China Latihan Tembak-menembak Setelah Blinken Kutuk 'Tindakan Agresif Beijing' di Laut China Selatan

China Latihan Tembak-menembak setelah Blinken Kutuk 'Tindakan Agresif Beijing' di Laut China Selatan

POS-KUPANG.COM - Pasukan militer China melakukan latihan tembak-menembak langsung di Laut China Selatan, bahkan ketika diplomat China berusaha untuk membantah peringatan tentang "tindakan agresif Beijing" yang disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam tur di Asia Tenggara.

"Bukan China yang dengan sengaja memprovokasi perselisihan di Laut China Selatan dan menabur perselisihan antar negara kawasan," kata Menteri Luar Negeri China Zhao Lijian, Rabu.

"Kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Amerika Serikat tidak lain adalah 'kebebasan masuk tanpa izin' yang dinikmati oleh pesawat dan kapal militer canggih Amerika Serikat dalam mengobrak-abrik pedang dan membuat provokasi."

Zhao membuat argumen itu ketika pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China memulai latihan tembak-menembak di Laut China Selatan, yang diklaim Beijing sebagai wilayah China yang bertentangan dengan keputusan internasional dan klaim beberapa negara kecil di wilayah tersebut.

Blinken menentang klaim tersebut saat ia mengungkapkan “visi” Departemen Luar Negeri untuk Indo-Pasifik dalam pidato yang disampaikan dari Indonesia, yang tidak mengklaim kedaulatan atas perairan Laut China Selatan tetapi akan kehilangan hak ekonomi jika klaim China berlabuh.

"Negara-negara di kawasan ini ingin perilaku ini berubah," kata Blinken, Selasa di Jakarta. "Kami juga melakukannya, dan itulah mengapa kami bertekad untuk memastikan kebebasan navigasi di Laut China Selatan, di mana tindakan agresif Beijing di sana mengancam pergerakan perdagangan senilai lebih dari 3 triliun dolar setiap tahun."

Pidato itu ditayangkan dalam jeda antara dua putaran latihan tembak-menembak di Laut China Selatan, yang dilaporkan berlangsung secara berurutan karena waktu pelatihan yang hilang selama pandemi.

“Jadi, mereka perlu mengejar dan menyelesaikan target mereka pada akhir tahun ini,” kata sumber PLA China kepada South China Morning Post.

Latihan-latihan itu berperan dalam strategi retoris Blinken untuk membangun koalisi yang dapat mengurangi ancaman dari China yang garang.

“Hal terpenting bagi orang Asia Tenggara adalah perasaan bahwa AS memiliki visi positif untuk mereka dan berusaha membantu memecahkan masalah yang mereka miliki,” kata Zack Cooper dari American Enterprise Institute.

“Ini bukan untuk mengatakan bahwa ‘China adalah lawan kami dengan cara ini dan itu,’ tetapi untuk mengatakan, ‘Inilah yang kami inginkan di kawasan ini, dan kami akan mendukung negara-negara yang ingin mewujudkannya, dan kami akan menanggapi negara-negara yang tidak melakukannya.'”

Blinken menunjukkan kepekaan itu di Jakarta. "Tujuan mempertahankan tatanan berbasis aturan bukanlah untuk membuat negara mana pun jatuh," katanya.

“Sebaliknya, ini untuk melindungi hak semua negara untuk memilih jalan mereka sendiri, bebas dari paksaan, bebas dari intimidasi. Ini bukan tentang kontes antara wilayah yang berpusat pada AS atau wilayah yang berpusat pada China.”

Bagaimanapun, kemanjuran pendekatan itu, dibandingkan dengan postur Tiongkok, dapat memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

"Populasi Asia Tenggara kira-kira 650 juta, jauh lebih banyak daripada, katakanlah, Uni Eropa," Cooper mengamati.

“Dan itu tidak hanya besar, itu juga berkembang. ... Dan sebagian besar negara-negara ini, saat ini, mencoba membuat pilihan tentang keputusan penyelarasan yang harus mereka buat selama beberapa dekade mendatang. ”

Blinken secara implisit mengajukan pertanyaan kepada negara-negara tersebut apakah mereka ingin hidup di bawah bayang-bayang China dengan mengingatkan mereka bahwa pejabat Komunis China telah mengabaikan “pengadilan internasional yang memberikan keputusan bulat dan mengikat secara hukum yang menolak” klaim China atas kedaulatan atas Laut China Selatan.

"Kami dan negara-negara lain, termasuk pengklaim Laut China Selatan, akan terus mendorong perilaku seperti itu," katanya.

"Itu juga mengapa kami memiliki kepentingan abadi dalam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, konsisten dengan komitmen lama kami."

Zhao, juru bicara kementerian luar negeri, menolak "yang disebut arbitrase Laut Cina Selatan" dan membalas dengan menyalahkan Amerika Serikat karena menolak menandatangani perjanjian internasional tentang hukum laut.

"Amerika Serikat telah menjadikan dirinya contoh hegemoni dan intimidasi dengan melemparkan bobotnya secara internasional, dengan ceroboh menjatuhkan sanksi sepihak, menggunakan yurisdiksi lengan panjang, meregangkan konsep keamanan nasional untuk melumpuhkan perusahaan asing, dan menggunakan paksaan ekonomi,” kata Zhao.

3 Nota Kesepahaman RI - AS

Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menerima kunjungan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Selasa 14 Desember 2021.

Dalam lawatan Blinken tersebut, ditandatangani 3 nota kesepahaman antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pertama, Perpanjangan Nota Kesepahaman Kerjasama Maritim antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Menlu Blinken dan Menlu Retno.

Kedua, Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, yang ditandatangani oleh Menlu Blinken dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Ketiga, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Program Peace Corps di Indonesia, yang juga ditandatangani oleh Menlu Blinken dan Menlu Retno.

Menlu Retno mengatakan Amerika Serikat merupakan mitra strategis Indonesia.

Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kerja sama yang konkrit yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

"Dengan banyaknya share values yang dimiliki kedua negara diyakini kerja sama konkrit kemitraan strategis akan terus menguat," ujar Menlu pada konferensi pers.

Retno mengapresiasi keikutsertaan Blinken di Bali Democracy Forum ke 14, 9 Desember lalu.

Pada saat yang hampir bersamaan, Presiden Jokowi juga diundang dalam Summit for Democracy yang dituanrumahi Presiden AS Joe Biden.

Selain membahas isu bilateral, kedua Menlu juga membahas isu kawasan dan dunia, diantaranya terkait Myanmar dan Afghanistan.

"Isu pemberdayaan perempuan masih menjadi salah satu isu prioritas kerja sama Indonesia dengan Afghanistan," kata Menlu.

Sumber: washingtonexaminer.com/tribunnews.com

Berita Laut China Selatan lainnya