperpanjang proses pembentukan Perda di daerah. 

DPD sesuai kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah justru ingin memfasilitasi dan mempercepat proses pembentukan Perda di daerah. 

"DPD justru mengadvokasi daerah untuk menjembatani persoalan pembentukan produk legislasi daerah, sehingga daerah segera mempunyai payung hukum bagi penyelenggaraan tata pemerintahan di daerah," tegas Amang.  

Dalam menjalankan peran dan kewenangannya, lanjut Amang, DPD berharap menjadi kekuatan baru bagi daerah, guna menghasilkan produk legislasi daerah yang aspiratif dan responsif.

DPD mengupayakan untuk mampu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah, termasuk dalam proses pembentukan produk hukum daerah.  

"Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPD, nantinya diharapkan mampu memberi perspektif baru terkait hubungan pusat-daerah. Dalam konteks hubungan legislasi pusat-daerah, rekomendasi DPD yang mempertimbangkan aspek keberlakuan, dampak, dan kesesuaiannya berdasarkan aspirasi daerah diharapkan mampu membangun sinergi dan harmoni legislasi pusat-daerah," kata Amang. (*/pol)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved