Beijing 'Khawatir' Selandia Baru Semakin Berbicara tentang Laut China Selatan

Beijing 'Khawatir' Selandia Baru Semakin Berbicara tentang Laut China Selatan

POS-KUPANG.COM - China “khawatir” bahwa Selandia Baru semakin berbicara tentang tindakan China di Laut China Selatan, menghubungkan sikap yang lebih keras dengan tekanan dari AS dan Australia.

Wang Genhua, wakil kepala misi China dan kuasa usaha saat ini, mengatakan hubungan antara Selandia Baru dan China “pada dasarnya stabil”.

Tetapi dalam enam bulan terakhir dia telah melihat perubahan, kata Wang dalam sebuah wawancara melalui Zoom dari kedutaan China di Wellington, karena protokol terkait Covid-19.

“Selandia Baru sedang mengalami tekanan dari luar dan mencoba untuk memiliki lebih banyak suara di Laut China Selatan. Kami merasa khawatir tentang itu, dan kami tidak tahu alasannya,” katanya.

Pemerintah Selandia Baru, bersama dengan banyak negara demokrasi liberal lainnya, semakin khawatir tentang sikap China yang semakin agresif di panggung global dalam beberapa tahun terakhir.

Itu termasuk pengaruhnya yang meluas di Pasifik, serta militerisasinya di Laut China Selatan yang diperebutkan - titik nyala potensial untuk konflik antara negara-negara termasuk Filipina, Vietnam dan Malaysia.

Perdana Menteri Jacinda Ardern pada bulan Juli mengatakan “pembangunan pulau buatan China, militerisasi yang berkelanjutan, dan kegiatan yang menimbulkan risiko terhadap kebebasan navigasi” di Laut China Selatan adalah “keprihatinan serius” bagi Selandia Baru.

Pesan ini ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta saat melakukan perjalanan ke Indonesia bulan lalu.

Pada bulan Agustus, Selandia Baru mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sebuah pernyataan diplomatik bahwa klaim "hak bersejarah" ke Laut China Selatan - seperti yang diklaim China - tidak memiliki dasar hukum.

Tetapi Wang mengatakan Selandia Baru salah memahami klaim historis China atas Laut China Selatan dan pembangunan pangkalan militernya di laut adalah masalah kedaulatan negara - oleh karena itu tidak boleh ada campur tangan pihak luar.

“Amerika Serikat atau Selandia Baru, negara lain, mereka tidak mau mendengarkan pendapat kami. Itu masalahnya,” ujarnya.

Profesor Universitas Victoria David Capie, direktur Pusat Studi Strategis, mengatakan klaim "yang disebut hak historis" tidak diakui di bawah hukum internasional.

Pengadilan PBB pada tahun 2016, setelah menerima pengaduan dari Filipina, menolak klaim China atas Laut China Selatan dan mengatakan pembangunan pulau buatan di perairan Filipina melanggar hukum.

Dalam putusan penting itu, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa China telah melakukan kontrol eksklusif secara historis atas jalur air utama tersebut.