Ahok Dijegal Kader Partai Gerindra, Sebut Tak Pantas Jadi Kepala Otorita IKN Walau Direstui Presiden

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Komitmen Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membangun Indonesia sepertinya kini dihadang lagi.

Ahok dihadang oleh kader partai yang dulu pernah mendepaknya dari jajaran kader partai berlambang Garuda tersebut.

Penjegalannya itu bukan dilakukan oleh sembarang orang. Sosok yang mencoba menghadang Ahok adalah politisi kawakan dan punya jabatan menterang.

Yang bersangkutan adalah kader Partai Gerindra, namanya Syarif, kini mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta.

Syarif mengatakan, pihaknya mengenal betul siapa Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina itu.

Sementara pada saat yang sama, banyak sekali orang yang mendukung agar AHok jadi Kepala Otorita IKN Nusantara.

Syarif yang juga anggota DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, dirinya sangat tahu bagaimana watak Ahok.

Baca juga: Ahok dan Azwar Anas Disebut Jokowi, Ridwan Kamil dan Risma Layak Pimpin Otorita Ibu Kota Negara

Oleh karenanya, dia menilai Ahok tak pantas jadi pemimpin atau kepala otorita IKN, karena hanya banyak omong dan kerap omongannya memicu masalah.

“Bahwa Ahok memang sudah memenuhi kombinasi sebagai seorang Gubernur, yah punya banyak pengalaman."

Tapi kan punya rekam jejak yang kontroversi,” tandas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif pada Minggu 23 Januari 2022.

Syarif khawatir sosok Ahok yang sempat kontroversi itu, justru akan menghambat proses pembangunan dan pelaksanaan IKN.

Menurut Syarif, bila Presiden Jokowi memilih Ahok, maka hal itu tidak memberikan kejutan (surprise) kepada semua pihak.

Apalagi Presiden Joko Widodo itu memiliki kedekatan dengan Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

“Kalau Presiden pilih Ahok, saya katakan bahwa itu tidak surprise. Ya artinya buat apa sih menimbulkan polemik-polemik baru. Nggak perlulah, kita lagi konsentrasi untuk bangun IKN tapi diusulkan nama itu lagi, kan nggak surprise menurut saya,” katanya.

Karena itu, Syarif berharap kepada Presiden Jokowi untuk menempatkan sosok yang lebih tepat karena dia menganggap Kepala Otorita IKN Nusantara harus memiliki kemampuan di bidang pemerintahan yang profesional.

Dia meyakini banyak tokoh publik maupun pejabat di Indonesia yang memiliki kemampuan manajerial yang baik di bidang pemerintahan.

“(Sosok) bisa gabungan kombinasi, seorang yang profesional punya nilai plus, atau orang pemerintahan yang profesional harus dikombinasi dan ini kan berat."

Baca juga: Selain Ahok, Jokowi Butuh Arsitek Jadi Kepala Otorita IKN Baru, Ridwan Kamil Belum Bisa Jawab

"IKN kan barang baru, jadi pilih orang yang tepatlah, ya kombinasi tadi,” jelas syarif yang juga menjadi Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Dalam kesempatan itu, Syarif juga menghormati penyematan nama IKN Nusantara.

Dia meyakini, Presiden Jokowi telah menentukan nama tersebut berdasarkan kajian yang mendalam dari para pakar bahasa dan sejarah.

“Pernyataan saya sih bisa diterima itu nama Nusantara, karena sudah punya kajian yah tidak mungkin buat nama secara gegabah itu, sehingga sudah ada kajian aspek-aspek yang dipertimbangkan. Jadi, ya bisa diterima sih nama itu,” ucap Syarif.

Sebelumnya, rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN.

Setelah pengesahan itu, pemerintah akan menunjuk seseorang yang akan memimpin Ibu Kota Negara baru itu.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Basuki Tjahaja Purnama Gabung dengan PDI Perjuangan, Wujudkan Keadilan Sosial?

Presiden Jokowi juga sempat menyebut empat calon nama yang akan memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi itu.

Adapun nama-nama yang disebut yakni eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, eks Dirut WIKA Tumiyana dan eks Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Seperti diketahui, Ahok yang pernah tersandung kasus hukum dan dipenjara selama dua tahun.

Ahok terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama, sehingga menjalani masa tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok pada 2017 dan 2019 lalu. (*)

Artikel ini telah tayang dengan judul: Politisi Partai Gerindra Sebut Ahok tak Pantas Pimpin Ibu Kota Baru karena Rekam Jejak Buruk