Pemimpin Pembebasan Papua Barat Benny Wenda Umumkan Misi Diplomatik Pemerintah Sementara

Pemimpin Pembebasan Papua Barat Benny Wenda Umumkan Misi Diplomatik Pemerintah Sementara di Seluruh Dunia

POS-KUPANG.COM - Pemimpin pembebasan Papua Barat Benny Wenda hari ini mengatakan bahwa pemerintah sementaranya sedang meningkatkan perjuangan untuk keadilan dan kebebasan dari pemerintahan Indonesia tahun ini saat ia mengumumkan pembukaan misi diplomatik di seluruh dunia.

Kantor akan didirikan di Inggris dan Eropa, katanya, sementara markas "pemerintah yang menunggu" akan berbasis di Papua Barat.

Kantor internasional akan dibuka di Port Vila di negara kepulauan Pasifik Vanuatu, sementara cabang pemerintah akan didirikan di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby.

Wenda terpilih sebagai presiden sementara dari pemerintah di pengasingan setelah “pertemuan bersejarah” Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) pada Desember 2020.

Gerakan ini mengeluarkan sejumlah tuntutan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, termasuk penarikan semua pasukan dari wilayah Papua Barat dan referendum kemerdekaan.

Wenda memuji pembukaan kantor pemerintah yang baru sebagai “langkah lain dalam perjalanan panjang kami untuk merebut kembali kedaulatan yang dicuri dari kami oleh Indonesia pada tahun 1963.”

Baca juga: Gerakan Pembebasan Papua Barat Akan Buka Kantor Cabang di Port Moresby, Ini Kata Benny Wenda

Semenanjung secara resmi dianeksasi oleh Jakarta dalam Undang-Undang Pilihan Bebas 1969, yang diratifikasi oleh lebih dari 1.000 orang Papua Barat yang dipilih sendiri, banyak di antaranya memilih dengan todongan senjata.

“Dengan pembentukan konstitusi kami, pemerintahan sementara, kabinet, dan Visi Negara Hijau, semua hukum Indonesia di Papua Barat telah berakhir,” kata Wenda. “Kehadiran Indonesia benar-benar ilegal dan benar-benar berlebihan."

“Dengan departemen pemerintah klandestin kami yang beroperasi di dalam perbatasan kami, semua orang Papua Barat dan migran Indonesia yang bekerja di bawah yurisdiksi kami sekarang diatur oleh ULMWP,” katanya.

Setidaknya 500.000 orang diyakini telah tewas di wilayah itu sejak 1969, mayoritas dari mereka adalah orang Papua Barat.

Pemberontakan 2019 secara brutal dipadamkan oleh pasukan Indonesia dan 21.000 tentara tambahan dikirim ke Papua Barat sebagai bagian dari apa yang dianggap Wenda sebagai pendudukan ilegal.

Dia meminta orang Papua Barat dan komunitas internasional untuk mendukung pemerintahan sementaranya dan bersatu “untuk mengakhiri penderitaan panjang kami dan menyelesaikan perjuangan 60 tahun kami.”

“Pada tahun 2022, kami akan melipatgandakan semua upaya dalam perjuangan panjang kami untuk pembebasan bangsa kami. Kami akan mengakhiri pertumpahan darah ini secara damai,” kata Wenda.

KKB Papua Bakal Hadapi Kekuatan Baru dari TNI-Polri

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua akan berhadapan dengan kekuatan baru setelah Satgas Nemangkawi tidak lagi bertugas di Bumi Cendrawasih.

KKB Papua diprediksi bakal semakin meredup eksistensinya menyusul datangnya operasi baru yang dilakukan Polri dan TNI.

Dengan adanya operasi baru tersebut, diharapkan konflik di Papua yang melibatkan KKB dapat segera teratasi dan berakhir.

Sebagai ganti dari Satgas Nemangkwai, Polri akan mengubah pendekatan penyelesaian konflik di Papua melalui Operasi Damai Cartenz.

