Pemkab Lembata Tanda Tangan Nota Kesepahaman Aksi Perubahan Iklim

Yaspensel yang selama 7 tahun terakhir fokus dalam urusan pengembangan pangan lokal, akan mengimplementasikan program di Desa Tapobali Kecamatan Wulandoni dan Kelurahan Lewoleba Selatan Kecamatan Nubatukan.

Lembaga milik Keuskupan Larantuka ini akan melibatkan anak muda, perempuan dan kelompok rentan lain untuk memperkuat suara terkait perubahan iklim yang mungkin mereka sendiri atau keluarganya sering mengalami dalam kehidupan harian mereka.  

Peresmian program ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah organisasi pemerintah daerah yang punya relevansi program seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perikanan.

Sejumlah lembaga lain yang selama ini sudah mengimplementasikan program adaptasi perubahan iklim juga hadir seperti Yayasan Plan International Indonesia, Humanity and Inclusion, Gempita Lembata, Kwartir Ranting Pramuka serta Forum Peduli Kesejahteraan DIfabel dan Keluarga.  Selain itu, perwakilan pemerintah desa dan kelurahan sasaran program juga hadir.

Bergerak Bersama Atasi Perubahan Iklim

Peneliti lingkungan, Piter Pulang, menyebutkan latar belakang ini adalah bagaimana menyadarkan pemerintah dan masyarakat bahwa perubahan iklim itu masalah yang serius yang tidak saja berdampak pada masyarakat adat di pedalaman saja tapi juga berdampak di kawasan kepulauan kecil seperti Lembata.

“Lalu, karena sifatnya akumulatif maka banyak variabel berdampak seperti ekonomi, sosial, dan budaya maka butuh gerakan bersama atau social enviromentalism,” kata Piter saat ditemui di Sekretariat Barakat Lamahora.

Karena perubahan iklim berdampak pada banyak variabel, maka perlu ada peralihan gerakan bersama hal yang implementing menuju ke non implementing seperti edukasi, koordinasi, dan publikasi.

“Program ini masuk ke Lembata karena ada model pendekatan karena sudah bicara pada kawasan pulau kecil bukan hanya pedalaman. Juga termasuk campaign birokrasi atau advokasi kebijakan makanya butuh pemerintah dan media,” ujarnya.

Direktur LSM Barakat Benediktus Bedil merincikan empat hal yang mau diintervensi oleh program ini yakni lingkungan, ekonomi, sosial dan politik yang didalamnya termasuk kebijakan pemerintah.

“Kita memprovokasi orang lain untuk bergerak bersama. Kita mau satukan persepsi bahwa perubahan iklim juga berdampak pada pulau-pulau kecil,” pungkasnya.

Untuk mewujudkan dan mendorong upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, diperlukan keterlibatan semua pihak (pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi dan media), 
keterlibatan dan partisipasi semua pihak untuk memastikan aksi untuk transisi iklim yang dilakukan berkeadilan dan inklusif. 

Melalui program Amplifying Voices for Just Climate Actions yang didukung oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS – Indonesia), Koalisi Adaptasi yang terdiri dari Yayasan Penabulu sebagai lead koalisi dengan anggota Perkumpulan Yapeka,Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan & Demokrasi (KPI), Pusat Kajian Sains Keberlanjutan & Transdisiplin IPB (CTSS IPB), Perkumpulan Konsil LSM Indonesia (Konsil LSM), Perkumpulan Desa Lestari, Perkumpulan Sinergantara, Yayasan Koordinasi Pengkajian & Pengelolaan Sumber Daya (KOPPESDA), Lembaga 

Pengembangan Masyarakat Lembata (BARAKAT) bertujuan untuk memperkuat suara-suara untuk aksi iklim yang adil dengan cara melakukan meningkatkan kapasitas kelompok/organisasi masyarakat sipil lokal dan kelompok marjinal di wilayah sasaran program, Akuisisi narasi media lokal dan pengembangan hubungan dengan media nasional dan jaringan advokasi OMS, Pengelolaan, penciptaan, pertukaran pengetahuan dan kearifan lokal dalam skala nasional.

Selain Koalisi Adaptasi, ada juga Koalisi pangan BAIK yang melaksankaan program Amplifying Voices for Just Climate Actions dukungan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos-Indonesia) di Kabupaten Lembata. Anggota Koalisi Pangan BAIK yang melaksanakan program di Kabupaten  Lembata adalah Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Keusukupan Larantuka atau Yaspensel.