Ancam Mogok Kerja dan Pemotongan Gaji Pekerja di Pertamina, Ahok Buka Suara

POS-KUPANG.COM - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, rencana pemotongan gaji karyawan Pertamina tidak jadi dilakukan.

Hal ini dikatakan Ahok usai bertemu dengan dewan direksi Pertamina pada Kamis (23/12/2021). Salah satu bahasan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemotongan gaji karyawan.

"Sudah tidak terapkan," kata Ahok singkat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/12/2021).

Ahok juga menuturkan, keputusan tersebut akan disosialisasikan melalui media massa.

Baca juga: Sosok Veronica Tan, Dulu Pernah Bongkar Janji yang Diingkari Ahok, Kini Bahagia Jadi Single Mom

Dewan direksi bakal menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.

Sebab, pemotongan gaji tidak bisa dijadikan alasan sebagai efisiensi perseroan.

"Direksi akan jawab ke media. Tidak jadi (ada pemotongan gaji)," beber Ahok.

Lima poin alasan ancaman mogok kerja pekerja Pertamina

Sebelumnya diberitakan, serikat pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam melakukan aksi mogok kerja mulai 29 Desember 2021-7 Januari 2022. FSPPB menuntut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicopot.

Pemberitahuan rencana mogok kerja itu disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno.

Baca juga: Ahok Turut Berduka, Sosok Ini Meninggal Dunia, Pernah Ada Perseteruan dengan Ahok

Berdasarkan surat pemberitahuan rencana mogok itu, ada lima poin yang menjadi alasan aksi tersebut dilakukan.

Pertama, tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB.
Kedua, pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan.
Ketiga, tidak adanya itikad baik dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Keempat, tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB.
Kelima, diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dengan yang lebih baik.
BERITA LAINNYA:

Penyebab Ahok Diadang Emak-emak saat Kunjungi Aceh

Sejumlah warga yang sebagian besar ibu-ibu mengadang rombongan mobil pejabat PT Pertamina yang sedang menuju kawasan PT Perta Arun Gas (PAG) di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, Senin (6/12/2021).

Salah satu yang berada di dalam mobil tersebut adalah Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Warga ternyata memang menunggu kedatangan Ahok.

Mereka ingin mengadukan persoalan yang mereka hadapi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sayangnya, Ahok memiliki jadwal yang sangat padat. Warga akhirnya gagal bertemu dengan Ahok.

Ingin mengadukan masalah Warga dan ibu-ibu yang berusaha mengadang mobil Ahok tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Blang Lancang (IKBAL). Koordinator aksi bernama Syamsuddin menyebutkan, mereka meminta waktu untuk berbicara dengan Ahok.

"Kami masyarakat IKBAL selaku pemilik tanah adat leluhur meminta kepada Ahok untuk mengaudit PT Pertamina atas anggaran dana sarana dan prasarana milik masyarakat yang tergusur pada tahun 1974," kata Syamsuddin kepada wartawan, Senin.

Syamsuddin meminta Ahok menyelesaikan hak-hak masyarakat tergusur saat tanah mereka diambil oleh negara untuk dibangun PT Arun NGL, yang kini berganti menjadi PT Perta Arun Gas (PAG), anak perusahaan dari PT Pertamina Persero.

"Jangan menghindar dari kami, Pak Ahok. Bapak sudah mengunjungi tanah kami, maka sangat diharapkan Bapak mau temui kami," kata Syamsuddin.

Tanggapan Perusahaan

Sementara itu, Sekretaris PT PAG Hatim Ilwan dalam konferensi pers di Lhokseumawe menyebutkan, Ahok datang dengan agenda yang padat, yaitu hanya sekitar 4 jam di Lhokseumawe.

Setelah itu, Ahok langsung ke Banda Aceh dan seterusnya kembali ke Jakarta.

"Jadi waktunya terlalu padat. Bukan tidak mau menemui warga," kata Hatim.

Soal tuntutan warga, menurut Hatim, kewenangan aset eks PT Arun NGL kini berada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) RI.

Dengan demikian, hal yang dituntut warga sudah tidak ada kaitannya dengan PT PAG . "Bahkan PT PAG juga menyewa dari LMAN. Jadi tuntutan warga tidak tepat ke PT PAG," kata Hatim. 

Berita Nasional Lainnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Redam Ancaman Mogok Kerja, Ahok Pastikan Rencana Pemotongan Gaji di Pertamina Batal