Seperti diketahui, selama ini Satgas Nemangkawi yang mengemban misi menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Cenderawasih.

Satgas Nemangkawi adalah tim gabungan personel TNI-Polri.

"Nanti operasi Nemangkawi ini berakhir, dan namanya diganti jadi Operasi Damai Cartenz 2022," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, saat dihubungi Senin (10/1/2022), seperti dilansir dari Tribun-Palu.com berjudul KKB Papua Tak Lagi Diburu Satgas Nemangkawi, Kini Giliran Operasi Damai Cartenz yang Turun Tangan.

Baca juga: Bos KKB Papua Egianus Kogoya Kini Hilang, Jarang Eksis, Ini Stuasi Nduga & Sosok Egianus Kogoya

Menurut Ramadhan, tugas operasi Satgas Nemangkawi di Papua akan berakhir pada 25 Januari 2022.

Kemudian, Operasi Damai Cartenz 2022 juga akan dimulai pada tanggal yang sama.

Menurut dia, Operasi Damai Cartenz 2022 ini akan mengedepankan tiga fungsi, yaitu fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat (binmas), dan fungsi humas.

“Intelijen, binmas, humas. Didukung Satgas Preventif dan Satgas Gakkum (penegakan hukum). Ini enggak dikedepankan, tapi fungsi pendukung,” ujar dia.

Ia menekankan, soal penindakkan hukum masih akan dilakukan dalam Operasi Damai Cartenz.

Namun, dia menekankan, penindakan hukum tidak akan menjadi hal utama yang dilakukan dalam Operasi Damai Cartenz.

"Cara bertindak yang dikedepankan dalam Operasi Damai Cartenz ini persuasif dan preemtif," ujar dia.

Sebelumnya, Ramadhan juga pernah meyampaikan bahwa Satgas Nemangkawi akan melakukan cara bertindak dan pendekatan baru yang berbeda.

Ramadhan menyebut pendekatan baru ini akan mengedepankan aspek kesejahteraan agar tidak ada lagi korban kekerasan.

Rekap Teror yang Dilakukan KKB Papua Selama 2021

Teror demi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, tidak hanya mengakibatkan kerugian material, namun juga korban jiwa berjatuhan.

KKB Papua dikenal tak kompromi dalam melakukan aksi teror, mulai dari melakukan pembakaran fasilitas umum, hingga tak segan-segan melakukan aksi pembunuhan.

Korban yang meninggal dunia akibat ulah KKB Papua tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat sipil saja, namun juga aparat TNI dan Polri.

Tercatat di tahun 2021, KKB telah melakukan 92 kali aksi.

Berdasarkan catatan sedikitnya ada 34 orang menjadi korban, baik TNI-Polri dan warga sipil.

Menyikapi hal itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan penindakan hukum kepada KKB akan tetap dilakukan selama kelompok tersebut masih membuat aksi kekerasan.

“Kami aparat keamanan tetap mengedepankan kesejahteraan dalam penanganan KKB,” ungkapnya beberapa waktu lalu di Jayapura, Papua, dilansir dari Tribun-Papua.com berjudul Ini Prediksi Ancaman yang Terjadi di Papua Tahun 2022 Nanti.

Kata Fakhiri, dalam penanganan KKB Papua, pemerintah daerah memiliki peran penting.

“Kepala daerah memiliki peran sangat peting untuk bisa mendekati KKB. Bupati memiliki hubungan emosional dengan KKB dibandingkan aparat,” jelasnya.

Disamping itu, Fakhiri menyebutkan langkah kongrit yang dilakukan Polda Papua kedepannya yakni soft approach.

“Kami upaya melakukan pendekatan soft kepada semua kelompok, naik masyarakat dan kelompok yang bersebrangaan idialisme,” bebernya.

Sebelumnya, dalam kurun waktu 12 bulan sejak Januari hingga Desember 2021, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melakukan 92 aksi di 5 Kabupaten di Provinsi Papua.

Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dalam refleksi akhir tahun, Kamis (23/12/2021) pagi.

Kata Fakhiri, dari 92 aksi, sedikitnya ada 34 orang meninggal dunia.

"TNI 11, Polri 4 sedangkan warga sipil ada 19," jelasnya.

Sementara korban luka, Ia menyebutkan ada 34 orang.

"TNI 19, polri 4 dan warga sipil 11 orang," ucapnya.

Disamping itu, jenderal polisi bintang dua ini pun menyebutkan selain korban dari TNI/Polri dan warga sipil, KKB pun tidak luput menjadi korban dalam rentetan aksi tersebut.

"Kalau dari mereka (KKB red) 12 orang jadi korban dalam upaya penindakan dan kontak yang terjadi," jelasnya.

Ia pun menambahkan selama tahun 2021, Polda Papua telah melaksanakan 13 operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.

"Pendekatan persuasif langkah untuk merangkul terbukti ada 27 pentolan KKB kembali ke pengakuan NKRI," bebernya.

Kekuatan KKB Papua di Kabupaten Yapen Makin Lemah

Kekuatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Kabupaten Yapen dipastikan semakin berkurang.

Hal itu menyusul banyaknya anggota KKB yang memilih untuk kembali ke pangkuan NKRI daripada melakukan teror kepada masyarakat dan penyerangan terhadap aparat keamanan.

Terbaru, sebanyak 21 anggota KKB Papua di Kabupaten Yapen memilih menyerahkan diri dan menyatakan kembali ke NKRI.

Kembali bergabungnya anggota KKB ke pangkuan NKRI ini tidak lepas dari upaya persuasif yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri.

Dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com, Kapolres Yapen AKBP Ferdyan Indra Fahmi mengungkatkan, hal ini adalah hasil upaya aparat keamanan melakukan penegakan hukum secara persuasif.

Karena momen penyerahan diri KKB terjadi pada akhir tahun, maka ia menganggap hal tersebut sebagai kado Natal bagi seluruh masyarakat Papua.

"Kita harus pastikan bahwa perayaan Natal berjalan dengan damai, aman, sukacita dan penuh hikmat sehingga saudara kita semua yang merayakan Natal dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Momen ini juga menjadi kado indah bagi semua orang," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (23/12/2021).

Berharap bangun daerah

Ferdyan berharap, usai kembali ke tengah masyarakat, 21 mantan anggota KKB tersebut bisa berperan dalam proses pembangunan di daerahnya masing-masing.

"Sebagai calon generasi penerus bangsa inilah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, saatnya kita berjuang untuk mensejahterakan masyarakat kita dengan menambah kualitas sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen," kata dia.

Sementara Komandan Kodim 1708/Biak Letkol Inf Arif Setiyono memandang momen penyerahan diri 21 anggota KKB tersebut merupakan bukti bahwa TNI-Polri tidak selalu identik dengan aksi kekerasan.

Menurut dia, dengan penuh kesabaran akhirnya ke-21 orang tersebut bersedia kembali ke NKRI.

"Keberadaan kami TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti, kita disini bersama-sama ingin memajukan pembangunan yang ada di wilayah Kepulauan Yapen," tutur Arif.

Ia pun mengapresiasi seluruh komponen masyarakat hingga pemerintah daerah yang berperan aktif dalam proses kembalinya para mantan KKB di Yapen.

Menurut dia, hal ini perlu terus ditunbuhkan sehingga situasi damai dapat terus terjaga.

"Saya bangga kepada masyarakat khususnya di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen serta terima kasih juga kepada Bapak Kepala Kampung yang sudah berusaha untuk menyadarkan semuanya sehingga ada kemauan dari diri sendiri untuk kembali ke pangkuan ibu Pertiwi tanpa paksaan," kata Arif. (*)

Sumber: morningstaronline.co.uk/tribunkaltim.co

Berita terkait KKB Papua